Riset terbaru yang dikutip oleh The Wall Street Journal menunjukkan tarif perdagangan AS secara diam-diam membebani ekonomi domestik. Beban inilah yang mungkin menjadi alasan kenapa pasar kripto kesulitan untuk mendapatkan momentum sejak aksi jual di bulan Oktober.

Sebuah studi dari Kiel Institute for the World Economy di Jerman menemukan bahwa untuk tarif yang diterapkan antara Januari 2024 hingga November 2025, sebanyak 96% biaya ditanggung oleh konsumen dan importir di AS, sedangkan eksportir asing hanya menanggung 4% saja.

Hampir US$200 miliar pendapatan dari tarif dibayarkan hampir seluruhnya di dalam ekonomi AS.

By analyzing $4 trillion of shipments between January 2024 and November 2025, researchers found that foreign exporters absorbed only about 4% of the burden of last year’s U.S. tariff increases by lowering their prices, while American consumers and importers absorbed 96%.

The…

— Nick Timiraos (@NickTimiraos) January 19, 2026

Tarif Bea Masuk Berperan Seperti Pajak Konsumsi Domestik

Riset ini menantang klaim politik utama yang menyatakan tarif dibayar oleh produsen asing. Faktanya, importir AS yang membayar tarif di perbatasan, lalu menanggung atau meneruskan biayanya ke konsumen.

Eksportir asing sebagian besar tetap mempertahankan harga. Alih-alih, mereka mengirimkan barang lebih sedikit atau mengalihkan pasokan ke pasar lain. Hasilnya bukan impor yang lebih murah, melainkan volume perdagangan yang menurun.

Ekonom menyebut efek ini sebagai pajak konsumsi yang berjalan lambat. Harga tidak langsung melonjak. Biaya secara perlahan masuk ke rantai pasok dari waktu ke waktu.

Inflasi AS Tetap Moderat, tapi Tekanan Mulai Meningkat

Inflasi AS masih cukup terkendali sampai tahun 2025. Karena itu, sebagian orang beranggapan tarif tidak berdampak besar.

namun, studi yang dikutip WSJ menunjukkan hanya sekitar 20% biaya tarif yang masuk ke harga konsumen dalam enam bulan. Sisanya ditanggung importir dan retailer, sehingga memangkas margin mereka.

Keterlambatan ini menjelaskan mengapa inflasi tetap moderat namun daya beli perlahan menurun. Tekanan menumpuk secara diam-diam, bukan meledak seketika.

Today, the US CPI inflation is 1.57% (YoY).

It's been holding below the 2% target since the end of the year.

To calculate an independent gauge of US inflation, we aggregate millions of price points daily, whereas the official US inflation is reported by the US Bureau of Labor… pic.twitter.com/ysDd9Obt68

— Truflation (@truflation) January 19, 2026

Bagaimana Ini Terkait dengan Stagnasi Pasar Aset Kripto

Pasar kripto bergantung pada likuiditas dari dana lebih. Pasar akan naik ketika rumah tangga dan bisnis percaya diri untuk mengalokasikan modal berlebih.

Tarif telah menguras kelebihan dana itu sedikit demi sedikit. Konsumen membayar lebih mahal. Bisnis menanggung tambahan biaya. Dana tunai untuk aset spekulatif pun jadi lebih sedikit.

Hal inilah yang membuat pasar kripto tidak ambruk setelah Oktober, tapi juga gagal rebound lebih tinggi. Market masuk ke liquidity plateau, bukan bear market.

Aksi jual di bulan Oktober menguras leverage dan menghentikan arus dana ke ETF. Dalam kondisi normal, inflasi yang mulai reda biasanya membuat minat risiko kembali naik.

tapi, tarif menjaga kondisi keuangan tetap ketat secara perlahan. Inflasi tetap di atas target. The Fed pun terus berhati-hati. Likuiditas tidak berkembang.

Harga kripto pun bergerak sideways akibatnya. Tidak ada kepanikan, tapi juga tak ada bahan bakar untuk kenaikan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data tarif baru ini bukan satu-satunya penjelasan volatilitas pasar kripto. Tapi, data ini membantu menjelaskan kenapa market tetap tertahan.

Tarif diam-diam memperketat sistem, menguras dana ekstra, dan menunda kembalinya minat risiko.

Kepercayaan pada dolar AS kini berada di bawah tekanan seiring meningkatnya pengawasan terhadap Federal Reserve (The Fed). Tensi geopolitik turut memuncak, terpicu oleh sengketa yang berkaitan dengan minat Washington pada Greenland.

Di tengah situasi ini, Cina muncul sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak langsung. Melalui perluasan perdagangan serta sistem pembayaran berbasis yuan, Beijing berpotensi diuntungkan dari dorongan global untuk diversifikasi akibat ketidakpastian politik dan kebijakan.

Stabilitas Dolar Jadi Tanya di Tengah Gejolak The Fed

Langkah-langkah kebijakan dari Washington dalam beberapa pekan terakhir telah menyuntikkan ketidakpastian ke pasar global, dan dolar menjadi salah satu aset yang paling terdampak.

Kepercayaan pada mata uang utama dunia ini pun melemah di tengah berbagai perkembangan politik, terutama penyelidikan pidana terhadap Ketua The Fed Jerome Powell.

You might be watching the beginning of the end for the dollar's dominance.

And if you're still holding dollar-denominated assets while this unfolds in real time…

Let me tell you something:

On Friday, the Department of Justice served Federal Reserve Chair Jerome Powell with… pic.twitter.com/2UGqcaZIAb

— George Noble (@gnoble79) January 13, 2026

Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya pemerintahan Trump untuk menekan bank sentral agar memangkas suku bunga, meski data ekonomi dan juga Federal Open Market Committee tidak menunjukkan perlunya hal itu.

Faktanya, Trump bukanlah presiden AS pertama yang bersitegang dengan Federal Reserve terkait arah kebijakan. Namun, keterlibatan Departemen Kehakiman menandai eskalasi yang jarang terjadi dan tergolong luar biasa.

Tak ayal, situasi ini pun mengguncang kepercayaan investor. Pertanyaan ihwal independensi bank sentral pun mencuat, bersamaan dengan keraguan soal seberapa besar kepercayaan yang layak diberikan kepada dolar.

Langkah geopolitik dari Gedung Putih juga semakin memperdalam keresahan ini.

• Baca Juga: Cina Jadikan Crypto sebagai ‘Senjata’ Geopolitik

Persatuan AS-Uni Eropa Mulai Retak

Amerika Serikat dan Uni Eropa selama ini dikenal menampilkan front persatuan yang solid. Namun, kohesi tersebut mulai terkikis sejak awal masa kepresidenan Trump.

Ketegangan meningkat setelah perhatian presiden tertuju pada Greenland.

Usai para pemimpin Eropa menolak kemungkinan akuisisi wilayah semi-otonom di bawah kedaulatan Denmark itu oleh AS, Trump merespons dengan mengancam tarif impor sebesar 10% untuk barang dari delapan negara Eropa.

Para pemimpin Eropa kemudian bergerak menuju langkah balasan. Para kepala negara dari 27 anggota Uni Eropa menurut jadwal akan bertemu dalam beberapa hari ke depan untuk membahas respons terkoordinasi terhadap ancaman Washington.

Sejauh ini, tidak ada pihak yang mengambil langkah untuk meredakan eskalasi. Ketika berbicara kepada wartawan di World Economic Forum di Davos, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan bahwa akan menjadi langkah yang “sangat tidak bijak” apabila blok Eropa mengambil tindakan balasan terhadap Amerika Serikat.

WATCH: Scott Bessent warned at Davos that “it would be very unwise” for Europe to retaliate over U.S. ambitions to purchase Greenland. pic.twitter.com/NZ8cLFnRwA

— BeInCrypto (@beincrypto) January 19, 2026

Di saat yang sama, eskalasi risiko geopolitik, ketidakpastian perdagangan, serta pertanyaan mengenai kredibilitas institusi membayangi peran dolar dalam perekonomian global. Namun, kondisi ini juga membuka peluang bagi negara-negara pesaing yang berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan kelemahan yang mulai muncul tersebut.

Cina Manfaatkan Perpecahan Barat

Cina telah lama mempersiapkan fondasi bagi sistem keuangan alternatif.

Seiring waktu, negara ini memperluas penyelesaian perdagangan berbasis yuan, mempromosikan infrastruktur pembayaran lintas negara miliknya sendiri, serta mendorong penggunaan mata uangnya secara lebih luas dalam transaksi internasional.

Inisiatif-inisiatif ini dirancang dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan dan sanksi AS, terlepas dari dinamika geopolitik saat ini.

Kini, langkah-langkah tersebut memiliki bobot yang lebih besar seiring meningkatnya keraguan atas stabilitas institusional Amerika Serikat. Bagi Beijing, lingkungan saat ini menghadirkan celah strategis yang lebih dibentuk oleh ketidakpastian kepemimpinan AS ketimbang oleh tindakannya sendiri.

Cina tidak perlu menggantikan dolar untuk mendapatkan keuntungan dari pergeseran ini. Daya tariknya terletak pada opsionalitas, bukan dominasi, dengan menawarkan jalur tambahan bagi mitra dagang dalam penyelesaian transaksi dan pembiayaan.

• Baca Juga: CZ Binance Prediksi Kedatangan ‘Super Cycle’ Kripto, Ini Faktor Kuncinya

Tensi antara Washington dan Uni Eropa semakin memperkuat peluang tersebut. Blok Barat yang kurang solid melemahkan persepsi tatanan persatuan yang selama ini menopang peran global dolar.

Bagi negara-negara yang waspada terhadap gangguan perdagangan, infrastruktur keuangan Cina yang terus berkembang dapat menjadi alternatif yang layak.

Dalam menguji kepemimpinannya sendiri, Washington berpotensi justru menciptakan ruang bagi Beijing untuk secara senyap memperluas pengaruhnya.

Bagaimana pendapat Anda tentang tekanan pada The Fed serta keretakan Barat yang buka celah bagi Yuan Cina ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Gedung Putih mempertimbangkan untuk sepenuhnya menarik dukungannya terhadap rancangan undang-undang struktur pasar aset kripto di AS, setelah Coinbase mencabut dukungan dan menolak kembali ke meja perundingan, menurut berbagai laporan.

Administrasi dilaporkan sedang mendorong tercapainya kesepakatan di menit terakhir terkait aturan imbal hasil stablecoin agar dapat memuaskan pihak bank serta membawa pelaku industri kembali sejalan. Jika Coinbase menolak untuk terlibat lagi, Gedung Putih bisa saja meninggalkan rancangan undang-undang tersebut.

Ketegangan CLARITY Act Semakin Meningkat

Konfrontasi ini menjadi babak terbaru dalam saga CLARITY Act yang berlangsung sangat cepat dalam satu minggu terakhir.

🚨SCOOP: The White House is considering pulling its support for the crypto market structure bill entirely if @coinbase does not come back to the table with a yield agreement that satisfies the banks and gets everyone to a deal, a source close to the Trump administration tells me.…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 17, 2026

Pejabat disebut sangat marah atas apa yang mereka gambarkan sebagai langkah “sepihak” dari Coinbase awal pekan ini. Perusahaan tersebut dikabarkan tidak memberi tahu pihak administrasi terlebih dahulu.

CLARITY Act yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dirancang untuk mengatasi isu inti dalam regulasi aset kripto di AS. RUU ini menentukan apakah sebagian besar aset digital harus diawasi oleh Commodity Futures Trading Commission atau Securities and Exchange Commission.

Pada awalnya, kerangka kerja ini mendapatkan dukungan luas dari industri.

namun, Komite Perbankan Senat memperkenalkan revisi total rancangan undang-undang tersebut, memperluas kewenangan SEC, memperketat aturan keterbukaan untuk token, membatasi imbal hasil stablecoin, dan menarik sebagian aspek DeFi agar semakin tunduk pada regulasi serta pengawasan bergaya perbankan.

After reviewing the Senate Banking draft text over the last 48hrs, Coinbase unfortunately can’t support the bill as written.

There are too many issues, including:

– A defacto ban on tokenized equities
– DeFi prohibitions, giving the government unlimited access to your financial…

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 14, 2026

Coinbase merespons dengan menarik dukungan mereka, dengan alasan bahwa versi Senat justru merugikan ekuitas ter-tokenisasi, melemahkan peran CFTC, membatasi DeFi, serta membiarkan bank membatasi persaingan di stablecoin.

Langkah Coinbase tersebut langsung mengganggu perjalanan RUU ini dan menyebabkan Senat menunda penjadwalan pembahasan resmi.

Mengapa Gedung Putih Turut Campur

Keterlibatan Gedung Putih menunjukkan betapa pentingnya secara politis RUU ini bagi pemerintahan Trump.

Gedung Putih kini mendorong kompromi soal imbal hasil stablecoin. Hal ini menjadi titik panas antara perusahaan aset kripto dan pihak perbankan, demi menyelamatkan legislasi sekaligus menampilkan persatuan di industri.

Yep https://t.co/CXTOOmrRn8

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 16, 2026

Kegagalan mencapai kompromi bisa membuat administrasi menarik dukungannya, bukan membiarkan RUU itu mandek sebab perpecahan di industri.

Waktu kini sangat krusial.

Mengesahkan CLARITY Act sebelum pemilu paruh waktu November akan memungkinkan pemerintahan Trump mengklaim kemenangan besar dalam inovasi keuangan, kejelasan regulasi, dan daya saing AS di aset digital.

Keterlambatan hingga melampaui pemilu paruh waktu berisiko mengubah total lanskap politik. Kepemimpinan komite bisa berubah, prioritas regulator dapat bergeser, dan Kongres baru mungkin tidak sejalan dengan pendekatan administrasi terhadap pasar aset kripto.

Bagi Gedung Putih, mendorong pengesahan RUU ini dengan cepat bisa mengurangi risiko politik dan menghindari pembukaan kembali perundingan di bawah keseimbangan kekuasaan yang mungkin kurang menguntungkan.

Presiden Donald Trump secara terbuka menunjukkan keragu-raguan tentang memindahkan Kevin Hassett ke Federal Reserve, sehingga membuat peluang Hassett menjadi pengganti Jerome Powell sebagai Ketua The Fed semakin diragukan.

Berbicara di sebuah konferensi, Trump menyebut ia ingin tetap mempertahankan Hassett di posisi saat ini, karena ia khawatir akan kehilangan penasihat kepercayaannya jika Hassett dipindahkan ke The Fed.

BREAKING: President Trump comments on Kevin Hassett, the expected replacement for Fed Chair Powell:

“You were fantastic on TV today, I actually want to keep you where you are.”

“If I move him, these Fed guys don’t talk much, I would lose you. It’s a serious concern to me,”… pic.twitter.com/em0C28Oe6A

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 16, 2026

Peluang Kevin Hassett Nampaknya Menurun

Pernyataan tersebut langsung mengubah ekspektasi tentang siapa yang akan menjadi ketua The Fed berikutnya. Dengan peluang Hassett menurun, kini perhatian beralih ke Kevin Warsh, yang sekarang dipandang oleh pasar dan kalangan Washington sebagai kandidat terkuat.

Nama Hassett sebelumnya banyak dibicarakan sebagai calon utama pengganti Powell menjelang masa transisi Mei 2026.

Namun, pernyataan Trump nampaknya menunjukkan bahwa dia lebih memilih adanya kesinambungan di dalam Gedung Putih dibandingkan memindahkan Hassett ke bank sentral.

Akibatnya, pasar prediksi dan pembicaraan analis dalam beberapa hari terakhir mulai menjauhi nama Hassett.

Kevin Warsh Maju ke Depan

Kevin Warsh membawa pengalaman dari bank sentral, setelah pernah menjabat sebagai gubernur The Fed saat krisis keuangan global. Profilnya telah lama menarik minat Partai Republik yang ingin memiliki kredibilitas di mata pasar dan pemisahan yang lebih tegas antara kebijakan moneter dan politik sehari-hari.

Keengganan Trump untuk melepas Hassett telah mengangkat nama Warsh ke jajaran kandidat teratas.

Crypto Lens: Warsh vs. Powell

Terkait aset kripto, Warsh dan Powell lebih banyak berbeda dari segi nada bicara, bukan hasil kebijakan. Powell tetap menjaga pendekatan hati-hati dan mengutamakan kelembagaan, berulang kali menekankan stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, serta kejelasan aturan untuk stablecoin dan exchange.

FORMER FED GOVERNOR KEVIN WARSH: Bitcoin "could provide market discipline or it could tell the world that things need to be fixed."

"Bitcoin does NOT make me nervous."

"It can often be a very good policeman for policy." pic.twitter.com/3pYKyCFiCy

— Fiat Archive (@fiatarchive) December 27, 2025

Powell belum pernah secara terbuka mendukung kripto sebagai uang, namun tetap memberikan ruang bagi pasar berkembang di bawah aturan yang ada.

Rekam jejak Warsh menunjukkan sikap skeptis pragmatis. Ia mengakui potensi Bitcoin sebagai penyimpan nilai, sering membandingkannya dengan emas, namun dia tetap berhati-hati terhadap penggunaan aset kripto privat sebagai uang sehari-hari.

Sikap ini menunjukkan kemungkinan adanya pengawasan yang lebih ketat, bukan permusuhan secara langsung. Jika dibandingkan Powell, Warsh memang terdengar lebih terbuka untuk berdiskusi soal aset digital, tapi hasil kebijakan sepertinya akan tetap konservatif.

Waktu Powell Mulai Habis

Masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada 15 Mei 2026. Ia masih bisa bertahan sebagai anggota Dewan Gubernur hingga tahun 2028, meskipun jarang ada ketua yang tetap menjabat setelah mengundurkan diri.

Meski inflasi mulai mereda tetapi belum sepenuhnya teratasi, pasar memprediksi ruang perubahan kebijakan yang besar sangat terbatas sebelum Powell lengser.

Trader semakin memproyeksikan satu kali pemangkasan suku bunga lagi di bawah Powell sebelum masa transisi, dengan asumsi data ekonomi mendukungnya.

Setiap perubahan kebijakan besar saat ini nampaknya semakin kecil kemungkinannya, sehingga semakin menegaskan bahwa kebijakan di tahun 2026 dan setelahnya bakal sangat dipengaruhi oleh ketua baru.

Sementara itu, Powell tengah menghadapi situasi politik yang tak biasa. Penyelidikan oleh Departemen Kehakiman terkait kesaksiannya di kongres soal pembengkakan biaya renovasi kantor pusat The Fed sudah memicu pemanggilan dokumen sebagai barang bukti.

Powell menyampaikan bahwa kasus tersebut tidak memengaruhi kebijakan moneter. Meski begitu, investigasi ini semakin memperkuat perdebatan tentang independensi bank sentral di tengah mendekatnya pergantian kepemimpinan.