CEO Coinbase Brian Armstrong menempatkan Bitcoin di pusat perdebatan kebijakan Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada hari Rabu.

Pernyataannya muncul ketika pasar menantikan kehadiran Presiden AS Donald Trump di acara Davos, karena ia dikenal kerap memberikan komentar spontan terkait perdagangan, tarif, dan geopolitik.

Independensi Bitcoin Bertabrakan dengan Perbankan Sentral di Davos

Pimpinan Coinbase ini secara langsung menantang Gubernur Banque de France, François Villeroy de Galhau, terkait isu kemandirian moneter.

“Saya lebih mempercayai bank sentral independen dengan mandat demokratis daripada penerbit swasta Bitcoin,” Gareth Jenkinson melaporkan, mengutip pernyataan Villeroy de Galhau dalam diskusi di Davos.

Pernyataan ini mencerminkan pandangan lama di kalangan bank sentral bahwa lembaga berdaulat secara inheren dianggap lebih sah dibanding alternatif terdesentralisasi.

Armstrong memberikan tanggapannya dengan mengubah fokus perdebatan ke isu pengendalian dan penerbitan, bukan sekadar mandat politik.

“Bitcoin adalah protokol terdesentralisasi. Sebenarnya tidak ada penerbitnya. Jadi jika berbicara soal kemandirian, Bitcoin justru lebih independen. Tidak ada negara, perusahaan, maupun individu mana pun di dunia yang mengendalikannya,” terang Armstrong.

Pertukaran argumen ini menjadi momen langka di WEF di mana Bitcoin itu sendiri, dan bukan sekadar teknologi blockchain atau keuangan tokenisasi, dibahas secara langsung.

Selama bertahun-tahun, panel WEF lebih sering menyoroti ledger yang terotorisasi, adopsi institusional, dan mata uang digital bank sentral. Mereka kerap menghindari tantangan Bitcoin terhadap kedaulatan moneter secara utuh.

Dinamikanya mulai berubah di WEF 2026, sebagian karena desakan dari para jurnalis yang hadir langsung di lapangan.

Gareth Jenkinson menanyakan langsung kepada Armstrong dalam sesi “Crypto at a Crossroads”, apakah AS akan melanjutkan pembahasan mengenai pembentukan Strategic Bitcoin Reserve.

Jawaban Armstrong menyoroti bahwa Bitcoin bukan sekadar instrumen spekulatif, melainkan jaringan moneter global yang netral dan kian diakui oleh pemerintah – bukan lagi diabaikan begitu saja.

Bank Melawan saat Bitcoin Masuk ke Debat Strategis dan Ekonomi Makro

Di luar Davos, Armstrong terus mempertajam kritiknya pada sistem TradFi. Dalam wawancara terpisah dengan CNBC, ia menuding lobi perbankan AS mencoba menahan persaingan melalui tekanan regulasi, terutama terkait regulasi stablecoin.

Here's a quick summary of what happened last week with the CLARITY Act.

Now we're all working together to find a win-win scenario for everyone, especially the American people. pic.twitter.com/Wcry97B3qf

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 21, 2026

Dengan merujuk pada CLARITY Act yang masih tertunda, Armstrong berpandangan bahwa pihak bank mendorong pelarangan platform kripto agar tidak menawarkan imbal hasil, bukan karena risiko sistemik, melainkan karena persaingan bisnis.

“Kelompok lobi dan asosiasi perdagangan mereka masuk dan berupaya melarang persaingan,” ujar Armstrong, sambil menambahkan bahwa perusahaan kripto harusnya dapat bersaing secara adil, bukan dibatasi oleh pelaku lama di sektor tersebut.

Debat ini juga terjadi di saat kekhawatiran ekonomi makro terkait stabilitas sistem keuangan global semakin meningkat.

Veteran hedge fund Ray Dalio, yang juga berbicara kepada CNBC selama pekan Davos, memperingatkan bahwa tatanan moneter saat ini dalam kondisi tertekan.

“Tatanan moneter sedang mengalami keruntuhan,” Dalio ucap, dengan menyoroti utang yang meningkat dan perubahan strategi cadangan di bank sentral serta sovereign wealth fund.

Ia menuturkan bahwa naiknya kembali peran emas menandakan kekhawatiran yang semakin dalam akan kestabilan mata uang fiat. Kekhawatiran ini kini juga merambah ke aset digital seperti Bitcoin.

Sinyal kebijakan dari Washington menunjukkan bahwa Bitcoin kini tidak sepenuhnya berada di luar perhitungan strategis negara.

Menkeu AS Scott Bessent memastikan pada 2025 bahwa setiap Bitcoin hasil sitaan dari penegakan hukum akan dimasukkan ke dalam Strategic Reserve Amerika.

Walaupun langkah ini bukan sebuah dukungan penuh, kebijakan tersebut diam-diam mengakui ketahanan Bitcoin sebagai aset moneter.

Jika disimak secara keseluruhan, perdebatan di Davos mencerminkan pergeseran halus namun penting. Bitcoin kini tak lagi hanya sebatas pengganggu eksternal yang dikritik dari jauh.

Bitcoin kini semakin sering menjadi bahan perdebatan, walau kadang terasa kurang nyaman, di institusi yang dulu berusaha mengabaikannya.

Pertarungan politik baru terkait imbal hasil stablecoin mengancam menggagalkan reformasi struktur pasar kripto AS yang sudah lama dinanti.

Perkembangan terbaru mengungkap perpecahan mendalam antara perbankan, perusahaan kripto, dan pembuat kebijakan tentang siapa yang paling diuntungkan dari fase regulasi keuangan berikutnya.

Persaingan Yield Stablecoin Hambat Reformasi Pasar Kripto di AS

Pusat dari perselisihan ini ialah apakah platform kripto boleh menawarkan imbalan atau yield atas stablecoin kepada pengguna.

CEO Galaxy, Mike Novogratz, memperingatkan bahwa penolakan dari lobi perbankan bisa saja menghancurkan upaya legislasi secara luas, walaupun hukum yang berlaku sebenarnya sudah mengizinkan beberapa bentuk yield stablecoin tertentu.

“Dinamika yield dalam RUU stable coin ini sangat menarik dan bisa berakibat pada gugurnya RUU tersebut. Politik mengalahkan kebijakan yang baik. Bank tidak ingin platform kripto mampu memberikan imbalan kepada pengguna (GENIUS, yang merupakan hukum, mengizinkan itu). Jika RUU ini batal, maka status quo yang mereka nampaknya takutkan,” tulis Novogratz .

Menurut Novogratz, bank lebih khawatir terhadap persaingan dibandingkan perlindungan konsumen. Jika platform kripto boleh membayar imbal hasil atas stablecoin, ini bisa mempercepat arus keluar dana dari bank tradisional, menekan margin keuntungan, sekaligus menantang model bisnis lama yang telah mapan.

“Jika hal ini yang menyingkirkan RUU struktur pasar, maka pihak yang paling rugi adalah konsumen AS,” tambahnya.

Kekhawatiran tersebut kini mulai terasa di Washington. Komite Perbankan Senat menunda pembahasan tentang CLARITY Act yang lebih luas karena tekanan besar dari sektor perbankan.

Lebih dari 3.200 bankir telah meminta legislator untuk menutup apa yang mereka sebut sebagai “celah pembayaran bunga.” Mereka menegaskan bahwa imbalan stablecoin bisa melemahkan bank komunitas serta mengurangi kemampuan pinjaman.

Pihak yang mengkritik menyatakan bahwa RUU tersebut, dalam bentuk draft saat ini, menguntungkan salah satu pihak. Meski bank masih punya hak untuk memberi bunga atas simpanan, platform kripto menghadapi pembatasan lebih ketat, di mana imbalan hanya boleh untuk partisipasi aktif seperti staking, penyediaan likuiditas, atau tata kelola.

Akibatnya, para penentang berpendapat regulasi ini justru melindungi pemain lama dan mengorbankan persaingan serta pilihan konsumen.

Perselisihan White House dan Kripto Semakin Dalam saat Kompromi Beradu dengan Kekhawatiran Retail

Kebuntuan ini juga mengungkap gesekan antara Gedung Putih dan industri kripto. Jurnalis Brendan Pedersen baru-baru ini menuturkan bahwa “Gedung Putih masih kesal dengan Coinbase,” menyoroti adanya ketegangan yang belum selesai di saat perundingan terus berlangsung di balik layar.

white house still mad @ coinbase https://t.co/gkxpWziyQo

— Brendan Pedersen (@BrendanPedersen) January 21, 2026

CEO Coinbase, Brian Armstrong, membantah klaim tentang adanya perpecahan, menegaskan bahwa diskusi masih berlangsung secara konstruktif serta berfokus pada upaya kompromi.

Meski demikian, pandangan di dalam pemerintahan masih terbelah. Patrick Witt, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, telah memperingatkan agar kesempurnaan legislatif jangan sampai menghalangi kemajuan.

“Akan ada RUU struktur pasar kripto — pertanyaannya adalah kapan, bukan apakah,” tulis Witt .

Dia mengungkapkan bahwa meloloskan RUU sekarang di bawah pemerintahan yang pro-kripto lebih baik daripada menghadapi aturan yang lebih keras di masa depan.

“Mungkin kamu tidak suka setiap bagian dari CLARITY Act, tapi saya bisa jamin kamu akan lebih tidak suka pada versi Demokrat di masa mendatang.”

Tidak semua orang setuju. Komentator kripto Wendy O merespons dengan menyebut bahwa meski logika Witt bisa saja benar secara politik, investor ritel tetap akan dirugikan.

You are not wrong, but at the same time this is retails chance to actually be able to get ahead and it’s really sad watching public servants continue to take more from us.

— Wendy O (@CryptoWendyO) January 21, 2026

Di sisi lain, para ahli hukum memperingatkan bahwa taruhannya bisa lebih besar dari yang diperkirakan saat ini. Pengacara Consensys, Bill Hughes, mengingatkan bahwa regulasi kripto yang menghukum tidak memerlukan krisis keuangan baru.

“Tidak perlu ada krisis keuangan masa depan untuk melihat undang-undang yang menghukum,” ujar dia , memperingatkan akan adanya “potongan kecil tersembunyi dalam undang-undang yang wajib disahkan.”

Selain masalah yield stablecoin, CLARITY Act nantinya akan memberi aturan lebih jelas untuk aset kripto besar, perlindungan bagi pengembang, serta perbedaan antara DeFi dan TradFi.

Sementara itu, seluruh reformasi tersebut masih tertahan, terperangkap dalam pertarungan politik di mana bank, legislator, dan perusahaan kripto saling berebut pengaruh untuk membentuk masa depan regulasi aset digital di AS.