Presiden Donald Trump menyatakan di World Economic Forum di Davos pada hari Rabu bahwa ia berharap bisa menandatangani legislasi struktur pasar kripto “dalam waktu dekat.” Tapi, legislasi ini masih mengalami kebuntuan di Kongres dan memperlihatkan jurang lebar antara ambisi presiden dan kenyataan legislasi.

Pertentangan antara Coinbase dan pelobi perbankan soal imbal hasil stablecoin mengancam gagalnya apa yang disebut oleh para legislator sebagai peluang regulasi yang sangat langka—berisiko menunda selama dua tahun dan bisa membuat bisnis kripto pindah ke luar negeri.

Trump: “Bitcoin, Semuanya”

“Sekarang Kongres sedang bekerja keras pada legislasi struktur pasar kripto, yang saya harap bisa saya tandatangani sangat segera, membuka jalur baru menuju kebebasan finansial,” ujar Trump dalam pidatonya di Davos. Saat membaca naskah yang sudah dipersiapkan, presiden sempat menoleh dari teleprompter dan menambahkan, “Bitcoin, semuanya.”

Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah Komite Perbankan Senat secara tiba-tiba membatalkan agenda markup yang sudah dijadwalkan. Pernyataan Trump terbaca seperti bentuk tekanan langsung kepada para legislator.

Komite Perbankan Tertunda, tapi Komite Pertanian Tetap Lanjut

RUU struktur pasar kripto sedang ditangani oleh dua komite Senat secara bersamaan. Komite Perbankan mengawasi regulasi terkait sekuritas, sedangkan Komite Pertanian menangani regulasi komoditas. Kedua RUU ini harus disahkan dan digabung sebelum maju ke sesi penuh Senat.

Komite Perbankan menunda markup minggu lalu setelah Coinbase menarik dukungan. Minggu ini, komite tersebut mengalihkan fokus ke upaya Trump untuk menekan biaya kepemilikan rumah. RUU kripto diperkirakan baru akan dilanjutkan pada akhir Februari atau Maret.

Sementara itu, Ketua Komite Pertanian Senat, John Boozman, menerbitkan teks Digital Commodity Intermediaries Act pada Rabu, yang mengonfirmasi bahwa komite akan melanjutkan markup pada 27 Januari. Boozman mengakui, tapi, negosiasi bipartisan dengan Senator Cory Booker gagal mencapai kesepakatan.

Konflik Inti: Imbal Hasil Stablecoin

Pertentangan Coinbase berfokus pada ketentuan terkait imbal hasil stablecoin. GENIUS Act, yang ditandatangani Trump tahun lalu, memungkinkan holder stablecoin mendapatkan imbalan—pada dasarnya pembayaran bunga. Imbal hasil ini bisa melampaui bunga simpanan bank tradisional, sehingga pelobi industri perbankan mendesak pembatasan dalam RUU struktur pasar yang baru.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, menarik dukungannya dan menuturkan, “Kami lebih baik tidak punya RUU sama sekali daripada punya RUU yang buruk.” Dalam wawancara Bloomberg di Davos, Armstrong menegaskan, “Kelompok lobi dan asosiasi bank di luar sana mencoba melarang kompetitor mereka, dan saya benar-benar tidak mentolerir itu. Saya pikir, itu tidak sesuai dengan prinsip Amerika.”

White House Balas Serangan ke Coinbase

Gedung Putih menanggapi dengan tegas. Patrick Witt, direktur eksekutif dewan aset digital Trump, secara terbuka mengkritik sikap Armstrong.

“‘Lebih baik tidak ada RUU dibanding RUU buruk.’ Sungguh sebuah privilese bisa mengucapkan kata-kata itu berkat kemenangan Presiden Trump, dan pemerintahan pro-kripto yang ia bentuk,” ucap Witt.

Ia memperingatkan, jika para pelaku industri kripto menghalangi pengesahan RUU saat ini, mereka akan “menjatuhkan bola” dan menanggung konsekuensi yang bisa sangat merugikan.

Para Pembuat Undang-Undang Khawatir Tertinggal

Dalam wawancara dengan Fox Business, para legislator menyampaikan rasa frustrasi mereka atas legislasi yang tertahan. Senator Cynthia Lummis (R-WY), pendukung utama kripto yang akan pensiun tahun depan, menyatakan kekecewaannya, “Saya merasa seperti Flat Stanley setelah ditabrak truk Mack. Saya masih punya waktu sebelas bulan lagi untuk mengupayakan agar ini selesai.”

CEO Blockchain Association, Peter Smith, memperingatkan ada konsekuensi besar, “Jika ini tidak lolos sekarang—padahal sudah dikerjakan sekitar satu setengah tahun—kita akan menghadapi penundaan signifikan setelah pemilu paruh waktu. Artinya, secara realistis, ada kemungkinan dua tahun tertunda lagi.”

Anggota DPR William Timmons (R-SC) menegaskan aspek ekonominya, “Puluhan miliar US$ akan masuk kembali ke AS jika Kongres menetapkan kerangka aturan yang baik. Jika tidak, apa pun yang berhubungan dengan kripto malah bisa pergi ke luar negeri.”

Di tengah perdebatan para legislator, pasar sudah melaju lebih dulu. New York Stock Exchange mengumumkan rencana meluncurkan platform perdagangan sekuritas ter-tokenisasi berbasis blockchain, dengan penyelesaian instan dan operasional 24 jam setiap hari.

Senator Thom Tillis (R-NC) menyoroti urgensi, “Kalau kita ingin tetap jadi standar emas di dunia perbankan, kita juga harus mengatur kripto dengan tepat karena kripto jelas merupakan bagian dari masa depan sistem perbankan kelas atas.”

Apa Selanjutnya

Garis pertempurannya jelas. Pemerintahan Trump ingin legislasi cepat, Coinbase memandang pembatasan imbal hasil stablecoin sebagai batas mutlak, dan pelobi bank tetap menuntut pembatasan itu tetap ada.

RUU Komite Pertanian fokus pada yurisdiksi CFTC atas pasar spot aset digital dan tidak langsung membahas isu imbal hasil stablecoin, sehingga markup 27 Januari tetap berjalan. Tapi, kerangka struktur pasar yang komprehensif butuh RUU Komite Perbankan untuk lolos dan digabungkan.

Penyelesaian sengketa antara Coinbase dan pelobi perbankan soal imbal hasil stablecoin tetap menjadi faktor kunci. Meskipun mendapat tekanan dari Gedung Putih, Armstrong belum memperlihatkan tanda akan mundur.

Bitcoin dan pasar global pulih tajam setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan ia tidak akan melanjutkan tarif yang terkait dengan Greenland. Pernyataan tersebut menghapus kekhawatiran perang dagang yang sebelumnya membuat investor khawatir.

Bitcoin naik kembali mendekati US$90.000, setelah sempat turun ke level intraday di bawah US$89.000, sementara Ethereum juga pulih menuju US$3.000 setelah sempat tergelincir di bawah level tersebut. Saham-saham AS juga kembali stabil, dengan S&P 500 berbalik menguat setelah sempat merugi. Emas, yang sebelumnya naik karena risiko geopolitik, memotong kenaikannya.

Ketakutan Tarif Greenland Sudah Mendorong Pergerakan Risk-off

Reaksi pasar muncul setelah Trump menyampaikan bahwa sebuah kerangka kesepakatan telah dicapai dengan Sekjen NATO Mark Rutte, sehingga memperkecil kemungkinan aksi perdagangan terhadap sekutu Eropa dalam waktu dekat.

Sebelumnya pada sesi perdagangan, pasar terjual karena Trump dan pejabat tinggi AS kembali menyampaikan retorika tarif yang agresif pada World Economic Forum di Davos. 

Investor bereaksi terhadap penggunaan kembali tarif sebagai alat geopolitik, terutama setelah Menteri Keuangan Scott Bessent membela tarif sebagai alat negosiasi yang efektif.

Bessent memperingatkan pemerintah asing untuk tidak membalas, dengan mengatakan, “Tenang, tarik napas dalam-dalam. Jangan membalas,” sambil menegaskan bahwa tarif tetap menjadi inti strategi ekonomi dan keamanan AS.

Pasar kripto anjlok bersama dengan saham karena investor memperhitungkan risiko inflasi yang lebih tinggi, kondisi likuiditas yang makin ketat, dan ketidakpastian perdagangan global yang kembali muncul. 

Bitcoin turun di bawah US$90.000, sementara Ethereum melemah ke bawah US$3.000, menunjukkan sensitivitas aset kripto terhadap guncangan risiko ekonomi makro.  

Seiring memudarnya risiko tersebut berkat update terbaru dari Presiden AS, pasar mulai berubah. Aset berisiko menunjukkan tanda-tanda pemulihan awal. Sementara itu, harga emas langsung turun setelah pengumuman tersebut. 

Reversal Validasi Arus Kripto yang Dipengaruhi Ekonomi Makro

Pemulihan cepat ini menunjukkan bahwa pasar kripto kini sangat terikat dengan sinyal kebijakan dan faktor ekonomi makro, khususnya terkait inflasi dan perdagangan.

Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa tarif yang diberlakukan sepanjang tahun lalu sebagian besar sudah terbebankan kepada konsumen AS. Data ini menguatkan kekhawatiran bahwa eskalasi perang dagang yang berlanjut dapat menunda pemangkasan suku bunga dan memperketat kondisi keuangan.

Latar belakang ini sudah membebani aset digital sejak Oktober, membuat harga bergerak dalam rentang terbatas dan reli terus-menerus gagal menembus resistance kunci.

Begitu ancaman tarif langsung dihapus, selera risiko kembali muncul, sehingga memicu short covering dan pembelian aset kripto serta saham. S&P 500 menghapus kerugian, sedangkan Bitcoin stabil setelah sesi yang volatil.

Meski pasar menyambut deeskalasi, ketidakpastian masih ada. Trump menyatakan pembicaraan lebih lanjut masih berlangsung terkait peran strategis Greenland dalam pertahanan rudal dan keamanan Arktik, sehingga permasalahan ini belum sepenuhnya selesai.

Menteri Keuangan Scott Bessent, seorang veteran hedge fund yang telah puluhan tahun berdagang mata uang dan obligasi, kini muncul sebagai manajer krisis utama pemerintahan Trump di pasar global—dengan akurat mendiagnosis penjualan besar-besaran obligasi Jepang dan secara strategis membingkai narasi agar Gedung Putih terlindungi dari tudingan atas aksi agresif mereka terkait Greenland.

Strategi ini menunjukkan bagaimana mantan manajer hedge fund tersebut mengubah dua sekutu terbesar AS di Asia menjadi bidak catur yang berbeda—yang satu dijadikan penanggung jawab, dan yang lain sebagai pemberi investasi.

Veteran Hedge Fund Temukan “Six-Standard-Deviation Move” di Jepang

Dalam sebuah wawancara pada 20 Januari, Bessent menunjuk volatilitas luar biasa di pasar obligasi Jepang sebagai penyebab utama gejolak di pasar global.

“Saya rasa sangat sulit memisahkan reaksi pasar dari apa yang terjadi di dalam negeri Jepang sendiri,” ujar Bessent. “Dalam dua hari terakhir, Jepang mengalami pergerakan enam standar deviasi di pasar obligasi mereka. Jika dibandingkan dengan AS, itu setara dengan pergerakan 50 basis poin pada obligasi 10-tahun.”

Penilaian Bessent ini memang didasarkan pada fakta. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 40 tahun melewati 4% untuk pertama kalinya sejak mereka diperkenalkan pada 2007, sedangkan imbal hasil obligasi 10 tahun menyentuh level tertinggi sejak 1999. Penjualan ini makin memburuk setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan pemilihan cepat pada 8 Februari dan mengonfirmasi rencana menangguhkan pajak penjualan makanan sebesar 8% selama dua tahun—hal ini memicu kekhawatiran investor atas rasio utang terhadap PDB Jepang yang tinggi, yaitu 200%, dan kenaikan imbal hasil obligasi.

Bessent menegaskan bahwa ia mengharapkan otoritas Jepang segera bertindak. “Saya telah berkomunikasi dengan rekan ekonomi saya di Jepang dan saya yakin mereka akan mulai menyampaikan pernyataan yang bisa menenangkan pasar,” terang Bessent.

Tokyo Tindak Lanjut, Pasar Stabil

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama nampaknya menjawab seruan Bessent dalam acara World Economic Forum di Davos pada hari Selasa.

Katayama berjanji rasio utang Jepang terhadap PDB bisa dikurangi melalui “pengeluaran bijak” dan “langkah fiskal strategis” untuk mendorong pertumbuhan potensial. “Langkah ini akan membawa keberlanjutan keuangan publik dan memastikan kepercayaan pasar,” tutur Katayama.

Respons pasar datang seketika. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) turun di semua tenor pada 21 Januari, dimana obligasi tenor 20 tahun mencatat penurunan terbesar yakni 12,1 basis poin. Imbal hasil obligasi 40 tahun turun menjadi 4,15% dari puncaknya di atas 4,2%.

Rangkaian peristiwa tersebut membenarkan strategi Bessent: temukan titik tekan masalah, minta intervensi verbal, dan biarkan pejabat Jepang bekerja lebih keras menghadapi situasi ini.

Waktu yang Tepat: Mengalihkan dari Dampak Greenland

Meski demikian, framing ala Bessent ini juga punya tujuan ganda. Dengan mengaitkan volatilitas pasar dengan gejolak obligasi Jepang, ia berhasil mengalihkan perhatian publik dari meningkatnya ketegangan pemerintahan Trump terhadap sekutu Eropa terkait Greenland.

“Menurut saya, situasi di Jepang—di mana pasar mereka mengalami pergerakan enam standar deviasi lagi—dan hal itu terjadi sebelum muncul kabar apa pun tentang Greenland,” papar Bessent.

Pada minggu yang sama, Presiden Trump mengancam akan memberlakukan tarif 10% terhadap delapan negara Eropa—Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia—karena mereka menolak rencana akuisisi Greenland oleh AS. Para pemimpin Eropa menerbitkan pernyataan bersama yang mengecam ancaman tersebut, sementara pejabat Denmark memutuskan memboikot forum di Davos sama sekali.

Dengan menjadikan Jepang sebagai sumber tekanan pasar, Bessent sukses membangun narasi yang membentengi diplomasi agresif Trump dari tanggung jawab pasar secara langsung.

Korea: Studi dalam Kontras

Pendekatan Bessent terhadap Korea Selatan terlihat sangat berbeda, meski kedua negara sama-sama memiliki komitmen investasi besar ke AS. Jepang setuju pada paket investasi sebesar US$550 miliar, lebih besar dibanding Korea yang hanya US$350 miliar. Tapi, Tokyo tetap mendapat tekanan keras sementara Seoul justru mendapat dukungan verbal.

Pada 15 Januari, Bessent memberikan dukungan langka bagi mata uang Korea won yang telah jatuh ke level terendah dalam 17 tahun terhadap dollar. Departemen Keuangan menyatakan bahwa Bessent “menegaskan bahwa volatilitas berlebihan di pasar valuta asing tidak diinginkan” dan menyebut penurunan won “tidak sesuai dengan fundamental ekonomi Korea yang kuat.”

Won sempat menguat dari sekitar 1.477 menjadi 1.462 per dollar beberapa hari setelah pernyataan Bessent. Tapi reli tersebut hanya berlangsung singkat—karena pada 21 Januari, mata uang ini kembali melemah ke 1.478, sehingga hampir seluruh gain-nya hilang.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pertimbangan Bessent tidak hanya soal arus investasi. Gejolak di pasar obligasi Jepang memberiknya kambing hitam yang nyaman untuk menyalahkan volatilitas global dan mengalihkan perhatian dari isu Greenland. Sementara Korea tidak menghadirkan peluang seperti itu—maka nilainya pun berbeda di mata Bessent.

Playbook Hedge Fund

Bessent memahami Jepang dengan baik. Pada 2013, saat menjabat sebagai chief investment officer di Soros Fund Management, ia meraup US$1,2 miliar hanya dalam waktu tiga bulan dengan bertaruh terhadap yen Jepang. Satu dekade kemudian, dia menggunakan keahliannya itu—bukan untuk meraup untung dari gejolak Tokyo, tetapi justru sebagai tameng politik.

Bersama Jepang, ia menemukan dislokasi pasar yang nyata dan memanfaatkannya sebagai alat kebijakan serta pelindung politik. Dengan Korea, dia lebih banyak memberikan dukungan verbal untuk menjaga komitmen investasi besar, sedangkan terhadap Eropa, pemerintahan Trump justru memilih opsi konfrontasi langsung.

Pendekatan ini menandai perubahan dari doktrin lama Treasury yang biasanya menghindari untuk mengomentari nilai tukar tertentu. Tapi, Bessent sekarang menjalankan strategi khusus di setiap negara, menyesuaikan tekanan dan dukungan berdasarkan kepentingan strategis AS.

Apakah strategi ini bisa berjalan terus atau tidak, sangat bergantung pada faktor-faktor di luar kendali Bessent—termasuk apakah jalur fiskal Jepang benar-benar membaik, atau apakah pasar nantinya menghubungkan ancaman perdagangan Trump dengan ketidakstabilan keuangan yang lebih luas.

Saat ini, mantan trader makro tersebut sudah memberi waktu bagi pemerintahan, dengan memakai krisis obligasi Tokyo sebagai tameng dan tetap menjaga Seoul tetap di pihak mereka. Ini adalah manajemen risiko ala hedge fund: pisahkan variabel yang bisa dikendalikan, lalu cari pihak lain untuk disalahkan untuk sisanya.

Riset terbaru yang dikutip oleh The Wall Street Journal menunjukkan tarif perdagangan AS secara diam-diam membebani ekonomi domestik. Beban inilah yang mungkin menjadi alasan kenapa pasar kripto kesulitan untuk mendapatkan momentum sejak aksi jual di bulan Oktober.

Sebuah studi dari Kiel Institute for the World Economy di Jerman menemukan bahwa untuk tarif yang diterapkan antara Januari 2024 hingga November 2025, sebanyak 96% biaya ditanggung oleh konsumen dan importir di AS, sedangkan eksportir asing hanya menanggung 4% saja.

Hampir US$200 miliar pendapatan dari tarif dibayarkan hampir seluruhnya di dalam ekonomi AS.

By analyzing $4 trillion of shipments between January 2024 and November 2025, researchers found that foreign exporters absorbed only about 4% of the burden of last year’s U.S. tariff increases by lowering their prices, while American consumers and importers absorbed 96%.

The…

— Nick Timiraos (@NickTimiraos) January 19, 2026

Tarif Bea Masuk Berperan Seperti Pajak Konsumsi Domestik

Riset ini menantang klaim politik utama yang menyatakan tarif dibayar oleh produsen asing. Faktanya, importir AS yang membayar tarif di perbatasan, lalu menanggung atau meneruskan biayanya ke konsumen.

Eksportir asing sebagian besar tetap mempertahankan harga. Alih-alih, mereka mengirimkan barang lebih sedikit atau mengalihkan pasokan ke pasar lain. Hasilnya bukan impor yang lebih murah, melainkan volume perdagangan yang menurun.

Ekonom menyebut efek ini sebagai pajak konsumsi yang berjalan lambat. Harga tidak langsung melonjak. Biaya secara perlahan masuk ke rantai pasok dari waktu ke waktu.

Inflasi AS Tetap Moderat, tapi Tekanan Mulai Meningkat

Inflasi AS masih cukup terkendali sampai tahun 2025. Karena itu, sebagian orang beranggapan tarif tidak berdampak besar.

namun, studi yang dikutip WSJ menunjukkan hanya sekitar 20% biaya tarif yang masuk ke harga konsumen dalam enam bulan. Sisanya ditanggung importir dan retailer, sehingga memangkas margin mereka.

Keterlambatan ini menjelaskan mengapa inflasi tetap moderat namun daya beli perlahan menurun. Tekanan menumpuk secara diam-diam, bukan meledak seketika.

Today, the US CPI inflation is 1.57% (YoY).

It's been holding below the 2% target since the end of the year.

To calculate an independent gauge of US inflation, we aggregate millions of price points daily, whereas the official US inflation is reported by the US Bureau of Labor… pic.twitter.com/ysDd9Obt68

— Truflation (@truflation) January 19, 2026

Bagaimana Ini Terkait dengan Stagnasi Pasar Aset Kripto

Pasar kripto bergantung pada likuiditas dari dana lebih. Pasar akan naik ketika rumah tangga dan bisnis percaya diri untuk mengalokasikan modal berlebih.

Tarif telah menguras kelebihan dana itu sedikit demi sedikit. Konsumen membayar lebih mahal. Bisnis menanggung tambahan biaya. Dana tunai untuk aset spekulatif pun jadi lebih sedikit.

Hal inilah yang membuat pasar kripto tidak ambruk setelah Oktober, tapi juga gagal rebound lebih tinggi. Market masuk ke liquidity plateau, bukan bear market.

Aksi jual di bulan Oktober menguras leverage dan menghentikan arus dana ke ETF. Dalam kondisi normal, inflasi yang mulai reda biasanya membuat minat risiko kembali naik.

tapi, tarif menjaga kondisi keuangan tetap ketat secara perlahan. Inflasi tetap di atas target. The Fed pun terus berhati-hati. Likuiditas tidak berkembang.

Harga kripto pun bergerak sideways akibatnya. Tidak ada kepanikan, tapi juga tak ada bahan bakar untuk kenaikan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data tarif baru ini bukan satu-satunya penjelasan volatilitas pasar kripto. Tapi, data ini membantu menjelaskan kenapa market tetap tertahan.

Tarif diam-diam memperketat sistem, menguras dana ekstra, dan menunda kembalinya minat risiko.

Kepercayaan pada dolar AS kini berada di bawah tekanan seiring meningkatnya pengawasan terhadap Federal Reserve (The Fed). Tensi geopolitik turut memuncak, terpicu oleh sengketa yang berkaitan dengan minat Washington pada Greenland.

Di tengah situasi ini, Cina muncul sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak langsung. Melalui perluasan perdagangan serta sistem pembayaran berbasis yuan, Beijing berpotensi diuntungkan dari dorongan global untuk diversifikasi akibat ketidakpastian politik dan kebijakan.

Stabilitas Dolar Jadi Tanya di Tengah Gejolak The Fed

Langkah-langkah kebijakan dari Washington dalam beberapa pekan terakhir telah menyuntikkan ketidakpastian ke pasar global, dan dolar menjadi salah satu aset yang paling terdampak.

Kepercayaan pada mata uang utama dunia ini pun melemah di tengah berbagai perkembangan politik, terutama penyelidikan pidana terhadap Ketua The Fed Jerome Powell.

You might be watching the beginning of the end for the dollar's dominance.

And if you're still holding dollar-denominated assets while this unfolds in real time…

Let me tell you something:

On Friday, the Department of Justice served Federal Reserve Chair Jerome Powell with… pic.twitter.com/2UGqcaZIAb

— George Noble (@gnoble79) January 13, 2026

Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya pemerintahan Trump untuk menekan bank sentral agar memangkas suku bunga, meski data ekonomi dan juga Federal Open Market Committee tidak menunjukkan perlunya hal itu.

Faktanya, Trump bukanlah presiden AS pertama yang bersitegang dengan Federal Reserve terkait arah kebijakan. Namun, keterlibatan Departemen Kehakiman menandai eskalasi yang jarang terjadi dan tergolong luar biasa.

Tak ayal, situasi ini pun mengguncang kepercayaan investor. Pertanyaan ihwal independensi bank sentral pun mencuat, bersamaan dengan keraguan soal seberapa besar kepercayaan yang layak diberikan kepada dolar.

Langkah geopolitik dari Gedung Putih juga semakin memperdalam keresahan ini.

• Baca Juga: Cina Jadikan Crypto sebagai ‘Senjata’ Geopolitik

Persatuan AS-Uni Eropa Mulai Retak

Amerika Serikat dan Uni Eropa selama ini dikenal menampilkan front persatuan yang solid. Namun, kohesi tersebut mulai terkikis sejak awal masa kepresidenan Trump.

Ketegangan meningkat setelah perhatian presiden tertuju pada Greenland.

Usai para pemimpin Eropa menolak kemungkinan akuisisi wilayah semi-otonom di bawah kedaulatan Denmark itu oleh AS, Trump merespons dengan mengancam tarif impor sebesar 10% untuk barang dari delapan negara Eropa.

Para pemimpin Eropa kemudian bergerak menuju langkah balasan. Para kepala negara dari 27 anggota Uni Eropa menurut jadwal akan bertemu dalam beberapa hari ke depan untuk membahas respons terkoordinasi terhadap ancaman Washington.

Sejauh ini, tidak ada pihak yang mengambil langkah untuk meredakan eskalasi. Ketika berbicara kepada wartawan di World Economic Forum di Davos, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan bahwa akan menjadi langkah yang “sangat tidak bijak” apabila blok Eropa mengambil tindakan balasan terhadap Amerika Serikat.

WATCH: Scott Bessent warned at Davos that “it would be very unwise” for Europe to retaliate over U.S. ambitions to purchase Greenland. pic.twitter.com/NZ8cLFnRwA

— BeInCrypto (@beincrypto) January 19, 2026

Di saat yang sama, eskalasi risiko geopolitik, ketidakpastian perdagangan, serta pertanyaan mengenai kredibilitas institusi membayangi peran dolar dalam perekonomian global. Namun, kondisi ini juga membuka peluang bagi negara-negara pesaing yang berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan kelemahan yang mulai muncul tersebut.

Cina Manfaatkan Perpecahan Barat

Cina telah lama mempersiapkan fondasi bagi sistem keuangan alternatif.

Seiring waktu, negara ini memperluas penyelesaian perdagangan berbasis yuan, mempromosikan infrastruktur pembayaran lintas negara miliknya sendiri, serta mendorong penggunaan mata uangnya secara lebih luas dalam transaksi internasional.

Inisiatif-inisiatif ini dirancang dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan dan sanksi AS, terlepas dari dinamika geopolitik saat ini.

Kini, langkah-langkah tersebut memiliki bobot yang lebih besar seiring meningkatnya keraguan atas stabilitas institusional Amerika Serikat. Bagi Beijing, lingkungan saat ini menghadirkan celah strategis yang lebih dibentuk oleh ketidakpastian kepemimpinan AS ketimbang oleh tindakannya sendiri.

Cina tidak perlu menggantikan dolar untuk mendapatkan keuntungan dari pergeseran ini. Daya tariknya terletak pada opsionalitas, bukan dominasi, dengan menawarkan jalur tambahan bagi mitra dagang dalam penyelesaian transaksi dan pembiayaan.

• Baca Juga: CZ Binance Prediksi Kedatangan ‘Super Cycle’ Kripto, Ini Faktor Kuncinya

Tensi antara Washington dan Uni Eropa semakin memperkuat peluang tersebut. Blok Barat yang kurang solid melemahkan persepsi tatanan persatuan yang selama ini menopang peran global dolar.

Bagi negara-negara yang waspada terhadap gangguan perdagangan, infrastruktur keuangan Cina yang terus berkembang dapat menjadi alternatif yang layak.

Dalam menguji kepemimpinannya sendiri, Washington berpotensi justru menciptakan ruang bagi Beijing untuk secara senyap memperluas pengaruhnya.

Bagaimana pendapat Anda tentang tekanan pada The Fed serta keretakan Barat yang buka celah bagi Yuan Cina ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Gedung Putih mempertimbangkan untuk sepenuhnya menarik dukungannya terhadap rancangan undang-undang struktur pasar aset kripto di AS, setelah Coinbase mencabut dukungan dan menolak kembali ke meja perundingan, menurut berbagai laporan.

Administrasi dilaporkan sedang mendorong tercapainya kesepakatan di menit terakhir terkait aturan imbal hasil stablecoin agar dapat memuaskan pihak bank serta membawa pelaku industri kembali sejalan. Jika Coinbase menolak untuk terlibat lagi, Gedung Putih bisa saja meninggalkan rancangan undang-undang tersebut.

Ketegangan CLARITY Act Semakin Meningkat

Konfrontasi ini menjadi babak terbaru dalam saga CLARITY Act yang berlangsung sangat cepat dalam satu minggu terakhir.

🚨SCOOP: The White House is considering pulling its support for the crypto market structure bill entirely if @coinbase does not come back to the table with a yield agreement that satisfies the banks and gets everyone to a deal, a source close to the Trump administration tells me.…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 17, 2026

Pejabat disebut sangat marah atas apa yang mereka gambarkan sebagai langkah “sepihak” dari Coinbase awal pekan ini. Perusahaan tersebut dikabarkan tidak memberi tahu pihak administrasi terlebih dahulu.

CLARITY Act yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dirancang untuk mengatasi isu inti dalam regulasi aset kripto di AS. RUU ini menentukan apakah sebagian besar aset digital harus diawasi oleh Commodity Futures Trading Commission atau Securities and Exchange Commission.

Pada awalnya, kerangka kerja ini mendapatkan dukungan luas dari industri.

namun, Komite Perbankan Senat memperkenalkan revisi total rancangan undang-undang tersebut, memperluas kewenangan SEC, memperketat aturan keterbukaan untuk token, membatasi imbal hasil stablecoin, dan menarik sebagian aspek DeFi agar semakin tunduk pada regulasi serta pengawasan bergaya perbankan.

After reviewing the Senate Banking draft text over the last 48hrs, Coinbase unfortunately can’t support the bill as written.

There are too many issues, including:

– A defacto ban on tokenized equities
– DeFi prohibitions, giving the government unlimited access to your financial…

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 14, 2026

Coinbase merespons dengan menarik dukungan mereka, dengan alasan bahwa versi Senat justru merugikan ekuitas ter-tokenisasi, melemahkan peran CFTC, membatasi DeFi, serta membiarkan bank membatasi persaingan di stablecoin.

Langkah Coinbase tersebut langsung mengganggu perjalanan RUU ini dan menyebabkan Senat menunda penjadwalan pembahasan resmi.

Mengapa Gedung Putih Turut Campur

Keterlibatan Gedung Putih menunjukkan betapa pentingnya secara politis RUU ini bagi pemerintahan Trump.

Gedung Putih kini mendorong kompromi soal imbal hasil stablecoin. Hal ini menjadi titik panas antara perusahaan aset kripto dan pihak perbankan, demi menyelamatkan legislasi sekaligus menampilkan persatuan di industri.

Yep https://t.co/CXTOOmrRn8

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 16, 2026

Kegagalan mencapai kompromi bisa membuat administrasi menarik dukungannya, bukan membiarkan RUU itu mandek sebab perpecahan di industri.

Waktu kini sangat krusial.

Mengesahkan CLARITY Act sebelum pemilu paruh waktu November akan memungkinkan pemerintahan Trump mengklaim kemenangan besar dalam inovasi keuangan, kejelasan regulasi, dan daya saing AS di aset digital.

Keterlambatan hingga melampaui pemilu paruh waktu berisiko mengubah total lanskap politik. Kepemimpinan komite bisa berubah, prioritas regulator dapat bergeser, dan Kongres baru mungkin tidak sejalan dengan pendekatan administrasi terhadap pasar aset kripto.

Bagi Gedung Putih, mendorong pengesahan RUU ini dengan cepat bisa mengurangi risiko politik dan menghindari pembukaan kembali perundingan di bawah keseimbangan kekuasaan yang mungkin kurang menguntungkan.

Presiden Donald Trump secara terbuka menunjukkan keragu-raguan tentang memindahkan Kevin Hassett ke Federal Reserve, sehingga membuat peluang Hassett menjadi pengganti Jerome Powell sebagai Ketua The Fed semakin diragukan.

Berbicara di sebuah konferensi, Trump menyebut ia ingin tetap mempertahankan Hassett di posisi saat ini, karena ia khawatir akan kehilangan penasihat kepercayaannya jika Hassett dipindahkan ke The Fed.

BREAKING: President Trump comments on Kevin Hassett, the expected replacement for Fed Chair Powell:

“You were fantastic on TV today, I actually want to keep you where you are.”

“If I move him, these Fed guys don’t talk much, I would lose you. It’s a serious concern to me,”… pic.twitter.com/em0C28Oe6A

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 16, 2026

Peluang Kevin Hassett Nampaknya Menurun

Pernyataan tersebut langsung mengubah ekspektasi tentang siapa yang akan menjadi ketua The Fed berikutnya. Dengan peluang Hassett menurun, kini perhatian beralih ke Kevin Warsh, yang sekarang dipandang oleh pasar dan kalangan Washington sebagai kandidat terkuat.

Nama Hassett sebelumnya banyak dibicarakan sebagai calon utama pengganti Powell menjelang masa transisi Mei 2026.

Namun, pernyataan Trump nampaknya menunjukkan bahwa dia lebih memilih adanya kesinambungan di dalam Gedung Putih dibandingkan memindahkan Hassett ke bank sentral.

Akibatnya, pasar prediksi dan pembicaraan analis dalam beberapa hari terakhir mulai menjauhi nama Hassett.

Kevin Warsh Maju ke Depan

Kevin Warsh membawa pengalaman dari bank sentral, setelah pernah menjabat sebagai gubernur The Fed saat krisis keuangan global. Profilnya telah lama menarik minat Partai Republik yang ingin memiliki kredibilitas di mata pasar dan pemisahan yang lebih tegas antara kebijakan moneter dan politik sehari-hari.

Keengganan Trump untuk melepas Hassett telah mengangkat nama Warsh ke jajaran kandidat teratas.

Crypto Lens: Warsh vs. Powell

Terkait aset kripto, Warsh dan Powell lebih banyak berbeda dari segi nada bicara, bukan hasil kebijakan. Powell tetap menjaga pendekatan hati-hati dan mengutamakan kelembagaan, berulang kali menekankan stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, serta kejelasan aturan untuk stablecoin dan exchange.

FORMER FED GOVERNOR KEVIN WARSH: Bitcoin "could provide market discipline or it could tell the world that things need to be fixed."

"Bitcoin does NOT make me nervous."

"It can often be a very good policeman for policy." pic.twitter.com/3pYKyCFiCy

— Fiat Archive (@fiatarchive) December 27, 2025

Powell belum pernah secara terbuka mendukung kripto sebagai uang, namun tetap memberikan ruang bagi pasar berkembang di bawah aturan yang ada.

Rekam jejak Warsh menunjukkan sikap skeptis pragmatis. Ia mengakui potensi Bitcoin sebagai penyimpan nilai, sering membandingkannya dengan emas, namun dia tetap berhati-hati terhadap penggunaan aset kripto privat sebagai uang sehari-hari.

Sikap ini menunjukkan kemungkinan adanya pengawasan yang lebih ketat, bukan permusuhan secara langsung. Jika dibandingkan Powell, Warsh memang terdengar lebih terbuka untuk berdiskusi soal aset digital, tapi hasil kebijakan sepertinya akan tetap konservatif.

Waktu Powell Mulai Habis

Masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada 15 Mei 2026. Ia masih bisa bertahan sebagai anggota Dewan Gubernur hingga tahun 2028, meskipun jarang ada ketua yang tetap menjabat setelah mengundurkan diri.

Meski inflasi mulai mereda tetapi belum sepenuhnya teratasi, pasar memprediksi ruang perubahan kebijakan yang besar sangat terbatas sebelum Powell lengser.

Trader semakin memproyeksikan satu kali pemangkasan suku bunga lagi di bawah Powell sebelum masa transisi, dengan asumsi data ekonomi mendukungnya.

Setiap perubahan kebijakan besar saat ini nampaknya semakin kecil kemungkinannya, sehingga semakin menegaskan bahwa kebijakan di tahun 2026 dan setelahnya bakal sangat dipengaruhi oleh ketua baru.

Sementara itu, Powell tengah menghadapi situasi politik yang tak biasa. Penyelidikan oleh Departemen Kehakiman terkait kesaksiannya di kongres soal pembengkakan biaya renovasi kantor pusat The Fed sudah memicu pemanggilan dokumen sebagai barang bukti.

Powell menyampaikan bahwa kasus tersebut tidak memengaruhi kebijakan moneter. Meski begitu, investigasi ini semakin memperkuat perdebatan tentang independensi bank sentral di tengah mendekatnya pergantian kepemimpinan.