Pertarungan politik baru terkait imbal hasil stablecoin mengancam menggagalkan reformasi struktur pasar kripto AS yang sudah lama dinanti.

Perkembangan terbaru mengungkap perpecahan mendalam antara perbankan, perusahaan kripto, dan pembuat kebijakan tentang siapa yang paling diuntungkan dari fase regulasi keuangan berikutnya.

Persaingan Yield Stablecoin Hambat Reformasi Pasar Kripto di AS

Pusat dari perselisihan ini ialah apakah platform kripto boleh menawarkan imbalan atau yield atas stablecoin kepada pengguna.

CEO Galaxy, Mike Novogratz, memperingatkan bahwa penolakan dari lobi perbankan bisa saja menghancurkan upaya legislasi secara luas, walaupun hukum yang berlaku sebenarnya sudah mengizinkan beberapa bentuk yield stablecoin tertentu.

“Dinamika yield dalam RUU stable coin ini sangat menarik dan bisa berakibat pada gugurnya RUU tersebut. Politik mengalahkan kebijakan yang baik. Bank tidak ingin platform kripto mampu memberikan imbalan kepada pengguna (GENIUS, yang merupakan hukum, mengizinkan itu). Jika RUU ini batal, maka status quo yang mereka nampaknya takutkan,” tulis Novogratz .

Menurut Novogratz, bank lebih khawatir terhadap persaingan dibandingkan perlindungan konsumen. Jika platform kripto boleh membayar imbal hasil atas stablecoin, ini bisa mempercepat arus keluar dana dari bank tradisional, menekan margin keuntungan, sekaligus menantang model bisnis lama yang telah mapan.

“Jika hal ini yang menyingkirkan RUU struktur pasar, maka pihak yang paling rugi adalah konsumen AS,” tambahnya.

Kekhawatiran tersebut kini mulai terasa di Washington. Komite Perbankan Senat menunda pembahasan tentang CLARITY Act yang lebih luas karena tekanan besar dari sektor perbankan.

Lebih dari 3.200 bankir telah meminta legislator untuk menutup apa yang mereka sebut sebagai “celah pembayaran bunga.” Mereka menegaskan bahwa imbalan stablecoin bisa melemahkan bank komunitas serta mengurangi kemampuan pinjaman.

Pihak yang mengkritik menyatakan bahwa RUU tersebut, dalam bentuk draft saat ini, menguntungkan salah satu pihak. Meski bank masih punya hak untuk memberi bunga atas simpanan, platform kripto menghadapi pembatasan lebih ketat, di mana imbalan hanya boleh untuk partisipasi aktif seperti staking, penyediaan likuiditas, atau tata kelola.

Akibatnya, para penentang berpendapat regulasi ini justru melindungi pemain lama dan mengorbankan persaingan serta pilihan konsumen.

Perselisihan White House dan Kripto Semakin Dalam saat Kompromi Beradu dengan Kekhawatiran Retail

Kebuntuan ini juga mengungkap gesekan antara Gedung Putih dan industri kripto. Jurnalis Brendan Pedersen baru-baru ini menuturkan bahwa “Gedung Putih masih kesal dengan Coinbase,” menyoroti adanya ketegangan yang belum selesai di saat perundingan terus berlangsung di balik layar.

white house still mad @ coinbase https://t.co/gkxpWziyQo

— Brendan Pedersen (@BrendanPedersen) January 21, 2026

CEO Coinbase, Brian Armstrong, membantah klaim tentang adanya perpecahan, menegaskan bahwa diskusi masih berlangsung secara konstruktif serta berfokus pada upaya kompromi.

Meski demikian, pandangan di dalam pemerintahan masih terbelah. Patrick Witt, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, telah memperingatkan agar kesempurnaan legislatif jangan sampai menghalangi kemajuan.

“Akan ada RUU struktur pasar kripto — pertanyaannya adalah kapan, bukan apakah,” tulis Witt .

Dia mengungkapkan bahwa meloloskan RUU sekarang di bawah pemerintahan yang pro-kripto lebih baik daripada menghadapi aturan yang lebih keras di masa depan.

“Mungkin kamu tidak suka setiap bagian dari CLARITY Act, tapi saya bisa jamin kamu akan lebih tidak suka pada versi Demokrat di masa mendatang.”

Tidak semua orang setuju. Komentator kripto Wendy O merespons dengan menyebut bahwa meski logika Witt bisa saja benar secara politik, investor ritel tetap akan dirugikan.

You are not wrong, but at the same time this is retails chance to actually be able to get ahead and it’s really sad watching public servants continue to take more from us.

— Wendy O (@CryptoWendyO) January 21, 2026

Di sisi lain, para ahli hukum memperingatkan bahwa taruhannya bisa lebih besar dari yang diperkirakan saat ini. Pengacara Consensys, Bill Hughes, mengingatkan bahwa regulasi kripto yang menghukum tidak memerlukan krisis keuangan baru.

“Tidak perlu ada krisis keuangan masa depan untuk melihat undang-undang yang menghukum,” ujar dia , memperingatkan akan adanya “potongan kecil tersembunyi dalam undang-undang yang wajib disahkan.”

Selain masalah yield stablecoin, CLARITY Act nantinya akan memberi aturan lebih jelas untuk aset kripto besar, perlindungan bagi pengembang, serta perbedaan antara DeFi dan TradFi.

Sementara itu, seluruh reformasi tersebut masih tertahan, terperangkap dalam pertarungan politik di mana bank, legislator, dan perusahaan kripto saling berebut pengaruh untuk membentuk masa depan regulasi aset digital di AS.

Keputusan mendadak Coinbase untuk menarik dukungan terhadap CLARITY Act mengejutkan Washington dan juga pasar aset kripto. Hal ini memicu pembatalan markup Komite Perbankan Senat yang telah dijadwalkan serta menyalakan kembali kekhawatiran bahwa reformasi struktur pasar aset kripto AS bisa saja kembali terhambat.

Nampaknya, jika reaksi awal menimbulkan kekacauan politik, respons setelahnya justru menunjukkan cerita yang lebih beragam nuansa.

CLARITY Act Masuk Fase Negosiasi Krusial setelah Coinbase Mundur

Alih-alih benar-benar gagal, rancangan undang-undang ini nampaknya masuk dalam jeda yang menegangkan tapi terencana, di mana para legislator, pemimpin industri, bahkan Gedung Putih menegaskan bahwa ini adalah bagian dari tahap akhir, bukan jalan buntu.

Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, bergerak cepat untuk mengubah persepsi atas penundaan ini menjadi sesuatu yang konstruktif.

“Saya sudah berdiskusi dengan para pemimpin industri aset kripto, sektor keuangan, dan kolega saya dari Demokrat serta Republik, dan semua masih duduk bersama bekerja dengan itikad baik,” ujar Scott lewat akun X.

Menurut Tim Scott, tujuannya tetap sama, yaitu menghadirkan “aturan yang jelas guna melindungi konsumen, memperkuat keamanan nasional, dan memastikan masa depan keuangan dibangun di AS.”

Senator Cynthia Lummis, salah satu arsitek utama RUU ini, juga menegaskan pesan serupa, mengakui adanya rasa frustrasi tapi menolak anggapan bahwa langkah Coinbase telah menggagalkan upaya mereka.

Di kalangan industri, sikap Coinbase memperjelas adanya perpecahan, tapi bukan berarti kehilangan momentum. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyoroti upaya Senat ini sebagai langkah besar untuk menyediakan kerangka kerja yang nyata bagi industri aset kripto.

Mengakui bahwa “kejelasan lebih baik daripada kekacauan,” eksekutif Ripple tersebut tetap optimistis masalah bisa dipecahkan selama proses markup berlangsung.

While long-overdue, this move by @SenatorTimScott and @BankingGOP on market structure is a massive step forward in providing workable frameworks for crypto, while continuing to protect consumers. Ripple (and I) know firsthand that clarity beats chaos, and this bill’s success is… https://t.co/EWcml1NpBE

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) January 14, 2026

Di sisi lain, Chris Dixon dari a16z juga memiliki pandangan serupa, menyatakan meskipun RUU ini belum sempurna, kini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan CLARITY Act. Langkah ini diambil seiring AS berupaya menguatkan posisinya di pasar aset kripto global.

Eksekutif Kraken, Arjun Sethi, melangkah lebih jauh, menyebut momen ini sebagai ujian keteguhan politik dan bukan kegagalan legislatif.

“Menyatakan kegagalan itu mudah. Meninggalkan proses ketika mulai sulit pun gampang,” ucap Sethi lewat X, memperingatkan bahwa meninggalkan RUU ini akan “mempertahankan ketidakpastian dan membuat perusahaan AS tetap beroperasi di bawah ketidakjelasan. Sementara itu, negara lain terus maju.”

CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz, menguatkan pandangan tersebut. Di samping itu, Gedung Putih juga menyoroti betapa pentingnya isu ini.

Urgensi White House Bertemu Frustrasi Senat saat Debat CLARITY Act Berubah Arah

Tokoh aset kripto dan AI, David Sacks, menyatakan pengesahan regulasi struktur pasar “sudah sedekat ini dari yang pernah ada.” Karenanya, ia mendorong industri agar memanfaatkan jeda ini untuk menyelesaikan perbedaan, menciptakan aturan yang jelas, serta mengamankan masa depan industri.

Passage of market structure legislation remains as close as it’s ever been. The crypto industry should use this pause to resolve any remaining differences. Now is the time to set the rules of the road and secure the future of this industry. https://t.co/8tsmW9T1N4

— David Sacks (@davidsacks47) January 15, 2026

Di balik layar, frustrasi memang jadi perhatian utama. Sumber dari Senat yang dikutip Sander Lutz dari Decrypt mengatakan anggota Komite Perbankan “cukup kesal” soal pengumuman mendadak dari Coinbase.

“Rasa yang berkembang adalah sebetulnya tidak perlu seperti ini,” tutur Lutz mengutip sumber anonim.

Frustrasi ini tampaknya berkontribusi pada keputusan pimpinan untuk membatalkan markup, sebagaimana dikonfirmasi oleh jurnalis Eleanor Terrett. BeInCrypto akan memberikan laporan setelah jadwal baru ditetapkan.

🚨JUST IN: The Senate Banking Committee has decided to pull tomorrow’s scheduled market structure markup following today’s drama with Coinbase. It’s unclear whether a new date has been set.

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 15, 2026

Tetapi, perdebatan yang lebih luas kini mulai bergeser. Komentator seperti Echo X berpendapat bahwa garis pembatas sekarang bukan lagi aset kripto melawan bank, melainkan adu model bisnis antara platform yang didominasi exchange dengan sistem infrastruktur yang bisa tumbuh melampaui satu perusahaan saja.

Sementara Eropa, Inggris, dan Asia terus memperkenalkan kerangka regulasi aset kripto secara terpadu, tekanan terhadap legislator AS makin besar untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai.

Saat ini, CLARITY Act memang jeda, bukan dibatalkan. Beberapa minggu ke depan akan menentukan apakah konsensus rapuh ini akan menjadi undang-undang atau justru runtuh karena kepentingan yang bersaing. Yang pasti, meninggalkan upaya ini sekarang hanya akan menambah ketidakpastian di dalam negeri, di saat kejelasan regulasi semakin berkembang di negara lain.