Gedung Putih mempertimbangkan untuk sepenuhnya menarik dukungannya terhadap rancangan undang-undang struktur pasar aset kripto di AS, setelah Coinbase mencabut dukungan dan menolak kembali ke meja perundingan, menurut berbagai laporan.

Administrasi dilaporkan sedang mendorong tercapainya kesepakatan di menit terakhir terkait aturan imbal hasil stablecoin agar dapat memuaskan pihak bank serta membawa pelaku industri kembali sejalan. Jika Coinbase menolak untuk terlibat lagi, Gedung Putih bisa saja meninggalkan rancangan undang-undang tersebut.

Ketegangan CLARITY Act Semakin Meningkat

Konfrontasi ini menjadi babak terbaru dalam saga CLARITY Act yang berlangsung sangat cepat dalam satu minggu terakhir.

🚨SCOOP: The White House is considering pulling its support for the crypto market structure bill entirely if @coinbase does not come back to the table with a yield agreement that satisfies the banks and gets everyone to a deal, a source close to the Trump administration tells me.…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 17, 2026

Pejabat disebut sangat marah atas apa yang mereka gambarkan sebagai langkah “sepihak” dari Coinbase awal pekan ini. Perusahaan tersebut dikabarkan tidak memberi tahu pihak administrasi terlebih dahulu.

CLARITY Act yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dirancang untuk mengatasi isu inti dalam regulasi aset kripto di AS. RUU ini menentukan apakah sebagian besar aset digital harus diawasi oleh Commodity Futures Trading Commission atau Securities and Exchange Commission.

Pada awalnya, kerangka kerja ini mendapatkan dukungan luas dari industri.

namun, Komite Perbankan Senat memperkenalkan revisi total rancangan undang-undang tersebut, memperluas kewenangan SEC, memperketat aturan keterbukaan untuk token, membatasi imbal hasil stablecoin, dan menarik sebagian aspek DeFi agar semakin tunduk pada regulasi serta pengawasan bergaya perbankan.

After reviewing the Senate Banking draft text over the last 48hrs, Coinbase unfortunately can’t support the bill as written.

There are too many issues, including:

– A defacto ban on tokenized equities
– DeFi prohibitions, giving the government unlimited access to your financial…

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 14, 2026

Coinbase merespons dengan menarik dukungan mereka, dengan alasan bahwa versi Senat justru merugikan ekuitas ter-tokenisasi, melemahkan peran CFTC, membatasi DeFi, serta membiarkan bank membatasi persaingan di stablecoin.

Langkah Coinbase tersebut langsung mengganggu perjalanan RUU ini dan menyebabkan Senat menunda penjadwalan pembahasan resmi.

Mengapa Gedung Putih Turut Campur

Keterlibatan Gedung Putih menunjukkan betapa pentingnya secara politis RUU ini bagi pemerintahan Trump.

Gedung Putih kini mendorong kompromi soal imbal hasil stablecoin. Hal ini menjadi titik panas antara perusahaan aset kripto dan pihak perbankan, demi menyelamatkan legislasi sekaligus menampilkan persatuan di industri.

Yep https://t.co/CXTOOmrRn8

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 16, 2026

Kegagalan mencapai kompromi bisa membuat administrasi menarik dukungannya, bukan membiarkan RUU itu mandek sebab perpecahan di industri.

Waktu kini sangat krusial.

Mengesahkan CLARITY Act sebelum pemilu paruh waktu November akan memungkinkan pemerintahan Trump mengklaim kemenangan besar dalam inovasi keuangan, kejelasan regulasi, dan daya saing AS di aset digital.

Keterlambatan hingga melampaui pemilu paruh waktu berisiko mengubah total lanskap politik. Kepemimpinan komite bisa berubah, prioritas regulator dapat bergeser, dan Kongres baru mungkin tidak sejalan dengan pendekatan administrasi terhadap pasar aset kripto.

Bagi Gedung Putih, mendorong pengesahan RUU ini dengan cepat bisa mengurangi risiko politik dan menghindari pembukaan kembali perundingan di bawah keseimbangan kekuasaan yang mungkin kurang menguntungkan.