Regulator Prancis mengumumkan minggu ini bahwa sekitar 30% perusahaan aset kripto belum mengajukan izin MiCA. Berita ini muncul seiring tenggat waktu penting regulasi yang akan menentukan apakah perusahaan-perusahaan ini dapat terus beroperasi secara legal.

Walaupun Uni Eropa menjadi yurisdiksi pertama yang menciptakan kerangka hukum untuk aset kripto, MiCA mendapat penolakan karena persyaratan modal yang berat dan biaya operasional yang tinggi.

Prancis Hadapi Batas Waktu Lisensi

Berdasarkan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa, perusahaan aset kripto wajib memperoleh otorisasi dari regulator nasional untuk bisa beroperasi di seluruh kawasan Uni Eropa.

Di Prancis, perusahaan punya batas waktu sampai 30 Juni untuk memberi tahu regulator apakah mereka berniat mengajukan izin MiCA atau menutup operasional mereka. Tapi sekitar sepertiga dari perusahaan itu masih belum jelas dengan niatnya.

Berbicara kepada wartawan di Paris awal pekan ini, Stéphane Pontoizeau, kepala Divisi Perantara Pasar di otoritas pasar keuangan Prancis, menyampaikan bahwa regulator telah menghubungi perusahaan-perusahaan pada bulan November untuk mengingatkan bahwa masa transisi nasional hampir selesai.

Menurut Reuters, dari sekitar 90 perusahaan aset kripto yang terdaftar di Prancis dan belum berlisensi MiCA, sebanyak 30% sudah mengajukan permohonan otorisasi. Sementara itu, 40% menyatakan tidak berencana untuk mengajukannya.

Sisa 30% lagi belum merespons surat November tersebut dan juga belum menginformasikan rencana mereka kepada regulator.

MiCA mewajibkan otorisasi dari regulator nasional agar bisa memberikan layanan lintas Uni Eropa. Jika perusahaan melewatkan tenggat waktu, mereka berisiko kehilangan hak legal untuk beroperasi di Prancis maupun negara Uni Eropa lainnya.

Aturan Uni Eropa Menghadapi Penolakan Industri

MiCA mulai berlaku penuh pada Desember 2024, menghadirkan kerangka regulasi menyeluruh pertama untuk aset kripto yang diadopsi oleh yurisdiksi utama, membuat Uni Eropa lebih maju dari pesaing utamanya, terutama Amerika Serikat.

Walaupun mendapat pujian karena memberikan kejelasan dan kesatuan regulasi, beberapa pengamat industri mengungkapkan kekhawatiran terhadap detail aturan tersebut.

Pihak yang mengkritik berpendapat bahwa kerangka kerja ini memberikan beban patuh dan biaya operasional yang tinggi sehingga memberatkan perusahaan aset kripto kecil, dan bisa memaksa sebagian perusahaan keluar dari pasar atau konsolidasi.

MiCA sets a high standard for regulatory clarity and responsible innovation, positioning Europe as a leader in crypto oversight. The requirement for 60% of stablecoin reserves to be held in low-risk, bank-held assets while banning interest payments is a bold move to prioritize…

— Frederik Gregaard (@F_Gregaard) January 6, 2025

Pihak lain menyoroti aturan stablecoin MiCA sebagai potensi masalah. Aturannya mengharuskan integrasi erat dengan infrastruktur perbankan tradisional, dan beberapa pengamat menilai hal ini bisa menguntungkan lembaga keuangan mapan dibanding penerbit aset kripto native.

Akhirnya, laporan minggu ini tentang perusahaan aset kripto Prancis yang belum merespons menjelang tenggat waktu bulan Juni semakin memunculkan pertanyaan tentang daya tarik beroperasi di Uni Eropa.

Tekanan-tekanan ini bisa mendorong perusahaan untuk menjajaki yurisdiksi lain di luar kawasan dengan rezim regulasi yang lebih fleksibel.

Departemen Kehakiman mendakwa seorang warga negara Venezuela minggu ini karena diduga menggunakan exchange kripto dalam skema pencucian uang sebesar US$1 miliar.

Berdasarkan dokumen tuntutan, dana tersebut bergerak masuk dan keluar Amerika Serikat. Tujuan keluar termasuk yurisdiksi “berisiko tinggi” seperti Kolombia, Cina, Panama, dan Meksiko.

Jaksa Jabarkan Rute Berlapis Dana Aset Kripto

Berdasarkan catatan pengadilan, Jorge Figueira yang berusia 59 tahun asal Venezuela diduga memakai banyak rekening bank, akun exchange kripto, wallet kripto pribadi, serta perusahaan cangkang, untuk memindahkan dan mencuci dana ilegal lintas negara.

“Dengan menggunakan bawahan dan melakukan puluhan transfer, Figueira berusaha menyembunyikan sifat dana tersebut, yang berpotensi memfasilitasi aktivitas kriminal di banyak negara,” ujar agen khusus FBI Reid Davis dalam pernyataannya.

Figueira diduga mengikuti proses berlapis yang mencakup konversi dana ke aset kripto dan menyalurkannya melalui jaringan wallet digital. Setelah itu, aset kripto tersebut dipindahkan melalui serangkaian tahapan yang dirancang agar asal-usulnya tidak terlacak.

The U.S. DOJ charged Venezuelan national Jorge Figueira with conspiring to launder around $1 billion in illicit funds through bank accounts, crypto exchanges, and private wallets. The probe, supported by the FBI, alleges extensive crypto-based transfers to conceal fund origins.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 16, 2026

Kabarnya, ia kemudian mengirim dana itu ke penyedia likuiditas untuk mengonversi kripto menjadi dolar AS, lalu memindahkan dana ke rekening banknya sendiri, dan akhirnya ke penerima akhir.

Kasus Figueira saat ini sedang berlangsung di Distrik Timur Virginia. Jaksa AS Lindsey Halligan menyoroti bahwa jumlah uang yang terlibat menimbulkan risiko besar bagi keselamatan publik.

“Pencucian uang dalam skala ini memungkinkan organisasi kriminal lintas negara beroperasi, berkembang, dan menyebabkan kerugian nyata di dunia nyata. Siapa pun yang memindahkan dana ilegal dalam jumlah miliaran harus siap untuk diidentifikasi, digagalkan, dan bertanggung jawab penuh di bawah hukum federal,” terang Halligan dalam pernyataannya.

Jika terbukti bersalah, Figueira menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.

Ini adalah salah satu dari sejumlah investigasi yang mengemuka selama tahun lalu. Semua kasus ini menunjukkan makin besarnya penggunaan aset kripto untuk memfasilitasi tindak kejahatan.

Arus Kripto Ilegal Melonjak meski Ada Pengawasan

Kejahatan seputar aset kripto mencapai rekor tertinggi pada 2025, dan tren tersebut sepertinya akan berlanjut di tahun baru.

Menurut laporan Chainalysis terbaru, alamat ilegal menerima setidaknya US$154 miliar tahun lalu. Angka ini naik 162% dari 2024.

Stablecoin terutama menjadi aset kripto andalan bagi pelaku kejahatan. Pada 2020, Bitcoin menyumbang sekitar 70% dari transaksi ilegal, sedangkan stablecoin hanya 15% dari total volume.

Lima tahun berselang, pola ini pun terbalik. Pada 2025, stablecoin menyumbang 84% dari seluruh volume transaksi ilegal, sementara penggunaan Bitcoin turun hanya menjadi 7% saja.

Akibatnya, penerbit stablecoin besar terpaksa mengambil tindakan. Pada hari Minggu, Tether, penerbit USDT, membekukan lebih dari US$180 juta hanya dalam satu hari karena mendeteksi aktivitas mencurigakan di berbagai wallet berbasis Tron.

Kejadian ini juga menunjukkan semakin eratnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, penerbit stablecoin, dan platform analitik blockchain.

Eric Adams, yang mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota New York dua minggu lalu, melakukan langkah besar ke dunia kripto dengan meluncurkan token miliknya sendiri, NYC.

Namun, kurang dari 24 jam kemudian, lebih dari separuh dari 4.300 trader yang membeli token tersebut justru menelan kerugian. Proyek ini dengan cepat menunjukkan karakteristik khas meme coin. Sejumlah analis menyebut peristiwa ini sebagai skenario rug pull klasik.

Kebangkitan Tak Terduga Meme Coin Politik

Banyak pihak mengira tahun 2025 menandai berakhirnya gelombang meme coin. Setelah serangkaian peluncuran token oleh presiden aktif yang berujung pada kerugian ratusan ribu dolar, narasi ini kehilangan dukungan besar dari investor ritel.

Namun, Eric Adams kelihatannya menghidupkan kembali tren tersebut tepat sebelum benar-benar ditinggalkan. Pada Senin lalu, mantan Wali Kota New York itu mengumumkan peluncuran token NYC melalui media sosial.

Adams menyatakan token tersebut dibuat untuk “melawan penyebaran antisemitisme dan anti-Amerikanisme yang semakin cepat”.

Meski begitu, peluncurannya justru berakhir dengan kerugian besar bagi mayoritas trader. Token NYC sempat melesat hingga kapitalisasi pasar US$600 juta, sebelum anjlok tajam ke bawah US$100.000.

Melihat pola yang berulang dari kejadian serupa di masa lalu, komunitas kripto pun segera mulai mencari indikasi adanya insider.

• Baca Juga: Hanya Butuh 1 Bulan, Trader Crypto Ini “Sulap” Rp6 Juta Jadi Rp20 Miliar

Data On-Chain Picu Tuduhan Insider

Analisis lanjutan dari platform analitik blockchain Bubblemaps mengungkap bahwa sebuah wallet yang terhubung dengan deployer token menarik sekitar US$2,5 juta dalam bentuk USDC dari liquidity pool yang menopang perdagangan NYC, tepat saat harga token mencapai puncaknya.

Ketika harga token jatuh sekitar 60%, kreator NYC kemudian memasukkan kembali token senilai US$1,5 juta ke dalam liquidity pool.

“Wallet NYC memang mengembalikan sebagian dana ke liquidity pool dan membuat dua order beli besar (satu senilai US$200.000 dan satu lagi US$300.000) untuk melakukan pembelian kecil setiap 60 detik. Pergerakan ini, selain mencurigakan, tidak dikomunikasikan sebelumnya dan memicu banyak ketidakpercayaan,” ujar analis blockchain Blockworks, Fernando Molina, kepada BeInCrypto.

Manuver tersebut juga tidak banyak membantu memulihkan harga. Hingga kini, keberadaan sisa dana sekitar US$1 juta lainnya masih belum jelas.

Sementara itu, para investor harus menerima kenyataan pahit. Pada Rabu (14/1), Bubblemaps mengungkap bahwa 60% dari 4.300 trader yang berinvestasi di token tersebut mengalami kerugian. Lebih dari separuh di antaranya rugi kurang dari US$1.000, sementara sebagian lainnya menderita kerugian jauh lebih besar. Bahkan, 15 trader kehilangan lebih dari US$100.000.

The $NYC aftermath

4,300 total traders, 60% lost money:

• 2,300 lost <$1k
• 200 lost $1k – $10k
• 40 lost $10k – $100k
• 15 lost $100k+ pic.twitter.com/HjYGj5bSBG

— Bubblemaps (@bubblemaps) January 14, 2026

Dalam analisisnya, Molina membandingkan peluncuran NYC dengan rug pull terkenal lainnya, seperti token LIBRA yang diluncurkan oleh Presiden Argentina Javier Milei pada Februari tahun lalu.

“Dari sudut pandang teknis, ada banyak kemiripan, terutama cara liquidity pool—pasar tempat NYC atau LIBRA diperdagangkan—dibentuk, yang memiliki keunikan tidak lazim dalam peluncuran semacam ini (single-sided liquidity pools),” jelasnya. “Tidak ada indikasi jelas bahwa timnya sama, tetapi kemiripannya sangat mencolok.”

Seiring itu, Adams mulai menghadapi tudingan sebagai insider.

• Baca Juga: 3 Katalis yang Bisa Picu Pemulihan Pasar Kripto Lebih Luas pada 2026

Adams Bantah Tuduhan di Tengah Sorotan

Pada Rabu, Todd Shapiro, juru bicara Adams, merilis pernyataan yang menanggapi tuduhan rug pull tersebut.

“Laporan terbaru yang menuduh Eric Adams memindahkan dana dari NYC Token adalah keliru dan tidak didukung bukti apa pun,” tulisnya. “Tidak pernah ada niat keterlibatan untuk keuntungan pribadi atau finansial.”

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa, seperti banyak token baru lainnya, proyek ini mengalami volatilitas tinggi pada fase awal.

Statement from Todd Shapiro, spokesperson for former NYC Mayor Eric Adams: pic.twitter.com/kza4UGvApJ

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) January 14, 2026

Namun, penjelasan itu tidak cukup meredakan sorotan terhadap Adams, yang memang memiliki keterlibatan unik dalam dunia kripto.

Selama menjabat sebagai Wali Kota New York, Adams dikenal sebagai pendukung vokal cryptocurrency, kerap mempromosikan Bitcoin dan teknologi blockchain. Bahkan sebelum resmi menjabat, ia sempat mengumumkan rencana menerima tiga gaji pertamanya dalam bentuk Bitcoin.

Meski demikian, masa jabatannya penuh kontroversi, dibayangi tuduhan korupsi dan tingkat persetujuan publik yang sangat rendah, membuat peluangnya untuk terpilih kembali semakin berat.

Meniru strategi Presiden AS Donald Trump yang merangkul pelobi kripto menjelang kampanye pemilihannya, Adams terus memosisikan diri sebagai politisi pro-kripto. Namun, pendekatan tersebut gagal mengamankan masa jabatan kedua.

Walau begitu, peluncuran NYC Token menandai kali pertama Adams secara pribadi memperkenalkan proyek aset kripto. Sampai sejauh ini, perjalanannya masih penuh lika-liku. 

Bagaimana pendapat Anda tentang kerugian yang melanda 60% trader di token NYC ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Komite Perbankan Senat menunda pemungutan suara terkait legislasi struktur pasar aset kripto di tengah meningkatnya penolakan dari industri.

RUU yang sudah lama dinantikan ini kembali mengalami penundaan pada Rabu malam setelah debat kebijakan yang alot. Beberapa tokoh penting industri menarik dukungan mereka untuk CLARITY Act, sehingga komite memutuskan untuk menghentikan sementara prosesnya.

Penolakan Aset Kripto Menghambat Voting

Perjalanan membawa CLARITY Act ke Senat memang penuh gejolak. RUU ini seharusnya menjalani voting oleh Komite Perbankan Senat pada hari Kamis, namun kembali harus tertunda.

Setelah draf proposal bipartisan setebal 278 halaman dirilis pada hari Senin, RUU tersebut mendapatkan banyak penolakan. Pada hari Rabu, CEO Coinbase Brian Armstrong menyampaikan bahwa perusahaan sudah tidak bisa mendukung versi RUU yang sekarang.

Armstrong berpendapat bahwa draf ini “merusak bagian kunci dari struktur pasar” dan menciptakan risiko bagi saham yang ditokenisasi, decentralized finance, stablecoin, dan pasar aset kripto terbuka.

🚨NEW: I asked @brian_armstrong whether he was concerned that @coinbase pulling its support for the market structure bill, resulting in the @BankingGOP subsequently canceling today’s markup, may have permanently hurt the bill’s chances.

He said no, arguing that much of the… pic.twitter.com/LIbO9VE7SL

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 15, 2026

Setelah adanya berbagai hambatan ini, banyak pihak mulai bertanya-tanya apakah CLARITY Act bahkan bisa sampai ke meja Presiden sebelum akhir tahun.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, tetap optimistis dengan peluang pengesahan RUU ini.

“Saya sudah berbicara dengan para pemimpin di industri kripto, sektor keuangan, serta rekan-rekan Demokrat dan Republik saya. Semua pihak masih tetap bernegosiasi dengan itikad baik,” ujar Scott dalam sebuah unggahan di media sosial.

Hingga saat ini, Coinbase menjadi satu-satunya pemain utama industri kripto yang secara terbuka menolak versi terbaru RUU ini. Meski begitu, RUU ini tetap menghadapi banyak gesekan di industri.

Gesekan Politik Ancam Timeline RUU Kripto

Walaupun mendapat banyak penolakan, legislasi struktur pasar aset kripto ini masih mendapatkan dukungan dari beberapa pemangku kepentingan utama di industri.

Menurut jurnalis Eleanor Terrett, beberapa perusahaan seperti Circle, Ripple, Kraken, dan a16z tetap mendukung proposal ini. Organisasi nirlaba seperti The Digital Chamber dan Coin Center juga memberikan dukungan.

Meskipun demikian, legislasi ini masih menghadapi banyak tantangan ke depan.

Kekecewaan di industri semakin meningkat karena amandemen terbaru dinilai terlalu menguntungkan bank dan lembaga keuangan tradisional, terutama terkait imbal hasil stablecoin dan tokenisasi.

Di saat yang sama, sejumlah Demokrat menyampaikan keberatan atas tidaknya ada ketentuan etika untuk pejabat pemerintah senior, termasuk Presiden. Sumber yang mengetahui diskusi ini menyatakan bahwa Demokrat juga ingin menutup celah yang berkaitan dengan tokenisasi dan keamanan nasional.

Walau ekspektasi awal memperkirakan RUU ini bisa disahkan pada Maret, sengketa politik dan industri yang berlangsung saat ini sepertinya bisa menyebabkan penundaan yang cukup lama terhadap jadwal itu.