Departemen Kehakiman mendakwa seorang warga negara Venezuela minggu ini karena diduga menggunakan exchange kripto dalam skema pencucian uang sebesar US$1 miliar.

Berdasarkan dokumen tuntutan, dana tersebut bergerak masuk dan keluar Amerika Serikat. Tujuan keluar termasuk yurisdiksi “berisiko tinggi” seperti Kolombia, Cina, Panama, dan Meksiko.

Jaksa Jabarkan Rute Berlapis Dana Aset Kripto

Berdasarkan catatan pengadilan, Jorge Figueira yang berusia 59 tahun asal Venezuela diduga memakai banyak rekening bank, akun exchange kripto, wallet kripto pribadi, serta perusahaan cangkang, untuk memindahkan dan mencuci dana ilegal lintas negara.

“Dengan menggunakan bawahan dan melakukan puluhan transfer, Figueira berusaha menyembunyikan sifat dana tersebut, yang berpotensi memfasilitasi aktivitas kriminal di banyak negara,” ujar agen khusus FBI Reid Davis dalam pernyataannya.

Figueira diduga mengikuti proses berlapis yang mencakup konversi dana ke aset kripto dan menyalurkannya melalui jaringan wallet digital. Setelah itu, aset kripto tersebut dipindahkan melalui serangkaian tahapan yang dirancang agar asal-usulnya tidak terlacak.

The U.S. DOJ charged Venezuelan national Jorge Figueira with conspiring to launder around $1 billion in illicit funds through bank accounts, crypto exchanges, and private wallets. The probe, supported by the FBI, alleges extensive crypto-based transfers to conceal fund origins.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 16, 2026

Kabarnya, ia kemudian mengirim dana itu ke penyedia likuiditas untuk mengonversi kripto menjadi dolar AS, lalu memindahkan dana ke rekening banknya sendiri, dan akhirnya ke penerima akhir.

Kasus Figueira saat ini sedang berlangsung di Distrik Timur Virginia. Jaksa AS Lindsey Halligan menyoroti bahwa jumlah uang yang terlibat menimbulkan risiko besar bagi keselamatan publik.

“Pencucian uang dalam skala ini memungkinkan organisasi kriminal lintas negara beroperasi, berkembang, dan menyebabkan kerugian nyata di dunia nyata. Siapa pun yang memindahkan dana ilegal dalam jumlah miliaran harus siap untuk diidentifikasi, digagalkan, dan bertanggung jawab penuh di bawah hukum federal,” terang Halligan dalam pernyataannya.

Jika terbukti bersalah, Figueira menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.

Ini adalah salah satu dari sejumlah investigasi yang mengemuka selama tahun lalu. Semua kasus ini menunjukkan makin besarnya penggunaan aset kripto untuk memfasilitasi tindak kejahatan.

Arus Kripto Ilegal Melonjak meski Ada Pengawasan

Kejahatan seputar aset kripto mencapai rekor tertinggi pada 2025, dan tren tersebut sepertinya akan berlanjut di tahun baru.

Menurut laporan Chainalysis terbaru, alamat ilegal menerima setidaknya US$154 miliar tahun lalu. Angka ini naik 162% dari 2024.

Stablecoin terutama menjadi aset kripto andalan bagi pelaku kejahatan. Pada 2020, Bitcoin menyumbang sekitar 70% dari transaksi ilegal, sedangkan stablecoin hanya 15% dari total volume.

Lima tahun berselang, pola ini pun terbalik. Pada 2025, stablecoin menyumbang 84% dari seluruh volume transaksi ilegal, sementara penggunaan Bitcoin turun hanya menjadi 7% saja.

Akibatnya, penerbit stablecoin besar terpaksa mengambil tindakan. Pada hari Minggu, Tether, penerbit USDT, membekukan lebih dari US$180 juta hanya dalam satu hari karena mendeteksi aktivitas mencurigakan di berbagai wallet berbasis Tron.

Kejadian ini juga menunjukkan semakin eratnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, penerbit stablecoin, dan platform analitik blockchain.

Pemakaian alat berbasis AI yang makin marak untuk membuat konten deepfake telah memunculkan kembali kekhawatiran soal keamanan publik.

Ketika teknologi ini semakin canggih dan mudah diakses banyak orang, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keandalan sistem verifikasi identitas visual yang dipakai oleh exchange terpusat.

Pemerintah Bergerak untuk Membatasi Deepfake

Video-video yang menipu kini tersebar dengan cepat di berbagai platform media sosial, sehingga menambah kekhawatiran tentang gelombang baru disinformasi serta konten palsu. Penyalahgunaan teknologi ini yang makin meluas semakin merusak keamanan publik dan integritas pribadi.

Tingkat permasalahan ini kian meningkat, karena pemerintah di seluruh dunia mulai membuat undang-undang untuk melarang penggunaan deepfake.

Pada pekan ini, Malaysia dan Indonesia menjadi negara pertama yang membatasi akses ke Grok, chatbot kecerdasan buatan buatan xAI milik Elon Musk. Pihak berwenang mengatakan keputusan ini diambil karena kekhawatiran atas penyalahgunaan Grok untuk membuat gambar eksplisit seksual tanpa persetujuan.

xAI’s decision to create and host a breeding ground for predators to spread nonconsensual sexually explicit AI deepfakes, including images that digitally undress children, is vile.

I am calling on the Attorney General to immediately investigate the company and hold xAI…

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) January 14, 2026

Jaksa Agung California, Rob Bonta, juga mengambil langkah serupa. Pada hari Rabu, ia menegaskan bahwa kantornya sedang menyelidiki sejumlah laporan terkait gambar seksual tanpa persetujuan yang menampilkan orang sungguhan.

“Materi ini, yang menggambarkan perempuan dan anak di situasi telanjang dan eksplisit secara seksual, telah digunakan untuk melecehkan orang di internet. Saya mendesak xAI untuk segera bertindak agar penyebaran ini berhenti,” ujar Bonta dalam sebuah pernyataan.

Berbeda dengan deepfake generasi awal, alat-alat terbaru kini dapat merespons permintaan secara dinamis bahkan meniru gerakan wajah dan sinkronisasi ucapan secara alami dengan sangat meyakinkan.

Akibatnya, pemeriksaan dasar seperti mengedipkan mata, tersenyum, atau menggerakkan kepala bisa jadi tidak lagi cukup untuk memastikan identitas pengguna.

Kemajuan ini berdampak langsung bagi exchange terpusat yang mengandalkan verifikasi visual dalam proses onboarding pengguna.

Centralized Exchange di Bawah Tekanan

Dampak finansial dari penipuan berbasis deepfake kini bukan lagi sekadar teori.

Pengamat industri dan peneliti teknologi telah memperingatkan bahwa gambar maupun video hasil AI semakin sering digunakan, seperti dalam klaim asuransi dan kasus hukum.

The end of KYC video verification pic.twitter.com/bLSne3JS9f

— 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) January 14, 2026

Platform aset kripto yang beroperasi secara global dan kerap memakai proses onboarding otomatis bisa menjadi sasaran empuk jika langkah pengamanan tidak berkembang sejalan dengan teknologinya.

Ketika konten hasil AI semakin mudah dibuat, kepercayaan yang hanya mengandalkan verifikasi visual mungkin tidak lagi memadai.

Tantangan bagi platform kripto adalah bergerak cepat sebelum teknologi ini melampaui sistem perlindungan yang dibuat untuk melindungi pengguna dan infrastruktur mereka.