Pemakaian alat berbasis AI yang makin marak untuk membuat konten deepfake telah memunculkan kembali kekhawatiran soal keamanan publik.

Ketika teknologi ini semakin canggih dan mudah diakses banyak orang, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keandalan sistem verifikasi identitas visual yang dipakai oleh exchange terpusat.

Pemerintah Bergerak untuk Membatasi Deepfake

Video-video yang menipu kini tersebar dengan cepat di berbagai platform media sosial, sehingga menambah kekhawatiran tentang gelombang baru disinformasi serta konten palsu. Penyalahgunaan teknologi ini yang makin meluas semakin merusak keamanan publik dan integritas pribadi.

Tingkat permasalahan ini kian meningkat, karena pemerintah di seluruh dunia mulai membuat undang-undang untuk melarang penggunaan deepfake.

Pada pekan ini, Malaysia dan Indonesia menjadi negara pertama yang membatasi akses ke Grok, chatbot kecerdasan buatan buatan xAI milik Elon Musk. Pihak berwenang mengatakan keputusan ini diambil karena kekhawatiran atas penyalahgunaan Grok untuk membuat gambar eksplisit seksual tanpa persetujuan.

xAI’s decision to create and host a breeding ground for predators to spread nonconsensual sexually explicit AI deepfakes, including images that digitally undress children, is vile.

I am calling on the Attorney General to immediately investigate the company and hold xAI…

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) January 14, 2026

Jaksa Agung California, Rob Bonta, juga mengambil langkah serupa. Pada hari Rabu, ia menegaskan bahwa kantornya sedang menyelidiki sejumlah laporan terkait gambar seksual tanpa persetujuan yang menampilkan orang sungguhan.

“Materi ini, yang menggambarkan perempuan dan anak di situasi telanjang dan eksplisit secara seksual, telah digunakan untuk melecehkan orang di internet. Saya mendesak xAI untuk segera bertindak agar penyebaran ini berhenti,” ujar Bonta dalam sebuah pernyataan.

Berbeda dengan deepfake generasi awal, alat-alat terbaru kini dapat merespons permintaan secara dinamis bahkan meniru gerakan wajah dan sinkronisasi ucapan secara alami dengan sangat meyakinkan.

Akibatnya, pemeriksaan dasar seperti mengedipkan mata, tersenyum, atau menggerakkan kepala bisa jadi tidak lagi cukup untuk memastikan identitas pengguna.

Kemajuan ini berdampak langsung bagi exchange terpusat yang mengandalkan verifikasi visual dalam proses onboarding pengguna.

Centralized Exchange di Bawah Tekanan

Dampak finansial dari penipuan berbasis deepfake kini bukan lagi sekadar teori.

Pengamat industri dan peneliti teknologi telah memperingatkan bahwa gambar maupun video hasil AI semakin sering digunakan, seperti dalam klaim asuransi dan kasus hukum.

The end of KYC video verification pic.twitter.com/bLSne3JS9f

— 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) January 14, 2026

Platform aset kripto yang beroperasi secara global dan kerap memakai proses onboarding otomatis bisa menjadi sasaran empuk jika langkah pengamanan tidak berkembang sejalan dengan teknologinya.

Ketika konten hasil AI semakin mudah dibuat, kepercayaan yang hanya mengandalkan verifikasi visual mungkin tidak lagi memadai.

Tantangan bagi platform kripto adalah bergerak cepat sebelum teknologi ini melampaui sistem perlindungan yang dibuat untuk melindungi pengguna dan infrastruktur mereka.

Presiden AS Donald Trump telah mengangkat Greenland sebagai prioritas keamanan nasional. Tapi, di balik retorika ini, dorongan tersebut sangat erat terkait dengan kepentingan sektor teknologi Amerika.

Wilayah Greenland yang sangat luas, cadangan mineralnya yang melimpah, serta populasinya yang kecil membuatnya menarik sebagai pintu masuk ke sumber daya penting bagi industri maju. Dalam konteks ini, wacana Amerika untuk mengambil alih Greenland sepertinya tidak mengejutkan. Para miliarder teknologi Amerika juga menjadi pendukung finansial utama dalam kampanye Trump tahun 2024. Dukungan semacam ini jarang datang tanpa harapan imbal balik.

Mengapa Greenland Kembali Jadi Fokus Trump

Salah satu kali pertama Trump membahas Greenland terjadi pada Agustus 2019, saat masa kepresidenan pertamanya. Dalam sesi wawancara dengan para jurnalis, Trump mengonfirmasi bahwa dirinya sedang memikirkan ide tersebut, bahkan menyebutnya sebagai “transaksi properti besar.” Tapi saat itu, ia menegaskan bahwa rencana tersebut bukanlah prioritas utama.

Enam tahun berlalu, dan daftar prioritas Trump pun telah berubah.

Trump canceled his visit to Denmark after their Prime Minister said Greenland wasn’t for sale.

Hoping also to avoid further face-to-face meetings, Xi Jinping declared Hong Hong “unaffordable” for Trump, and Justin Trudeau declared he’d never sell Vancouver Island at any price.

— George Takei (@GeorgeTakei) August 21, 2019

Peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir sepertinya memang tidak mengejutkan. Selama kampanye pemilihan Trump di tahun 2024, Greenland sering disebut-sebut. Berulang kali, Trump menyebut pulau itu sebagai peluang yang telah terlewatkan.

Kemudian, sekitar satu bulan sebelum mulai menjabat, dia menyebut “kepemilikan dan kendali” Amerika atas Greenland adalah “sebuah kebutuhan mutlak.”

Keterikatan terhadap pulau ini bukanlah muncul tanpa sebab. Alih-alih jadi penggagas utama, Trump justru lebih pas disebut sebagai kendaraan politik bagi ambisi para pelaku teknologi yang sudah lama ada sebelumnya.

Ambisi Private Capital di Arktik

Selama satu dekade terakhir, campuran miliarder teknologi, dana modal ventura, dan startup spekulatif secara diam-diam membangun posisi di sekitar Greenland.

Ketika ambisi kelompok ini makin berkembang, Trump pun muncul sebagai sosok yang paling bersedia mengubah keinginan teknologi swasta jadi kebijakan negara.

Daya tarik terbesar Greenland terletak pada cadangan mineral rare earth yang sangat penting untuk perangkat elektronik modern. Sejak masa pertama Trump menjabat, tokoh seperti Bill Gates, Michael Bloomberg, dan Jeff Bezos menunjukkan minat konsisten terhadap wilayah tersebut.

Menurut Forbes, tiga miliarder tersebut telah berinvestasi di KoBold Metals sejak tahun 2019, tak lama setelah Trump pertama kali mengungkapkan minat pada Greenland. Investasi itu dilakukan melalui Breakthrough Energy, sebuah dana yang dipimpin oleh Gates.

Pada tahun 2022, Sam Altman, pendiri OpenAI ikut serta sebagai investor menggunakan perusahaan modal ventura miliknya, Apollo Projects. Laporan lain juga mengungkapkan bahwa perusahaan ini telah mendapat dukungan dari Mark Zuckerberg dan hedge fund Andreessen Horowitz.

Selain pertambangan, Greenland juga mulai menarik perhatian sebagai tempat eksperimen model tata kelola dan pembiayaan berbasis aset kripto.

Peter Thiel, sekutu lama Trump, telah mendukung Praxis. Startup ini, yang dipimpin CEO Dryden Brown, berniat membangun apa yang disebut “network state”.

I went to Greenland to try to buy it

Here’s what happened:

— Dryden (@drydenwtbrown) November 12, 2024

Praxis telah secara terbuka menjajaki Greenland sebagai calon lokasi, serta berhasil mengumpulkan dana lebih dari US$525 juta untuk membangun kota baru yang berfokus pada regulasi yang lebih ringan dan aset dunia nyata yang ditokenisasi, sehingga menempatkan pulau ini sebagai wilayah depan untuk pengembangan kota berbasis kripto.

Saat Greenland kembali menjadi sorotan, berbagai pihak yang bergerak di sektor ekstraktif maupun eksperimental pun berlomba untuk mendapat akses.

Kenyataannya, jaringan kepentingan swasta itu kini tidak lagi terbatas di pinggiran saja. Sekarang, mereka bersinggungan langsung dengan lingkar kekuasaan Trump.

Investor Mana yang Punya Pengaruh Langsung pada Kebijakan?

Keterkaitan antara kepentingan bisnis yang berfokus pada Greenland dan lingkar pemerintahan Trump bahkan merambah ke dalam administrasi sendiri.

Beberapa orang yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang bakal diuntungkan dari sumber daya Greenland, sekarang juga duduk di posisi yang secara langsung memengaruhi kebijakan AS.

Howard Lutnick, menteri perdagangan di pemerintahan Trump, sebelumnya memimpin Cantor Fitzgerald, perusahaan dengan hedge fund yang telah mendukung Critical Metals Corp, yaitu perusahaan yang sedang menjalankan proyek mineral yang terkait dengan Greenland.

Menurut laporan The New Republic, para investor di balik perusahaan ini juga punya keterkaitan besar dengan pendukung utama Trump Media. Banyak sosok itu juga mengalirkan ratusan juta US$ ke kampanye presiden terbaru Trump.

Penunjukan diplomatik AS pun telah menunjukkan konvergensi ini.

Elitist billionaires Bill Gates, Peter Thiel, Sam Altman, and Jeff Bezos are targeting Greenland for a radical experiment, a so called freedom city modeled as a network state.

The proposal envisions carving out small corporate run territories, described by critics as a form of… pic.twitter.com/yw83b9gLxI

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 12, 2026

Bulan lalu, Trump menunjuk Ken Howery, mantan kapitalis ventura, sebagai duta besar AS untuk Denmark. Howery adalah mantan eksekutif PayPal dan telah lama menjadi rekan Peter Thiel serta Elon Musk, di mana mereka dulu bekerja sama erat pada awal berdirinya PayPal.

Seiring Greenland makin menjadi fokus strategis Washington, isu keamanan nasional nampaknya lebih tampil sebagai alasan publik daripada motivasi utama. Justru, dorongan terbesar berasal dari para miliarder yang sudah punya posisi kuat dengan kepentingan bisnis yang jelas di pulau tersebut.