CEO Coinbase Brian Armstrong menempatkan Bitcoin di pusat perdebatan kebijakan Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada hari Rabu.

Pernyataannya muncul ketika pasar menantikan kehadiran Presiden AS Donald Trump di acara Davos, karena ia dikenal kerap memberikan komentar spontan terkait perdagangan, tarif, dan geopolitik.

Independensi Bitcoin Bertabrakan dengan Perbankan Sentral di Davos

Pimpinan Coinbase ini secara langsung menantang Gubernur Banque de France, François Villeroy de Galhau, terkait isu kemandirian moneter.

“Saya lebih mempercayai bank sentral independen dengan mandat demokratis daripada penerbit swasta Bitcoin,” Gareth Jenkinson melaporkan, mengutip pernyataan Villeroy de Galhau dalam diskusi di Davos.

Pernyataan ini mencerminkan pandangan lama di kalangan bank sentral bahwa lembaga berdaulat secara inheren dianggap lebih sah dibanding alternatif terdesentralisasi.

Armstrong memberikan tanggapannya dengan mengubah fokus perdebatan ke isu pengendalian dan penerbitan, bukan sekadar mandat politik.

“Bitcoin adalah protokol terdesentralisasi. Sebenarnya tidak ada penerbitnya. Jadi jika berbicara soal kemandirian, Bitcoin justru lebih independen. Tidak ada negara, perusahaan, maupun individu mana pun di dunia yang mengendalikannya,” terang Armstrong.

Pertukaran argumen ini menjadi momen langka di WEF di mana Bitcoin itu sendiri, dan bukan sekadar teknologi blockchain atau keuangan tokenisasi, dibahas secara langsung.

Selama bertahun-tahun, panel WEF lebih sering menyoroti ledger yang terotorisasi, adopsi institusional, dan mata uang digital bank sentral. Mereka kerap menghindari tantangan Bitcoin terhadap kedaulatan moneter secara utuh.

Dinamikanya mulai berubah di WEF 2026, sebagian karena desakan dari para jurnalis yang hadir langsung di lapangan.

Gareth Jenkinson menanyakan langsung kepada Armstrong dalam sesi “Crypto at a Crossroads”, apakah AS akan melanjutkan pembahasan mengenai pembentukan Strategic Bitcoin Reserve.

Jawaban Armstrong menyoroti bahwa Bitcoin bukan sekadar instrumen spekulatif, melainkan jaringan moneter global yang netral dan kian diakui oleh pemerintah – bukan lagi diabaikan begitu saja.

Bank Melawan saat Bitcoin Masuk ke Debat Strategis dan Ekonomi Makro

Di luar Davos, Armstrong terus mempertajam kritiknya pada sistem TradFi. Dalam wawancara terpisah dengan CNBC, ia menuding lobi perbankan AS mencoba menahan persaingan melalui tekanan regulasi, terutama terkait regulasi stablecoin.

Here's a quick summary of what happened last week with the CLARITY Act.

Now we're all working together to find a win-win scenario for everyone, especially the American people. pic.twitter.com/Wcry97B3qf

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 21, 2026

Dengan merujuk pada CLARITY Act yang masih tertunda, Armstrong berpandangan bahwa pihak bank mendorong pelarangan platform kripto agar tidak menawarkan imbal hasil, bukan karena risiko sistemik, melainkan karena persaingan bisnis.

“Kelompok lobi dan asosiasi perdagangan mereka masuk dan berupaya melarang persaingan,” ujar Armstrong, sambil menambahkan bahwa perusahaan kripto harusnya dapat bersaing secara adil, bukan dibatasi oleh pelaku lama di sektor tersebut.

Debat ini juga terjadi di saat kekhawatiran ekonomi makro terkait stabilitas sistem keuangan global semakin meningkat.

Veteran hedge fund Ray Dalio, yang juga berbicara kepada CNBC selama pekan Davos, memperingatkan bahwa tatanan moneter saat ini dalam kondisi tertekan.

“Tatanan moneter sedang mengalami keruntuhan,” Dalio ucap, dengan menyoroti utang yang meningkat dan perubahan strategi cadangan di bank sentral serta sovereign wealth fund.

Ia menuturkan bahwa naiknya kembali peran emas menandakan kekhawatiran yang semakin dalam akan kestabilan mata uang fiat. Kekhawatiran ini kini juga merambah ke aset digital seperti Bitcoin.

Sinyal kebijakan dari Washington menunjukkan bahwa Bitcoin kini tidak sepenuhnya berada di luar perhitungan strategis negara.

Menkeu AS Scott Bessent memastikan pada 2025 bahwa setiap Bitcoin hasil sitaan dari penegakan hukum akan dimasukkan ke dalam Strategic Reserve Amerika.

Walaupun langkah ini bukan sebuah dukungan penuh, kebijakan tersebut diam-diam mengakui ketahanan Bitcoin sebagai aset moneter.

Jika disimak secara keseluruhan, perdebatan di Davos mencerminkan pergeseran halus namun penting. Bitcoin kini tak lagi hanya sebatas pengganggu eksternal yang dikritik dari jauh.

Bitcoin kini semakin sering menjadi bahan perdebatan, walau kadang terasa kurang nyaman, di institusi yang dulu berusaha mengabaikannya.

Pertarungan politik baru terkait imbal hasil stablecoin mengancam menggagalkan reformasi struktur pasar kripto AS yang sudah lama dinanti.

Perkembangan terbaru mengungkap perpecahan mendalam antara perbankan, perusahaan kripto, dan pembuat kebijakan tentang siapa yang paling diuntungkan dari fase regulasi keuangan berikutnya.

Persaingan Yield Stablecoin Hambat Reformasi Pasar Kripto di AS

Pusat dari perselisihan ini ialah apakah platform kripto boleh menawarkan imbalan atau yield atas stablecoin kepada pengguna.

CEO Galaxy, Mike Novogratz, memperingatkan bahwa penolakan dari lobi perbankan bisa saja menghancurkan upaya legislasi secara luas, walaupun hukum yang berlaku sebenarnya sudah mengizinkan beberapa bentuk yield stablecoin tertentu.

“Dinamika yield dalam RUU stable coin ini sangat menarik dan bisa berakibat pada gugurnya RUU tersebut. Politik mengalahkan kebijakan yang baik. Bank tidak ingin platform kripto mampu memberikan imbalan kepada pengguna (GENIUS, yang merupakan hukum, mengizinkan itu). Jika RUU ini batal, maka status quo yang mereka nampaknya takutkan,” tulis Novogratz .

Menurut Novogratz, bank lebih khawatir terhadap persaingan dibandingkan perlindungan konsumen. Jika platform kripto boleh membayar imbal hasil atas stablecoin, ini bisa mempercepat arus keluar dana dari bank tradisional, menekan margin keuntungan, sekaligus menantang model bisnis lama yang telah mapan.

“Jika hal ini yang menyingkirkan RUU struktur pasar, maka pihak yang paling rugi adalah konsumen AS,” tambahnya.

Kekhawatiran tersebut kini mulai terasa di Washington. Komite Perbankan Senat menunda pembahasan tentang CLARITY Act yang lebih luas karena tekanan besar dari sektor perbankan.

Lebih dari 3.200 bankir telah meminta legislator untuk menutup apa yang mereka sebut sebagai “celah pembayaran bunga.” Mereka menegaskan bahwa imbalan stablecoin bisa melemahkan bank komunitas serta mengurangi kemampuan pinjaman.

Pihak yang mengkritik menyatakan bahwa RUU tersebut, dalam bentuk draft saat ini, menguntungkan salah satu pihak. Meski bank masih punya hak untuk memberi bunga atas simpanan, platform kripto menghadapi pembatasan lebih ketat, di mana imbalan hanya boleh untuk partisipasi aktif seperti staking, penyediaan likuiditas, atau tata kelola.

Akibatnya, para penentang berpendapat regulasi ini justru melindungi pemain lama dan mengorbankan persaingan serta pilihan konsumen.

Perselisihan White House dan Kripto Semakin Dalam saat Kompromi Beradu dengan Kekhawatiran Retail

Kebuntuan ini juga mengungkap gesekan antara Gedung Putih dan industri kripto. Jurnalis Brendan Pedersen baru-baru ini menuturkan bahwa “Gedung Putih masih kesal dengan Coinbase,” menyoroti adanya ketegangan yang belum selesai di saat perundingan terus berlangsung di balik layar.

white house still mad @ coinbase https://t.co/gkxpWziyQo

— Brendan Pedersen (@BrendanPedersen) January 21, 2026

CEO Coinbase, Brian Armstrong, membantah klaim tentang adanya perpecahan, menegaskan bahwa diskusi masih berlangsung secara konstruktif serta berfokus pada upaya kompromi.

Meski demikian, pandangan di dalam pemerintahan masih terbelah. Patrick Witt, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, telah memperingatkan agar kesempurnaan legislatif jangan sampai menghalangi kemajuan.

“Akan ada RUU struktur pasar kripto — pertanyaannya adalah kapan, bukan apakah,” tulis Witt .

Dia mengungkapkan bahwa meloloskan RUU sekarang di bawah pemerintahan yang pro-kripto lebih baik daripada menghadapi aturan yang lebih keras di masa depan.

“Mungkin kamu tidak suka setiap bagian dari CLARITY Act, tapi saya bisa jamin kamu akan lebih tidak suka pada versi Demokrat di masa mendatang.”

Tidak semua orang setuju. Komentator kripto Wendy O merespons dengan menyebut bahwa meski logika Witt bisa saja benar secara politik, investor ritel tetap akan dirugikan.

You are not wrong, but at the same time this is retails chance to actually be able to get ahead and it’s really sad watching public servants continue to take more from us.

— Wendy O (@CryptoWendyO) January 21, 2026

Di sisi lain, para ahli hukum memperingatkan bahwa taruhannya bisa lebih besar dari yang diperkirakan saat ini. Pengacara Consensys, Bill Hughes, mengingatkan bahwa regulasi kripto yang menghukum tidak memerlukan krisis keuangan baru.

“Tidak perlu ada krisis keuangan masa depan untuk melihat undang-undang yang menghukum,” ujar dia , memperingatkan akan adanya “potongan kecil tersembunyi dalam undang-undang yang wajib disahkan.”

Selain masalah yield stablecoin, CLARITY Act nantinya akan memberi aturan lebih jelas untuk aset kripto besar, perlindungan bagi pengembang, serta perbedaan antara DeFi dan TradFi.

Sementara itu, seluruh reformasi tersebut masih tertahan, terperangkap dalam pertarungan politik di mana bank, legislator, dan perusahaan kripto saling berebut pengaruh untuk membentuk masa depan regulasi aset digital di AS.

Harga XRP turun 3% pada hari Rabu, meskipun Presiden Ripple, Monica Long, memaparkan salah satu pandangan institusional paling optimistis untuk aset kripto sejauh ini.

Menurut pendapatnya, tahun 2026 akan menjadi titik balik penting dari masa eksperimen ke produksi penuh di seluruh sektor keuangan global.

Prediksi Presiden Ripple Monica Long untuk 2026

Monica Long membagikan sebuah unggahan terperinci beserta laporan yang menunjukkan bahwa industri ini sedang memasuki “era produksi”.

Ia menuturkan infrastruktur yang terpercaya dan utilitas nyata akhirnya mendorong bank, korporasi, dan penyedia layanan keuangan untuk melampaui tahap uji coba dan mulai melakukan penerapan skala besar.

“Setelah salah satu tahun paling menarik bagi kripto (dan Ripple), industri ini sedang memasuki era produksinya,” mulai Long.

Menurut eksekutif Ripple tersebut, tahun 2026 akan menjadi masa institusionalisasi aset kripto, di mana:

Stablecoin Jadi Infrastruktur Utama untuk Penyelesaian Transaksi

Pusat dari tesis Long terletak pada stablecoin, yang menurutnya sudah beralih dari jalur pembayaran alternatif menjadi fondasi penyelesaian global. Hal ini sejalan dengan prediksi CEO Coinbase bahwa bank pada akhirnya akan menuntut stablecoin yang memberikan bunga.

Monica Long mengungkapkan bahwa jaringan pembayaran besar dan perusahaan fintech sudah mulai memasukkan dolar digital langsung ke dalam sistem yang telah ada.

“Stablecoin akan menjadi fondasi penyelesaian global, bukan lagi jalur alternatif,” ujar Long menunjukkan Visa, Stripe, dan institusi finansial besar yang mengintegrasikan stablecoin ke dalam alur pembayaran.

Meskipun adopsi ritel terus berlanjut, ia menekankan bahwa pembayaran B2B menjadi mesin pertumbuhan utama, dengan korporasi memanfaatkan dolar digital untuk memperoleh likuiditas real-time dan efisiensi modal.

Presiden Ripple ini juga menyoroti data yang menunjukkan bahwa pembayaran stablecoin B2B mencapai run rate tahunan sebesar US$76 miliar tahun lalu, naik dari kurang dari US$100 juta per bulan di awal 2023.

Ia memaparkan bahwa hadiahnya adalah membebaskan triliunan dolar modal kerja yang selama ini mengendap di neraca perusahaan.

Akses Kripto Menjadi Arus Utama

Prediksi besar kedua dari Long adalah bahwa aset kripto tidak lagi dipandang sebagai spekulasi oleh institusi, melainkan sebagai infrastruktur keuangan inti.

Pada 2026, ia memperkirakan sekitar 50% perusahaan Fortune 500 akan memiliki eksposur ke kripto atau strategi treasury aset digital yang terstruktur.

“Aset kripto bukan lagi spekulatif — aset ini sedang menjadi lapisan pengoperasian dari keuangan modern,” ia tulis, memproyeksikan penggunaan aktif dari aset tokenisasi, T-bill on-chain, stablecoin, serta instrumen keuangan terprogram di neraca perusahaan.

Ia juga menyoroti ekspansi pesat exchange-traded fund (ETF) kripto, yang kini menyediakan akses institusional, tapi masih baru mewakili 1–2% dari pasar ETF di AS, sehingga masih ada peluang pertumbuhan yang besar.

Pasar Modal dan Kustodian Mengikuti On-Chain

Seiring dengan meningkatnya adopsi, Long memperkirakan pasar modal akan mengikuti. Ia memprediksi bahwa 5–10% aktivitas penyelesaian global akan berpindah ke on-chain, didorong oleh tokenisasi dan mobilitas jaminan berbasis stablecoin.

Pada saat yang sama, layanan kustodian kripto sedang memasuki fase konsolidasi. Dengan nilai aktivitas merger dan akuisisi aset kripto mencapai US$8,6 miliar di tahun 2025, Long memperkirakan layanan kustodian akan menjadi arena persaingan utama berikutnya, di mana komoditisasi mendorong integrasi vertikal dan strategi multi-custodian.

4/ Crypto M&A reflects market maturity, with $8.6B in deal volume in 2025 driven largely by institutions and custody emerging as the next major consolidation driver. As custody commoditizes, spurring vertical integration and multi-custodian strategies, ~50% of the world’s top 50…

— Monica Long (@MonicaLongSF) January 20, 2026

Menjelang tahun 2026, ia memperkirakan lebih dari separuh dari 50 bank terbesar dunia akan meresmikan kerja sama kustodian baru.

Blockchain Bertemu dengan AI tapi Pasar Tetap Waspada

Long juga menyoroti konvergensi antara blockchain dan AI, di mana smart contract, model AI, dan zero-knowledge proof yang menjaga privasi akan mengotomasi manajemen treasury, optimalisasi jaminan, dan penilaian risiko secara real-time.

Meski visinya sangat luas, respons pasar justru datar karena harga XRP turun lebih dari 3% ke level US$1,90, sehingga turun di bawah angka US$2.

Penurunan harga XRP ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara pergerakan harga jangka pendek dan narasi infrastruktur jangka panjang. Hal ini terjadi meskipun Ripple menempatkan tahun 2026 sebagai tahun penentu bagi adopsi kripto institusional.

Keputusan mendadak Coinbase untuk menarik dukungan terhadap CLARITY Act mengejutkan Washington dan juga pasar aset kripto. Hal ini memicu pembatalan markup Komite Perbankan Senat yang telah dijadwalkan serta menyalakan kembali kekhawatiran bahwa reformasi struktur pasar aset kripto AS bisa saja kembali terhambat.

Nampaknya, jika reaksi awal menimbulkan kekacauan politik, respons setelahnya justru menunjukkan cerita yang lebih beragam nuansa.

CLARITY Act Masuk Fase Negosiasi Krusial setelah Coinbase Mundur

Alih-alih benar-benar gagal, rancangan undang-undang ini nampaknya masuk dalam jeda yang menegangkan tapi terencana, di mana para legislator, pemimpin industri, bahkan Gedung Putih menegaskan bahwa ini adalah bagian dari tahap akhir, bukan jalan buntu.

Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, bergerak cepat untuk mengubah persepsi atas penundaan ini menjadi sesuatu yang konstruktif.

“Saya sudah berdiskusi dengan para pemimpin industri aset kripto, sektor keuangan, dan kolega saya dari Demokrat serta Republik, dan semua masih duduk bersama bekerja dengan itikad baik,” ujar Scott lewat akun X.

Menurut Tim Scott, tujuannya tetap sama, yaitu menghadirkan “aturan yang jelas guna melindungi konsumen, memperkuat keamanan nasional, dan memastikan masa depan keuangan dibangun di AS.”

Senator Cynthia Lummis, salah satu arsitek utama RUU ini, juga menegaskan pesan serupa, mengakui adanya rasa frustrasi tapi menolak anggapan bahwa langkah Coinbase telah menggagalkan upaya mereka.

Di kalangan industri, sikap Coinbase memperjelas adanya perpecahan, tapi bukan berarti kehilangan momentum. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyoroti upaya Senat ini sebagai langkah besar untuk menyediakan kerangka kerja yang nyata bagi industri aset kripto.

Mengakui bahwa “kejelasan lebih baik daripada kekacauan,” eksekutif Ripple tersebut tetap optimistis masalah bisa dipecahkan selama proses markup berlangsung.

While long-overdue, this move by @SenatorTimScott and @BankingGOP on market structure is a massive step forward in providing workable frameworks for crypto, while continuing to protect consumers. Ripple (and I) know firsthand that clarity beats chaos, and this bill’s success is… https://t.co/EWcml1NpBE

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) January 14, 2026

Di sisi lain, Chris Dixon dari a16z juga memiliki pandangan serupa, menyatakan meskipun RUU ini belum sempurna, kini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan CLARITY Act. Langkah ini diambil seiring AS berupaya menguatkan posisinya di pasar aset kripto global.

Eksekutif Kraken, Arjun Sethi, melangkah lebih jauh, menyebut momen ini sebagai ujian keteguhan politik dan bukan kegagalan legislatif.

“Menyatakan kegagalan itu mudah. Meninggalkan proses ketika mulai sulit pun gampang,” ucap Sethi lewat X, memperingatkan bahwa meninggalkan RUU ini akan “mempertahankan ketidakpastian dan membuat perusahaan AS tetap beroperasi di bawah ketidakjelasan. Sementara itu, negara lain terus maju.”

CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz, menguatkan pandangan tersebut. Di samping itu, Gedung Putih juga menyoroti betapa pentingnya isu ini.

Urgensi White House Bertemu Frustrasi Senat saat Debat CLARITY Act Berubah Arah

Tokoh aset kripto dan AI, David Sacks, menyatakan pengesahan regulasi struktur pasar “sudah sedekat ini dari yang pernah ada.” Karenanya, ia mendorong industri agar memanfaatkan jeda ini untuk menyelesaikan perbedaan, menciptakan aturan yang jelas, serta mengamankan masa depan industri.

Passage of market structure legislation remains as close as it’s ever been. The crypto industry should use this pause to resolve any remaining differences. Now is the time to set the rules of the road and secure the future of this industry. https://t.co/8tsmW9T1N4

— David Sacks (@davidsacks47) January 15, 2026

Di balik layar, frustrasi memang jadi perhatian utama. Sumber dari Senat yang dikutip Sander Lutz dari Decrypt mengatakan anggota Komite Perbankan “cukup kesal” soal pengumuman mendadak dari Coinbase.

“Rasa yang berkembang adalah sebetulnya tidak perlu seperti ini,” tutur Lutz mengutip sumber anonim.

Frustrasi ini tampaknya berkontribusi pada keputusan pimpinan untuk membatalkan markup, sebagaimana dikonfirmasi oleh jurnalis Eleanor Terrett. BeInCrypto akan memberikan laporan setelah jadwal baru ditetapkan.

🚨JUST IN: The Senate Banking Committee has decided to pull tomorrow’s scheduled market structure markup following today’s drama with Coinbase. It’s unclear whether a new date has been set.

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 15, 2026

Tetapi, perdebatan yang lebih luas kini mulai bergeser. Komentator seperti Echo X berpendapat bahwa garis pembatas sekarang bukan lagi aset kripto melawan bank, melainkan adu model bisnis antara platform yang didominasi exchange dengan sistem infrastruktur yang bisa tumbuh melampaui satu perusahaan saja.

Sementara Eropa, Inggris, dan Asia terus memperkenalkan kerangka regulasi aset kripto secara terpadu, tekanan terhadap legislator AS makin besar untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai.

Saat ini, CLARITY Act memang jeda, bukan dibatalkan. Beberapa minggu ke depan akan menentukan apakah konsensus rapuh ini akan menjadi undang-undang atau justru runtuh karena kepentingan yang bersaing. Yang pasti, meninggalkan upaya ini sekarang hanya akan menambah ketidakpastian di dalam negeri, di saat kejelasan regulasi semakin berkembang di negara lain.