CEO Coinbase Brian Armstrong mengungkapkan pada Selasa malam bahwa perusahaannya tidak bisa lagi mendukung versi CLARITY Act yang disusun Senat AS setelah para legislator memperkenalkan perubahan besar pada struktur RUU pasar kripto (CLARITY Act) tersebut.

Ia menyampaikan bahwa draf Komite Perbankan Senat “merusak bagian-bagian penting dari struktur pasar” dan menciptakan risiko untuk saham yang ditokenisasi, DeFi, stablecoin, serta pasar kripto terbuka secara umum.

CLARITY Act Baru Saja Berubah

Coinbase menarik dukungannya hanya beberapa jam sebelum Senat dijadwalkan untuk membawa RUU tersebut ke tahap markup komite.

After reviewing the Senate Banking draft text over the last 48hrs, Coinbase unfortunately can’t support the bill as written.

There are too many issues, including:

– A defacto ban on tokenized equities
– DeFi prohibitions, giving the government unlimited access to your financial…

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 14, 2026

Pada saat yang sama, terdapat laporan yang belum dikonfirmasi beredar di lingkungan Capitol Hill bahwa markup yang dijadwalkan untuk esok hari bisa saja dibatalkan setelah langkah Coinbase tersebut.

Laporan ini masih berupa rumor, namun menunjukkan risiko politik yang semakin besar seputar RUU ini.

Armstrong memaparkan ada empat kekhawatiran utama dalam pernyataannya. Pelarangan de facto terhadap saham tokenisasi berarti instrumen keuangan dan saham berbasis blockchain tidak bisa diperdagangkan secara bebas di infrastruktur aset kripto.

CEO Coinbase menilai bahwa RUU ini memperluas akses pemerintah terhadap data transaksi DeFi dengan mendorong protokol terdesentralisasi masuk ke dalam rezim Bank Secrecy Act dan anti pencucian uang.

• Baca Juga: 3 Katalis yang Bisa Picu Pemulihan Pasar Kripto Lebih Luas pada 2026

Penting untuk dipahami bahwa perubahan terbaru memperluas kendali SEC atas pasar aset kripto. Ini berpotensi membawa masalah era Gensler kembali ke industri ini.

🚨NEW: It probably speaks to the size and influence of @coinbase on Capitol Hill that I'm hearing rumblings the markup could be pulled tomorrow after CEO @brian_armstrong announced he was withdrawing the company's support for the bill an hour ago. TO BE CLEAR: I have not…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 14, 2026

Terakhir, ia menyebutkan bahwa draf ini memiliki ketentuan stablecoin dan perbankan yang mengizinkan bank untuk membatasi persaingan dan mengurangi insentif murni dari dunia kripto.

Apa yang Diubah dalam Versi Senat?

Komite Perbankan Senat tidak melakukan voting pada CLARITY Act yang sudah disetujui DPR. Sebaliknya, mereka menggunakan penulisan ulang secara penuh yang dikenal sebagai “amendment in the nature of a substitute”.

Draf tersebut membuat beberapa perubahan besar dalam cara pengaturan pasar aset kripto di AS.

Berikut perbandingan sederhana mengenai apa saja yang berubah.

Coinbase merupakan crypto exchange teregulasi terbesar di Amerika Serikat dan menjadi salah satu suara paling aktif di dunia kebijakan industri ini di Washington.

Penarikan dukungan secara terbuka ini memberi sinyal pada para legislator bahwa RUU tersebut mungkin sudah tidak mendapat dukungan dari industri di momen krusial.

Hal ini penting karena Komite Perbankan Senat dan Komite Pertanian Senat memerlukan dukungan bipartisan untuk meloloskan RUU tersebut ke tahap berikutnya.

• Baca Juga: Hanya Butuh 1 Bulan, Trader Crypto Ini “Sulap” Rp6 Juta Jadi Rp20 Miliar

Apa Langkah Selanjutnya untuk CLARITY Act?

Senat sebelumnya diperkirakan akan memulai markup komite pekan ini, yaitu saat para pembuat undang-undang secara resmi membahas dan melakukan voting atas amandemen.

Akan tetapi, setelah pernyataan Coinbase tersebut, beberapa pihak yang dekat dengan kebijakan kini menyebut pimpinan mungkin akan menunda atau membatalkan markup guna menghindari kegagalan dukungan secara terbuka.

Untuk saat ini, RUU masih belum pasti. Namun, persaingan seputar siapa yang mengendalikan aset kripto, stablecoin, dan DeFi di Amerika Serikat jelas sudah memasuki tahap yang paling rapuh sejauh ini.

Bagaimana pendapat Anda tentang Coinbase yang menarik dukungan untuk CLARITY Act ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Pemakaian alat berbasis AI yang makin marak untuk membuat konten deepfake telah memunculkan kembali kekhawatiran soal keamanan publik.

Ketika teknologi ini semakin canggih dan mudah diakses banyak orang, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keandalan sistem verifikasi identitas visual yang dipakai oleh exchange terpusat.

Pemerintah Bergerak untuk Membatasi Deepfake

Video-video yang menipu kini tersebar dengan cepat di berbagai platform media sosial, sehingga menambah kekhawatiran tentang gelombang baru disinformasi serta konten palsu. Penyalahgunaan teknologi ini yang makin meluas semakin merusak keamanan publik dan integritas pribadi.

Tingkat permasalahan ini kian meningkat, karena pemerintah di seluruh dunia mulai membuat undang-undang untuk melarang penggunaan deepfake.

Pada pekan ini, Malaysia dan Indonesia menjadi negara pertama yang membatasi akses ke Grok, chatbot kecerdasan buatan buatan xAI milik Elon Musk. Pihak berwenang mengatakan keputusan ini diambil karena kekhawatiran atas penyalahgunaan Grok untuk membuat gambar eksplisit seksual tanpa persetujuan.

xAI’s decision to create and host a breeding ground for predators to spread nonconsensual sexually explicit AI deepfakes, including images that digitally undress children, is vile.

I am calling on the Attorney General to immediately investigate the company and hold xAI…

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) January 14, 2026

Jaksa Agung California, Rob Bonta, juga mengambil langkah serupa. Pada hari Rabu, ia menegaskan bahwa kantornya sedang menyelidiki sejumlah laporan terkait gambar seksual tanpa persetujuan yang menampilkan orang sungguhan.

“Materi ini, yang menggambarkan perempuan dan anak di situasi telanjang dan eksplisit secara seksual, telah digunakan untuk melecehkan orang di internet. Saya mendesak xAI untuk segera bertindak agar penyebaran ini berhenti,” ujar Bonta dalam sebuah pernyataan.

Berbeda dengan deepfake generasi awal, alat-alat terbaru kini dapat merespons permintaan secara dinamis bahkan meniru gerakan wajah dan sinkronisasi ucapan secara alami dengan sangat meyakinkan.

Akibatnya, pemeriksaan dasar seperti mengedipkan mata, tersenyum, atau menggerakkan kepala bisa jadi tidak lagi cukup untuk memastikan identitas pengguna.

Kemajuan ini berdampak langsung bagi exchange terpusat yang mengandalkan verifikasi visual dalam proses onboarding pengguna.

Centralized Exchange di Bawah Tekanan

Dampak finansial dari penipuan berbasis deepfake kini bukan lagi sekadar teori.

Pengamat industri dan peneliti teknologi telah memperingatkan bahwa gambar maupun video hasil AI semakin sering digunakan, seperti dalam klaim asuransi dan kasus hukum.

The end of KYC video verification pic.twitter.com/bLSne3JS9f

— 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) January 14, 2026

Platform aset kripto yang beroperasi secara global dan kerap memakai proses onboarding otomatis bisa menjadi sasaran empuk jika langkah pengamanan tidak berkembang sejalan dengan teknologinya.

Ketika konten hasil AI semakin mudah dibuat, kepercayaan yang hanya mengandalkan verifikasi visual mungkin tidak lagi memadai.

Tantangan bagi platform kripto adalah bergerak cepat sebelum teknologi ini melampaui sistem perlindungan yang dibuat untuk melindungi pengguna dan infrastruktur mereka.