Regulator Prancis mengumumkan minggu ini bahwa sekitar 30% perusahaan aset kripto belum mengajukan izin MiCA. Berita ini muncul seiring tenggat waktu penting regulasi yang akan menentukan apakah perusahaan-perusahaan ini dapat terus beroperasi secara legal.

Walaupun Uni Eropa menjadi yurisdiksi pertama yang menciptakan kerangka hukum untuk aset kripto, MiCA mendapat penolakan karena persyaratan modal yang berat dan biaya operasional yang tinggi.

Prancis Hadapi Batas Waktu Lisensi

Berdasarkan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa, perusahaan aset kripto wajib memperoleh otorisasi dari regulator nasional untuk bisa beroperasi di seluruh kawasan Uni Eropa.

Di Prancis, perusahaan punya batas waktu sampai 30 Juni untuk memberi tahu regulator apakah mereka berniat mengajukan izin MiCA atau menutup operasional mereka. Tapi sekitar sepertiga dari perusahaan itu masih belum jelas dengan niatnya.

Berbicara kepada wartawan di Paris awal pekan ini, Stéphane Pontoizeau, kepala Divisi Perantara Pasar di otoritas pasar keuangan Prancis, menyampaikan bahwa regulator telah menghubungi perusahaan-perusahaan pada bulan November untuk mengingatkan bahwa masa transisi nasional hampir selesai.

Menurut Reuters, dari sekitar 90 perusahaan aset kripto yang terdaftar di Prancis dan belum berlisensi MiCA, sebanyak 30% sudah mengajukan permohonan otorisasi. Sementara itu, 40% menyatakan tidak berencana untuk mengajukannya.

Sisa 30% lagi belum merespons surat November tersebut dan juga belum menginformasikan rencana mereka kepada regulator.

MiCA mewajibkan otorisasi dari regulator nasional agar bisa memberikan layanan lintas Uni Eropa. Jika perusahaan melewatkan tenggat waktu, mereka berisiko kehilangan hak legal untuk beroperasi di Prancis maupun negara Uni Eropa lainnya.

Aturan Uni Eropa Menghadapi Penolakan Industri

MiCA mulai berlaku penuh pada Desember 2024, menghadirkan kerangka regulasi menyeluruh pertama untuk aset kripto yang diadopsi oleh yurisdiksi utama, membuat Uni Eropa lebih maju dari pesaing utamanya, terutama Amerika Serikat.

Walaupun mendapat pujian karena memberikan kejelasan dan kesatuan regulasi, beberapa pengamat industri mengungkapkan kekhawatiran terhadap detail aturan tersebut.

Pihak yang mengkritik berpendapat bahwa kerangka kerja ini memberikan beban patuh dan biaya operasional yang tinggi sehingga memberatkan perusahaan aset kripto kecil, dan bisa memaksa sebagian perusahaan keluar dari pasar atau konsolidasi.

MiCA sets a high standard for regulatory clarity and responsible innovation, positioning Europe as a leader in crypto oversight. The requirement for 60% of stablecoin reserves to be held in low-risk, bank-held assets while banning interest payments is a bold move to prioritize…

— Frederik Gregaard (@F_Gregaard) January 6, 2025

Pihak lain menyoroti aturan stablecoin MiCA sebagai potensi masalah. Aturannya mengharuskan integrasi erat dengan infrastruktur perbankan tradisional, dan beberapa pengamat menilai hal ini bisa menguntungkan lembaga keuangan mapan dibanding penerbit aset kripto native.

Akhirnya, laporan minggu ini tentang perusahaan aset kripto Prancis yang belum merespons menjelang tenggat waktu bulan Juni semakin memunculkan pertanyaan tentang daya tarik beroperasi di Uni Eropa.

Tekanan-tekanan ini bisa mendorong perusahaan untuk menjajaki yurisdiksi lain di luar kawasan dengan rezim regulasi yang lebih fleksibel.

Departemen Kehakiman mendakwa seorang warga negara Venezuela minggu ini karena diduga menggunakan exchange kripto dalam skema pencucian uang sebesar US$1 miliar.

Berdasarkan dokumen tuntutan, dana tersebut bergerak masuk dan keluar Amerika Serikat. Tujuan keluar termasuk yurisdiksi “berisiko tinggi” seperti Kolombia, Cina, Panama, dan Meksiko.

Jaksa Jabarkan Rute Berlapis Dana Aset Kripto

Berdasarkan catatan pengadilan, Jorge Figueira yang berusia 59 tahun asal Venezuela diduga memakai banyak rekening bank, akun exchange kripto, wallet kripto pribadi, serta perusahaan cangkang, untuk memindahkan dan mencuci dana ilegal lintas negara.

“Dengan menggunakan bawahan dan melakukan puluhan transfer, Figueira berusaha menyembunyikan sifat dana tersebut, yang berpotensi memfasilitasi aktivitas kriminal di banyak negara,” ujar agen khusus FBI Reid Davis dalam pernyataannya.

Figueira diduga mengikuti proses berlapis yang mencakup konversi dana ke aset kripto dan menyalurkannya melalui jaringan wallet digital. Setelah itu, aset kripto tersebut dipindahkan melalui serangkaian tahapan yang dirancang agar asal-usulnya tidak terlacak.

The U.S. DOJ charged Venezuelan national Jorge Figueira with conspiring to launder around $1 billion in illicit funds through bank accounts, crypto exchanges, and private wallets. The probe, supported by the FBI, alleges extensive crypto-based transfers to conceal fund origins.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 16, 2026

Kabarnya, ia kemudian mengirim dana itu ke penyedia likuiditas untuk mengonversi kripto menjadi dolar AS, lalu memindahkan dana ke rekening banknya sendiri, dan akhirnya ke penerima akhir.

Kasus Figueira saat ini sedang berlangsung di Distrik Timur Virginia. Jaksa AS Lindsey Halligan menyoroti bahwa jumlah uang yang terlibat menimbulkan risiko besar bagi keselamatan publik.

“Pencucian uang dalam skala ini memungkinkan organisasi kriminal lintas negara beroperasi, berkembang, dan menyebabkan kerugian nyata di dunia nyata. Siapa pun yang memindahkan dana ilegal dalam jumlah miliaran harus siap untuk diidentifikasi, digagalkan, dan bertanggung jawab penuh di bawah hukum federal,” terang Halligan dalam pernyataannya.

Jika terbukti bersalah, Figueira menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.

Ini adalah salah satu dari sejumlah investigasi yang mengemuka selama tahun lalu. Semua kasus ini menunjukkan makin besarnya penggunaan aset kripto untuk memfasilitasi tindak kejahatan.

Arus Kripto Ilegal Melonjak meski Ada Pengawasan

Kejahatan seputar aset kripto mencapai rekor tertinggi pada 2025, dan tren tersebut sepertinya akan berlanjut di tahun baru.

Menurut laporan Chainalysis terbaru, alamat ilegal menerima setidaknya US$154 miliar tahun lalu. Angka ini naik 162% dari 2024.

Stablecoin terutama menjadi aset kripto andalan bagi pelaku kejahatan. Pada 2020, Bitcoin menyumbang sekitar 70% dari transaksi ilegal, sedangkan stablecoin hanya 15% dari total volume.

Lima tahun berselang, pola ini pun terbalik. Pada 2025, stablecoin menyumbang 84% dari seluruh volume transaksi ilegal, sementara penggunaan Bitcoin turun hanya menjadi 7% saja.

Akibatnya, penerbit stablecoin besar terpaksa mengambil tindakan. Pada hari Minggu, Tether, penerbit USDT, membekukan lebih dari US$180 juta hanya dalam satu hari karena mendeteksi aktivitas mencurigakan di berbagai wallet berbasis Tron.

Kejadian ini juga menunjukkan semakin eratnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, penerbit stablecoin, dan platform analitik blockchain.

Eric Adams, yang mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota New York dua minggu lalu, melakukan langkah besar ke dunia kripto dengan meluncurkan token miliknya sendiri, NYC.

Namun, kurang dari 24 jam kemudian, lebih dari separuh dari 4.300 trader yang membeli token tersebut justru menelan kerugian. Proyek ini dengan cepat menunjukkan karakteristik khas meme coin. Sejumlah analis menyebut peristiwa ini sebagai skenario rug pull klasik.

Kebangkitan Tak Terduga Meme Coin Politik

Banyak pihak mengira tahun 2025 menandai berakhirnya gelombang meme coin. Setelah serangkaian peluncuran token oleh presiden aktif yang berujung pada kerugian ratusan ribu dolar, narasi ini kehilangan dukungan besar dari investor ritel.

Namun, Eric Adams kelihatannya menghidupkan kembali tren tersebut tepat sebelum benar-benar ditinggalkan. Pada Senin lalu, mantan Wali Kota New York itu mengumumkan peluncuran token NYC melalui media sosial.

Adams menyatakan token tersebut dibuat untuk “melawan penyebaran antisemitisme dan anti-Amerikanisme yang semakin cepat”.

Meski begitu, peluncurannya justru berakhir dengan kerugian besar bagi mayoritas trader. Token NYC sempat melesat hingga kapitalisasi pasar US$600 juta, sebelum anjlok tajam ke bawah US$100.000.

Melihat pola yang berulang dari kejadian serupa di masa lalu, komunitas kripto pun segera mulai mencari indikasi adanya insider.

• Baca Juga: Hanya Butuh 1 Bulan, Trader Crypto Ini “Sulap” Rp6 Juta Jadi Rp20 Miliar

Data On-Chain Picu Tuduhan Insider

Analisis lanjutan dari platform analitik blockchain Bubblemaps mengungkap bahwa sebuah wallet yang terhubung dengan deployer token menarik sekitar US$2,5 juta dalam bentuk USDC dari liquidity pool yang menopang perdagangan NYC, tepat saat harga token mencapai puncaknya.

Ketika harga token jatuh sekitar 60%, kreator NYC kemudian memasukkan kembali token senilai US$1,5 juta ke dalam liquidity pool.

“Wallet NYC memang mengembalikan sebagian dana ke liquidity pool dan membuat dua order beli besar (satu senilai US$200.000 dan satu lagi US$300.000) untuk melakukan pembelian kecil setiap 60 detik. Pergerakan ini, selain mencurigakan, tidak dikomunikasikan sebelumnya dan memicu banyak ketidakpercayaan,” ujar analis blockchain Blockworks, Fernando Molina, kepada BeInCrypto.

Manuver tersebut juga tidak banyak membantu memulihkan harga. Hingga kini, keberadaan sisa dana sekitar US$1 juta lainnya masih belum jelas.

Sementara itu, para investor harus menerima kenyataan pahit. Pada Rabu (14/1), Bubblemaps mengungkap bahwa 60% dari 4.300 trader yang berinvestasi di token tersebut mengalami kerugian. Lebih dari separuh di antaranya rugi kurang dari US$1.000, sementara sebagian lainnya menderita kerugian jauh lebih besar. Bahkan, 15 trader kehilangan lebih dari US$100.000.

The $NYC aftermath

4,300 total traders, 60% lost money:

• 2,300 lost <$1k
• 200 lost $1k – $10k
• 40 lost $10k – $100k
• 15 lost $100k+ pic.twitter.com/HjYGj5bSBG

— Bubblemaps (@bubblemaps) January 14, 2026

Dalam analisisnya, Molina membandingkan peluncuran NYC dengan rug pull terkenal lainnya, seperti token LIBRA yang diluncurkan oleh Presiden Argentina Javier Milei pada Februari tahun lalu.

“Dari sudut pandang teknis, ada banyak kemiripan, terutama cara liquidity pool—pasar tempat NYC atau LIBRA diperdagangkan—dibentuk, yang memiliki keunikan tidak lazim dalam peluncuran semacam ini (single-sided liquidity pools),” jelasnya. “Tidak ada indikasi jelas bahwa timnya sama, tetapi kemiripannya sangat mencolok.”

Seiring itu, Adams mulai menghadapi tudingan sebagai insider.

• Baca Juga: 3 Katalis yang Bisa Picu Pemulihan Pasar Kripto Lebih Luas pada 2026

Adams Bantah Tuduhan di Tengah Sorotan

Pada Rabu, Todd Shapiro, juru bicara Adams, merilis pernyataan yang menanggapi tuduhan rug pull tersebut.

“Laporan terbaru yang menuduh Eric Adams memindahkan dana dari NYC Token adalah keliru dan tidak didukung bukti apa pun,” tulisnya. “Tidak pernah ada niat keterlibatan untuk keuntungan pribadi atau finansial.”

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa, seperti banyak token baru lainnya, proyek ini mengalami volatilitas tinggi pada fase awal.

Statement from Todd Shapiro, spokesperson for former NYC Mayor Eric Adams: pic.twitter.com/kza4UGvApJ

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) January 14, 2026

Namun, penjelasan itu tidak cukup meredakan sorotan terhadap Adams, yang memang memiliki keterlibatan unik dalam dunia kripto.

Selama menjabat sebagai Wali Kota New York, Adams dikenal sebagai pendukung vokal cryptocurrency, kerap mempromosikan Bitcoin dan teknologi blockchain. Bahkan sebelum resmi menjabat, ia sempat mengumumkan rencana menerima tiga gaji pertamanya dalam bentuk Bitcoin.

Meski demikian, masa jabatannya penuh kontroversi, dibayangi tuduhan korupsi dan tingkat persetujuan publik yang sangat rendah, membuat peluangnya untuk terpilih kembali semakin berat.

Meniru strategi Presiden AS Donald Trump yang merangkul pelobi kripto menjelang kampanye pemilihannya, Adams terus memosisikan diri sebagai politisi pro-kripto. Namun, pendekatan tersebut gagal mengamankan masa jabatan kedua.

Walau begitu, peluncuran NYC Token menandai kali pertama Adams secara pribadi memperkenalkan proyek aset kripto. Sampai sejauh ini, perjalanannya masih penuh lika-liku. 

Bagaimana pendapat Anda tentang kerugian yang melanda 60% trader di token NYC ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Komite Perbankan Senat menunda pemungutan suara terkait legislasi struktur pasar aset kripto di tengah meningkatnya penolakan dari industri.

RUU yang sudah lama dinantikan ini kembali mengalami penundaan pada Rabu malam setelah debat kebijakan yang alot. Beberapa tokoh penting industri menarik dukungan mereka untuk CLARITY Act, sehingga komite memutuskan untuk menghentikan sementara prosesnya.

Penolakan Aset Kripto Menghambat Voting

Perjalanan membawa CLARITY Act ke Senat memang penuh gejolak. RUU ini seharusnya menjalani voting oleh Komite Perbankan Senat pada hari Kamis, namun kembali harus tertunda.

Setelah draf proposal bipartisan setebal 278 halaman dirilis pada hari Senin, RUU tersebut mendapatkan banyak penolakan. Pada hari Rabu, CEO Coinbase Brian Armstrong menyampaikan bahwa perusahaan sudah tidak bisa mendukung versi RUU yang sekarang.

Armstrong berpendapat bahwa draf ini “merusak bagian kunci dari struktur pasar” dan menciptakan risiko bagi saham yang ditokenisasi, decentralized finance, stablecoin, dan pasar aset kripto terbuka.

🚨NEW: I asked @brian_armstrong whether he was concerned that @coinbase pulling its support for the market structure bill, resulting in the @BankingGOP subsequently canceling today’s markup, may have permanently hurt the bill’s chances.

He said no, arguing that much of the… pic.twitter.com/LIbO9VE7SL

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 15, 2026

Setelah adanya berbagai hambatan ini, banyak pihak mulai bertanya-tanya apakah CLARITY Act bahkan bisa sampai ke meja Presiden sebelum akhir tahun.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, tetap optimistis dengan peluang pengesahan RUU ini.

“Saya sudah berbicara dengan para pemimpin di industri kripto, sektor keuangan, serta rekan-rekan Demokrat dan Republik saya. Semua pihak masih tetap bernegosiasi dengan itikad baik,” ujar Scott dalam sebuah unggahan di media sosial.

Hingga saat ini, Coinbase menjadi satu-satunya pemain utama industri kripto yang secara terbuka menolak versi terbaru RUU ini. Meski begitu, RUU ini tetap menghadapi banyak gesekan di industri.

Gesekan Politik Ancam Timeline RUU Kripto

Walaupun mendapat banyak penolakan, legislasi struktur pasar aset kripto ini masih mendapatkan dukungan dari beberapa pemangku kepentingan utama di industri.

Menurut jurnalis Eleanor Terrett, beberapa perusahaan seperti Circle, Ripple, Kraken, dan a16z tetap mendukung proposal ini. Organisasi nirlaba seperti The Digital Chamber dan Coin Center juga memberikan dukungan.

Meskipun demikian, legislasi ini masih menghadapi banyak tantangan ke depan.

Kekecewaan di industri semakin meningkat karena amandemen terbaru dinilai terlalu menguntungkan bank dan lembaga keuangan tradisional, terutama terkait imbal hasil stablecoin dan tokenisasi.

Di saat yang sama, sejumlah Demokrat menyampaikan keberatan atas tidaknya ada ketentuan etika untuk pejabat pemerintah senior, termasuk Presiden. Sumber yang mengetahui diskusi ini menyatakan bahwa Demokrat juga ingin menutup celah yang berkaitan dengan tokenisasi dan keamanan nasional.

Walau ekspektasi awal memperkirakan RUU ini bisa disahkan pada Maret, sengketa politik dan industri yang berlangsung saat ini sepertinya bisa menyebabkan penundaan yang cukup lama terhadap jadwal itu.

Pemakaian alat berbasis AI yang makin marak untuk membuat konten deepfake telah memunculkan kembali kekhawatiran soal keamanan publik.

Ketika teknologi ini semakin canggih dan mudah diakses banyak orang, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keandalan sistem verifikasi identitas visual yang dipakai oleh exchange terpusat.

Pemerintah Bergerak untuk Membatasi Deepfake

Video-video yang menipu kini tersebar dengan cepat di berbagai platform media sosial, sehingga menambah kekhawatiran tentang gelombang baru disinformasi serta konten palsu. Penyalahgunaan teknologi ini yang makin meluas semakin merusak keamanan publik dan integritas pribadi.

Tingkat permasalahan ini kian meningkat, karena pemerintah di seluruh dunia mulai membuat undang-undang untuk melarang penggunaan deepfake.

Pada pekan ini, Malaysia dan Indonesia menjadi negara pertama yang membatasi akses ke Grok, chatbot kecerdasan buatan buatan xAI milik Elon Musk. Pihak berwenang mengatakan keputusan ini diambil karena kekhawatiran atas penyalahgunaan Grok untuk membuat gambar eksplisit seksual tanpa persetujuan.

xAI’s decision to create and host a breeding ground for predators to spread nonconsensual sexually explicit AI deepfakes, including images that digitally undress children, is vile.

I am calling on the Attorney General to immediately investigate the company and hold xAI…

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) January 14, 2026

Jaksa Agung California, Rob Bonta, juga mengambil langkah serupa. Pada hari Rabu, ia menegaskan bahwa kantornya sedang menyelidiki sejumlah laporan terkait gambar seksual tanpa persetujuan yang menampilkan orang sungguhan.

“Materi ini, yang menggambarkan perempuan dan anak di situasi telanjang dan eksplisit secara seksual, telah digunakan untuk melecehkan orang di internet. Saya mendesak xAI untuk segera bertindak agar penyebaran ini berhenti,” ujar Bonta dalam sebuah pernyataan.

Berbeda dengan deepfake generasi awal, alat-alat terbaru kini dapat merespons permintaan secara dinamis bahkan meniru gerakan wajah dan sinkronisasi ucapan secara alami dengan sangat meyakinkan.

Akibatnya, pemeriksaan dasar seperti mengedipkan mata, tersenyum, atau menggerakkan kepala bisa jadi tidak lagi cukup untuk memastikan identitas pengguna.

Kemajuan ini berdampak langsung bagi exchange terpusat yang mengandalkan verifikasi visual dalam proses onboarding pengguna.

Centralized Exchange di Bawah Tekanan

Dampak finansial dari penipuan berbasis deepfake kini bukan lagi sekadar teori.

Pengamat industri dan peneliti teknologi telah memperingatkan bahwa gambar maupun video hasil AI semakin sering digunakan, seperti dalam klaim asuransi dan kasus hukum.

The end of KYC video verification pic.twitter.com/bLSne3JS9f

— 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) January 14, 2026

Platform aset kripto yang beroperasi secara global dan kerap memakai proses onboarding otomatis bisa menjadi sasaran empuk jika langkah pengamanan tidak berkembang sejalan dengan teknologinya.

Ketika konten hasil AI semakin mudah dibuat, kepercayaan yang hanya mengandalkan verifikasi visual mungkin tidak lagi memadai.

Tantangan bagi platform kripto adalah bergerak cepat sebelum teknologi ini melampaui sistem perlindungan yang dibuat untuk melindungi pengguna dan infrastruktur mereka.

Presiden AS Donald Trump telah mengangkat Greenland sebagai prioritas keamanan nasional. Tapi, di balik retorika ini, dorongan tersebut sangat erat terkait dengan kepentingan sektor teknologi Amerika.

Wilayah Greenland yang sangat luas, cadangan mineralnya yang melimpah, serta populasinya yang kecil membuatnya menarik sebagai pintu masuk ke sumber daya penting bagi industri maju. Dalam konteks ini, wacana Amerika untuk mengambil alih Greenland sepertinya tidak mengejutkan. Para miliarder teknologi Amerika juga menjadi pendukung finansial utama dalam kampanye Trump tahun 2024. Dukungan semacam ini jarang datang tanpa harapan imbal balik.

Mengapa Greenland Kembali Jadi Fokus Trump

Salah satu kali pertama Trump membahas Greenland terjadi pada Agustus 2019, saat masa kepresidenan pertamanya. Dalam sesi wawancara dengan para jurnalis, Trump mengonfirmasi bahwa dirinya sedang memikirkan ide tersebut, bahkan menyebutnya sebagai “transaksi properti besar.” Tapi saat itu, ia menegaskan bahwa rencana tersebut bukanlah prioritas utama.

Enam tahun berlalu, dan daftar prioritas Trump pun telah berubah.

Trump canceled his visit to Denmark after their Prime Minister said Greenland wasn’t for sale.

Hoping also to avoid further face-to-face meetings, Xi Jinping declared Hong Hong “unaffordable” for Trump, and Justin Trudeau declared he’d never sell Vancouver Island at any price.

— George Takei (@GeorgeTakei) August 21, 2019

Peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir sepertinya memang tidak mengejutkan. Selama kampanye pemilihan Trump di tahun 2024, Greenland sering disebut-sebut. Berulang kali, Trump menyebut pulau itu sebagai peluang yang telah terlewatkan.

Kemudian, sekitar satu bulan sebelum mulai menjabat, dia menyebut “kepemilikan dan kendali” Amerika atas Greenland adalah “sebuah kebutuhan mutlak.”

Keterikatan terhadap pulau ini bukanlah muncul tanpa sebab. Alih-alih jadi penggagas utama, Trump justru lebih pas disebut sebagai kendaraan politik bagi ambisi para pelaku teknologi yang sudah lama ada sebelumnya.

Ambisi Private Capital di Arktik

Selama satu dekade terakhir, campuran miliarder teknologi, dana modal ventura, dan startup spekulatif secara diam-diam membangun posisi di sekitar Greenland.

Ketika ambisi kelompok ini makin berkembang, Trump pun muncul sebagai sosok yang paling bersedia mengubah keinginan teknologi swasta jadi kebijakan negara.

Daya tarik terbesar Greenland terletak pada cadangan mineral rare earth yang sangat penting untuk perangkat elektronik modern. Sejak masa pertama Trump menjabat, tokoh seperti Bill Gates, Michael Bloomberg, dan Jeff Bezos menunjukkan minat konsisten terhadap wilayah tersebut.

Menurut Forbes, tiga miliarder tersebut telah berinvestasi di KoBold Metals sejak tahun 2019, tak lama setelah Trump pertama kali mengungkapkan minat pada Greenland. Investasi itu dilakukan melalui Breakthrough Energy, sebuah dana yang dipimpin oleh Gates.

Pada tahun 2022, Sam Altman, pendiri OpenAI ikut serta sebagai investor menggunakan perusahaan modal ventura miliknya, Apollo Projects. Laporan lain juga mengungkapkan bahwa perusahaan ini telah mendapat dukungan dari Mark Zuckerberg dan hedge fund Andreessen Horowitz.

Selain pertambangan, Greenland juga mulai menarik perhatian sebagai tempat eksperimen model tata kelola dan pembiayaan berbasis aset kripto.

Peter Thiel, sekutu lama Trump, telah mendukung Praxis. Startup ini, yang dipimpin CEO Dryden Brown, berniat membangun apa yang disebut “network state”.

I went to Greenland to try to buy it

Here’s what happened:

— Dryden (@drydenwtbrown) November 12, 2024

Praxis telah secara terbuka menjajaki Greenland sebagai calon lokasi, serta berhasil mengumpulkan dana lebih dari US$525 juta untuk membangun kota baru yang berfokus pada regulasi yang lebih ringan dan aset dunia nyata yang ditokenisasi, sehingga menempatkan pulau ini sebagai wilayah depan untuk pengembangan kota berbasis kripto.

Saat Greenland kembali menjadi sorotan, berbagai pihak yang bergerak di sektor ekstraktif maupun eksperimental pun berlomba untuk mendapat akses.

Kenyataannya, jaringan kepentingan swasta itu kini tidak lagi terbatas di pinggiran saja. Sekarang, mereka bersinggungan langsung dengan lingkar kekuasaan Trump.

Investor Mana yang Punya Pengaruh Langsung pada Kebijakan?

Keterkaitan antara kepentingan bisnis yang berfokus pada Greenland dan lingkar pemerintahan Trump bahkan merambah ke dalam administrasi sendiri.

Beberapa orang yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang bakal diuntungkan dari sumber daya Greenland, sekarang juga duduk di posisi yang secara langsung memengaruhi kebijakan AS.

Howard Lutnick, menteri perdagangan di pemerintahan Trump, sebelumnya memimpin Cantor Fitzgerald, perusahaan dengan hedge fund yang telah mendukung Critical Metals Corp, yaitu perusahaan yang sedang menjalankan proyek mineral yang terkait dengan Greenland.

Menurut laporan The New Republic, para investor di balik perusahaan ini juga punya keterkaitan besar dengan pendukung utama Trump Media. Banyak sosok itu juga mengalirkan ratusan juta US$ ke kampanye presiden terbaru Trump.

Penunjukan diplomatik AS pun telah menunjukkan konvergensi ini.

Elitist billionaires Bill Gates, Peter Thiel, Sam Altman, and Jeff Bezos are targeting Greenland for a radical experiment, a so called freedom city modeled as a network state.

The proposal envisions carving out small corporate run territories, described by critics as a form of… pic.twitter.com/yw83b9gLxI

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 12, 2026

Bulan lalu, Trump menunjuk Ken Howery, mantan kapitalis ventura, sebagai duta besar AS untuk Denmark. Howery adalah mantan eksekutif PayPal dan telah lama menjadi rekan Peter Thiel serta Elon Musk, di mana mereka dulu bekerja sama erat pada awal berdirinya PayPal.

Seiring Greenland makin menjadi fokus strategis Washington, isu keamanan nasional nampaknya lebih tampil sebagai alasan publik daripada motivasi utama. Justru, dorongan terbesar berasal dari para miliarder yang sudah punya posisi kuat dengan kepentingan bisnis yang jelas di pulau tersebut.