Reading view

RUU Kripto “Very Soon” dari Trump Bertemu Jalan Buntu di Kongres

Presiden Donald Trump menyatakan di World Economic Forum di Davos pada hari Rabu bahwa ia berharap bisa menandatangani legislasi struktur pasar kripto “dalam waktu dekat.” Tapi, legislasi ini masih mengalami kebuntuan di Kongres dan memperlihatkan jurang lebar antara ambisi presiden dan kenyataan legislasi.

Pertentangan antara Coinbase dan pelobi perbankan soal imbal hasil stablecoin mengancam gagalnya apa yang disebut oleh para legislator sebagai peluang regulasi yang sangat langka—berisiko menunda selama dua tahun dan bisa membuat bisnis kripto pindah ke luar negeri.

Trump: “Bitcoin, Semuanya”

“Sekarang Kongres sedang bekerja keras pada legislasi struktur pasar kripto, yang saya harap bisa saya tandatangani sangat segera, membuka jalur baru menuju kebebasan finansial,” ujar Trump dalam pidatonya di Davos. Saat membaca naskah yang sudah dipersiapkan, presiden sempat menoleh dari teleprompter dan menambahkan, “Bitcoin, semuanya.”

Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah Komite Perbankan Senat secara tiba-tiba membatalkan agenda markup yang sudah dijadwalkan. Pernyataan Trump terbaca seperti bentuk tekanan langsung kepada para legislator.

Komite Perbankan Tertunda, tapi Komite Pertanian Tetap Lanjut

RUU struktur pasar kripto sedang ditangani oleh dua komite Senat secara bersamaan. Komite Perbankan mengawasi regulasi terkait sekuritas, sedangkan Komite Pertanian menangani regulasi komoditas. Kedua RUU ini harus disahkan dan digabung sebelum maju ke sesi penuh Senat.

Komite Perbankan menunda markup minggu lalu setelah Coinbase menarik dukungan. Minggu ini, komite tersebut mengalihkan fokus ke upaya Trump untuk menekan biaya kepemilikan rumah. RUU kripto diperkirakan baru akan dilanjutkan pada akhir Februari atau Maret.

Sementara itu, Ketua Komite Pertanian Senat, John Boozman, menerbitkan teks Digital Commodity Intermediaries Act pada Rabu, yang mengonfirmasi bahwa komite akan melanjutkan markup pada 27 Januari. Boozman mengakui, tapi, negosiasi bipartisan dengan Senator Cory Booker gagal mencapai kesepakatan.

Konflik Inti: Imbal Hasil Stablecoin

Pertentangan Coinbase berfokus pada ketentuan terkait imbal hasil stablecoin. GENIUS Act, yang ditandatangani Trump tahun lalu, memungkinkan holder stablecoin mendapatkan imbalan—pada dasarnya pembayaran bunga. Imbal hasil ini bisa melampaui bunga simpanan bank tradisional, sehingga pelobi industri perbankan mendesak pembatasan dalam RUU struktur pasar yang baru.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, menarik dukungannya dan menuturkan, “Kami lebih baik tidak punya RUU sama sekali daripada punya RUU yang buruk.” Dalam wawancara Bloomberg di Davos, Armstrong menegaskan, “Kelompok lobi dan asosiasi bank di luar sana mencoba melarang kompetitor mereka, dan saya benar-benar tidak mentolerir itu. Saya pikir, itu tidak sesuai dengan prinsip Amerika.”

White House Balas Serangan ke Coinbase

Gedung Putih menanggapi dengan tegas. Patrick Witt, direktur eksekutif dewan aset digital Trump, secara terbuka mengkritik sikap Armstrong.

“‘Lebih baik tidak ada RUU dibanding RUU buruk.’ Sungguh sebuah privilese bisa mengucapkan kata-kata itu berkat kemenangan Presiden Trump, dan pemerintahan pro-kripto yang ia bentuk,” ucap Witt.

Ia memperingatkan, jika para pelaku industri kripto menghalangi pengesahan RUU saat ini, mereka akan “menjatuhkan bola” dan menanggung konsekuensi yang bisa sangat merugikan.

Para Pembuat Undang-Undang Khawatir Tertinggal

Dalam wawancara dengan Fox Business, para legislator menyampaikan rasa frustrasi mereka atas legislasi yang tertahan. Senator Cynthia Lummis (R-WY), pendukung utama kripto yang akan pensiun tahun depan, menyatakan kekecewaannya, “Saya merasa seperti Flat Stanley setelah ditabrak truk Mack. Saya masih punya waktu sebelas bulan lagi untuk mengupayakan agar ini selesai.”

CEO Blockchain Association, Peter Smith, memperingatkan ada konsekuensi besar, “Jika ini tidak lolos sekarang—padahal sudah dikerjakan sekitar satu setengah tahun—kita akan menghadapi penundaan signifikan setelah pemilu paruh waktu. Artinya, secara realistis, ada kemungkinan dua tahun tertunda lagi.”

Anggota DPR William Timmons (R-SC) menegaskan aspek ekonominya, “Puluhan miliar US$ akan masuk kembali ke AS jika Kongres menetapkan kerangka aturan yang baik. Jika tidak, apa pun yang berhubungan dengan kripto malah bisa pergi ke luar negeri.”

Di tengah perdebatan para legislator, pasar sudah melaju lebih dulu. New York Stock Exchange mengumumkan rencana meluncurkan platform perdagangan sekuritas ter-tokenisasi berbasis blockchain, dengan penyelesaian instan dan operasional 24 jam setiap hari.

Senator Thom Tillis (R-NC) menyoroti urgensi, “Kalau kita ingin tetap jadi standar emas di dunia perbankan, kita juga harus mengatur kripto dengan tepat karena kripto jelas merupakan bagian dari masa depan sistem perbankan kelas atas.”

Apa Selanjutnya

Garis pertempurannya jelas. Pemerintahan Trump ingin legislasi cepat, Coinbase memandang pembatasan imbal hasil stablecoin sebagai batas mutlak, dan pelobi bank tetap menuntut pembatasan itu tetap ada.

RUU Komite Pertanian fokus pada yurisdiksi CFTC atas pasar spot aset digital dan tidak langsung membahas isu imbal hasil stablecoin, sehingga markup 27 Januari tetap berjalan. Tapi, kerangka struktur pasar yang komprehensif butuh RUU Komite Perbankan untuk lolos dan digabungkan.

Penyelesaian sengketa antara Coinbase dan pelobi perbankan soal imbal hasil stablecoin tetap menjadi faktor kunci. Meskipun mendapat tekanan dari Gedung Putih, Armstrong belum memperlihatkan tanda akan mundur.

  •  

XRP Berpotensi Menjadi Bintang di 2026 dan Ungguli Ethereum

Para ahli mengatakan Ethereum akan segera mengungguli seluruh pasar, tetapi XRP menantang ETH seperti belum pernah terjadi sebelumnya! Dua sinyal bullish, salah satunya muncul kembali untuk pertama kalinya sejak 2021, menunjukkan bahwa ciptaan Vitalik Buterin mungkin bukan rajanya.

Dua sinyal bullish, salah satunya muncul kembali untuk pertama kalinya sejak 2021, menunjukkan bahwa ciptaan Vitalik Buterin mungkin bukan rajanya.

XRP Mencetak Terobosan Bersejarah

XRP telah mencapai tonggak sejarah langka terhadap Ethereum dengan menembus di atas awan Ichimoku pada grafik dua mingguan. Secara historis, zona ini telah menghambat kenaikan XRP/ETH selama pasar bullish, bertindak sebagai resistensi kuat sejak 2018. Untuk pertama kalinya sejak 2021, awan tersebut kini tampak sebagai level support potensial.

Rasio XRP/ETH di perdagangkan sekitar 0,00061 ETH setelah penurunan baru-baru ini sekitar 6%, tetapi tetap berada di atas cloud

Setelah mencapai titik terendah 0,0001251 ETH pada Juni 2024, XRP kembali menembus level cloud pada November 2024. Hal ini menandakan pergeseran struktural utama. Pada tahun 2025, pasangan ini mencapai level tertinggi lima tahun di 0,00139 ETH sebelum terkoreksi sebesar 56%. Terlepas dari penurunan ini, harga tetap berada di atas level clou. Sekarang bertindak sebagai support, menandakan kemungkinan pembalikan tren bullish. Analis Matt Hughes menunjukkan bahwa Tenkan-sen telah melintasi di atas Kijun-sen, menunjukkan momentum jangka menengah yang di perbarui.

Sementara itu, cadangan XRP yang di simpan di Binance telah turun sekitar 45% dalam satu tahun. Penurunan signifikan ini menunjukkan pengurangan yang nyata dalam pasokan yang tersedia di platform pertukaran terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna memindahkan XRP mereka ke dompet pribadi daripada membiarkannya di bursa. Tren ini mencerminkan perilaku akumulasi jangka panjang daripada keinginan untuk menjual segera.

Secara historis, kontraksi cadangan di bursa semacam ini sering mendahului pasar bullish, karena pasokan yang lebih terbatas meningkatkan sensitivitas harga terhadap permintaan. Dengan lebih sedikit XRP yang tersedia untuk penjualan langsung, peningkatan permintaan apa pun dapat mendorong harga lebih cepat daripada Ethereum, yang tidak menunjukkan dinamika akumulasi yang begitu kentara.

Sumber: CryptoQuant

Target Kenaikan 5x Lipat Dalam Indikator Hijau

Sementara itu, harga XRP tetap berfluktuasi tetapi mendukung: saat ini di perdagangkan sekitar US$2,06, sedikit turun harian dan mingguan. Harga bertahan di atas rata-rata pergerakan 50 hari (US$2,02), menunjukkan dukungan jangka pendek, tetapi tetap di bawah rata-rata pergerakan 200 hari (US$2,53), mencerminkan tren bearish secara keseluruhan . Terakhir, RSI di 50,7 menunjukkan pasar netral, tanpa penjualan berlebihan maupun pembelian berlebihan.

Altcoin ini baru-baru ini menyelesaikan fase akumulasi panjang setelah menembus pola descending wedge tahun 2020-2024, di ikuti oleh ekspansi 600% sejak awal kemunculannya di US$0,60. Saat ini, altcoin tersebut diperdagangkan di atas zona breakout yang telah dikonfirmasi, dengan struktur bullish yang tetap utuh selama harganya tetap di atas US$1,30.

Target potensial meliputi US$3,50, US$5,00, US$8,70, dan di atas US$10, dengan pembatalan di bawah US$1,30 pada penutupan tertinggi. Struktur teknis ini, di kombinasikan dengan kelemahan relatif Ethereum terhadap awan Ichimoku, memposisikan XRP untuk kinerja yang lebih baik pada tahun 2026.

Bagaimana pendapat Anda tentang potensi XRP di 2026 ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

  •  

XRP Resmi Masuk ‘Big Three’ Kripto dan Raih Imunitas

Dunia aset digital memasuki babak baru pada awal 2026. XRP, token yang dikembangkan oleh Ripple, secara resmi telah mengakhiri ketidakpastian regulasi selama bertahun-tahun.

Melalui implementasi Digital Asset Market Clarity Act yang berlaku mulai 1 Januari 2026, XRP kini memiliki status hukum yang setara dengan Bitcoin dan Ethereum.

Akhir Sengketa Regulasi: Imunitas Hukum dan Yurisdiksi CFTC

Langkah ini memberikan XRP apa yang disebut sebagai “imunitas hukum”. Kini, token tersebut berada di bawah yurisdiksi penuh Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bukan lagi di bawah pengawasan ketat SEC. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyambut antusias perkembangan ini. “Hari ini kita tidak hanya merayakan kemenangan hukum, tetapi juga pengakuan bahwa XRP adalah infrastruktur vital bagi masa depan keuangan global yang transparan,” tegasnya.

Status baru ini memicu pergeseran besar dalam hierarki pasar. XRP kini resmi bergabung dalam kelompok eksklusif “Big Three” bersama Bitcoin dan Ethereum. Analis pasar dari BeInCrypto, Jakub Dziadkowiec, mencatat bahwa momen ini adalah titik balik krusial. “XRP akhirnya terbebas dari bayang-bayang SEC. Ini bukan lagi tentang spekulasi, melainkan tentang adopsi institusi skala besar yang selama ini tertahan,” ungkapnya.

XRP Sebagai ‘Kekasih Baru’ Pasar Kripto

Selain aspek investasi, kegunaan praktis XRP sebagai aset jembatan (bridge asset) untuk penyelesaian pembayaran global semakin menguat. Dengan total nilai terkunci (TVL) di XRP Ledger yang melebihi 15 miliar USD, kepercayaan terhadap teknologi ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

Sorotan CNBC Television: XRP Sebagai ‘Kekasih Baru’ Pasar Kripto

Keberhasilan XRP melepaskan diri dari belenggu hukum bukan hanya kemenangan bagi Ripple, tetapi juga menjadi preseden penting bagi seluruh industri kripto dalam mencapai kejelasan regulasi global. XRP kini berdiri tegak sebagai pilar ketiga dalam ekosistem aset digital dunia.

Masa Depan XRP Sebagai Infrastruktur Pembayaran Global

Selain aspek investasi, kegunaan praktis XRP sebagai aset jembatan (bridge asset) untuk penyelesaian pembayaran global semakin menguat. Dengan total nilai terkunci (TVL) di XRP Ledger yang melebihi 15 miliar USD, kepercayaan terhadap teknologi ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

Keberhasilan XRP melepaskan diri dari belenggu hukum bukan hanya kemenangan bagi Ripple, tetapi juga menjadi preseden penting bagi seluruh industri kripto dalam mencapai kejelasan regulasi global. XRP kini berdiri tegak sebagai pilar ketiga dalam ekosistem aset digital dunia.

Bagaimana pendapat Anda tentang status hukum XRP ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

  •  

Sepertiga Perusahaan Kripto Prancis Masih Belum Berizin di Bawah MiCA saat Batas Waktu Semakin Dekat

Regulator Prancis mengumumkan minggu ini bahwa sekitar 30% perusahaan aset kripto belum mengajukan izin MiCA. Berita ini muncul seiring tenggat waktu penting regulasi yang akan menentukan apakah perusahaan-perusahaan ini dapat terus beroperasi secara legal.

Walaupun Uni Eropa menjadi yurisdiksi pertama yang menciptakan kerangka hukum untuk aset kripto, MiCA mendapat penolakan karena persyaratan modal yang berat dan biaya operasional yang tinggi.

Prancis Hadapi Batas Waktu Lisensi

Berdasarkan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa, perusahaan aset kripto wajib memperoleh otorisasi dari regulator nasional untuk bisa beroperasi di seluruh kawasan Uni Eropa.

Di Prancis, perusahaan punya batas waktu sampai 30 Juni untuk memberi tahu regulator apakah mereka berniat mengajukan izin MiCA atau menutup operasional mereka. Tapi sekitar sepertiga dari perusahaan itu masih belum jelas dengan niatnya.

Berbicara kepada wartawan di Paris awal pekan ini, Stéphane Pontoizeau, kepala Divisi Perantara Pasar di otoritas pasar keuangan Prancis, menyampaikan bahwa regulator telah menghubungi perusahaan-perusahaan pada bulan November untuk mengingatkan bahwa masa transisi nasional hampir selesai.

Menurut Reuters, dari sekitar 90 perusahaan aset kripto yang terdaftar di Prancis dan belum berlisensi MiCA, sebanyak 30% sudah mengajukan permohonan otorisasi. Sementara itu, 40% menyatakan tidak berencana untuk mengajukannya.

Sisa 30% lagi belum merespons surat November tersebut dan juga belum menginformasikan rencana mereka kepada regulator.

MiCA mewajibkan otorisasi dari regulator nasional agar bisa memberikan layanan lintas Uni Eropa. Jika perusahaan melewatkan tenggat waktu, mereka berisiko kehilangan hak legal untuk beroperasi di Prancis maupun negara Uni Eropa lainnya.

Aturan Uni Eropa Menghadapi Penolakan Industri

MiCA mulai berlaku penuh pada Desember 2024, menghadirkan kerangka regulasi menyeluruh pertama untuk aset kripto yang diadopsi oleh yurisdiksi utama, membuat Uni Eropa lebih maju dari pesaing utamanya, terutama Amerika Serikat.

Walaupun mendapat pujian karena memberikan kejelasan dan kesatuan regulasi, beberapa pengamat industri mengungkapkan kekhawatiran terhadap detail aturan tersebut.

Pihak yang mengkritik berpendapat bahwa kerangka kerja ini memberikan beban patuh dan biaya operasional yang tinggi sehingga memberatkan perusahaan aset kripto kecil, dan bisa memaksa sebagian perusahaan keluar dari pasar atau konsolidasi.

MiCA sets a high standard for regulatory clarity and responsible innovation, positioning Europe as a leader in crypto oversight. The requirement for 60% of stablecoin reserves to be held in low-risk, bank-held assets while banning interest payments is a bold move to prioritize…

— Frederik Gregaard (@F_Gregaard) January 6, 2025

Pihak lain menyoroti aturan stablecoin MiCA sebagai potensi masalah. Aturannya mengharuskan integrasi erat dengan infrastruktur perbankan tradisional, dan beberapa pengamat menilai hal ini bisa menguntungkan lembaga keuangan mapan dibanding penerbit aset kripto native.

Akhirnya, laporan minggu ini tentang perusahaan aset kripto Prancis yang belum merespons menjelang tenggat waktu bulan Juni semakin memunculkan pertanyaan tentang daya tarik beroperasi di Uni Eropa.

Tekanan-tekanan ini bisa mendorong perusahaan untuk menjajaki yurisdiksi lain di luar kawasan dengan rezim regulasi yang lebih fleksibel.

  •  

CLARITY Act Menghadapi Jalan Tidak Pasti setelah Penundaan di Senat

Komite Perbankan Senat menunda pemungutan suara terkait legislasi struktur pasar aset kripto di tengah meningkatnya penolakan dari industri.

RUU yang sudah lama dinantikan ini kembali mengalami penundaan pada Rabu malam setelah debat kebijakan yang alot. Beberapa tokoh penting industri menarik dukungan mereka untuk CLARITY Act, sehingga komite memutuskan untuk menghentikan sementara prosesnya.

Penolakan Aset Kripto Menghambat Voting

Perjalanan membawa CLARITY Act ke Senat memang penuh gejolak. RUU ini seharusnya menjalani voting oleh Komite Perbankan Senat pada hari Kamis, namun kembali harus tertunda.

Setelah draf proposal bipartisan setebal 278 halaman dirilis pada hari Senin, RUU tersebut mendapatkan banyak penolakan. Pada hari Rabu, CEO Coinbase Brian Armstrong menyampaikan bahwa perusahaan sudah tidak bisa mendukung versi RUU yang sekarang.

Armstrong berpendapat bahwa draf ini “merusak bagian kunci dari struktur pasar” dan menciptakan risiko bagi saham yang ditokenisasi, decentralized finance, stablecoin, dan pasar aset kripto terbuka.

🚨NEW: I asked @brian_armstrong whether he was concerned that @coinbase pulling its support for the market structure bill, resulting in the @BankingGOP subsequently canceling today’s markup, may have permanently hurt the bill’s chances.

He said no, arguing that much of the… pic.twitter.com/LIbO9VE7SL

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 15, 2026

Setelah adanya berbagai hambatan ini, banyak pihak mulai bertanya-tanya apakah CLARITY Act bahkan bisa sampai ke meja Presiden sebelum akhir tahun.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, tetap optimistis dengan peluang pengesahan RUU ini.

“Saya sudah berbicara dengan para pemimpin di industri kripto, sektor keuangan, serta rekan-rekan Demokrat dan Republik saya. Semua pihak masih tetap bernegosiasi dengan itikad baik,” ujar Scott dalam sebuah unggahan di media sosial.

Hingga saat ini, Coinbase menjadi satu-satunya pemain utama industri kripto yang secara terbuka menolak versi terbaru RUU ini. Meski begitu, RUU ini tetap menghadapi banyak gesekan di industri.

Gesekan Politik Ancam Timeline RUU Kripto

Walaupun mendapat banyak penolakan, legislasi struktur pasar aset kripto ini masih mendapatkan dukungan dari beberapa pemangku kepentingan utama di industri.

Menurut jurnalis Eleanor Terrett, beberapa perusahaan seperti Circle, Ripple, Kraken, dan a16z tetap mendukung proposal ini. Organisasi nirlaba seperti The Digital Chamber dan Coin Center juga memberikan dukungan.

Meskipun demikian, legislasi ini masih menghadapi banyak tantangan ke depan.

Kekecewaan di industri semakin meningkat karena amandemen terbaru dinilai terlalu menguntungkan bank dan lembaga keuangan tradisional, terutama terkait imbal hasil stablecoin dan tokenisasi.

Di saat yang sama, sejumlah Demokrat menyampaikan keberatan atas tidaknya ada ketentuan etika untuk pejabat pemerintah senior, termasuk Presiden. Sumber yang mengetahui diskusi ini menyatakan bahwa Demokrat juga ingin menutup celah yang berkaitan dengan tokenisasi dan keamanan nasional.

Walau ekspektasi awal memperkirakan RUU ini bisa disahkan pada Maret, sengketa politik dan industri yang berlangsung saat ini sepertinya bisa menyebabkan penundaan yang cukup lama terhadap jadwal itu.

  •  

Coinbase Cabut Dukungan untuk CLARITY Act usai Revisi Versi Senat

CEO Coinbase Brian Armstrong mengungkapkan pada Selasa malam bahwa perusahaannya tidak bisa lagi mendukung versi CLARITY Act yang disusun Senat AS setelah para legislator memperkenalkan perubahan besar pada struktur RUU pasar kripto (CLARITY Act) tersebut.

Ia menyampaikan bahwa draf Komite Perbankan Senat “merusak bagian-bagian penting dari struktur pasar” dan menciptakan risiko untuk saham yang ditokenisasi, DeFi, stablecoin, serta pasar kripto terbuka secara umum.

CLARITY Act Baru Saja Berubah

Coinbase menarik dukungannya hanya beberapa jam sebelum Senat dijadwalkan untuk membawa RUU tersebut ke tahap markup komite.

After reviewing the Senate Banking draft text over the last 48hrs, Coinbase unfortunately can’t support the bill as written.

There are too many issues, including:

– A defacto ban on tokenized equities
– DeFi prohibitions, giving the government unlimited access to your financial…

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 14, 2026

Pada saat yang sama, terdapat laporan yang belum dikonfirmasi beredar di lingkungan Capitol Hill bahwa markup yang dijadwalkan untuk esok hari bisa saja dibatalkan setelah langkah Coinbase tersebut.

Laporan ini masih berupa rumor, namun menunjukkan risiko politik yang semakin besar seputar RUU ini.

Armstrong memaparkan ada empat kekhawatiran utama dalam pernyataannya. Pelarangan de facto terhadap saham tokenisasi berarti instrumen keuangan dan saham berbasis blockchain tidak bisa diperdagangkan secara bebas di infrastruktur aset kripto.

CEO Coinbase menilai bahwa RUU ini memperluas akses pemerintah terhadap data transaksi DeFi dengan mendorong protokol terdesentralisasi masuk ke dalam rezim Bank Secrecy Act dan anti pencucian uang.

Penting untuk dipahami bahwa perubahan terbaru memperluas kendali SEC atas pasar aset kripto. Ini berpotensi membawa masalah era Gensler kembali ke industri ini.

🚨NEW: It probably speaks to the size and influence of @coinbase on Capitol Hill that I'm hearing rumblings the markup could be pulled tomorrow after CEO @brian_armstrong announced he was withdrawing the company's support for the bill an hour ago. TO BE CLEAR: I have not…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 14, 2026

Terakhir, ia menyebutkan bahwa draf ini memiliki ketentuan stablecoin dan perbankan yang mengizinkan bank untuk membatasi persaingan dan mengurangi insentif murni dari dunia kripto.

Apa yang Diubah dalam Versi Senat?

Komite Perbankan Senat tidak melakukan voting pada CLARITY Act yang sudah disetujui DPR. Sebaliknya, mereka menggunakan penulisan ulang secara penuh yang dikenal sebagai “amendment in the nature of a substitute”.

Draf tersebut membuat beberapa perubahan besar dalam cara pengaturan pasar aset kripto di AS.

Berikut perbandingan sederhana mengenai apa saja yang berubah.

CLARITY Act Asli vs Penulisan Ulang oleh Senat

Coinbase merupakan crypto exchange teregulasi terbesar di Amerika Serikat dan menjadi salah satu suara paling aktif di dunia kebijakan industri ini di Washington.

Penarikan dukungan secara terbuka ini memberi sinyal pada para legislator bahwa RUU tersebut mungkin sudah tidak mendapat dukungan dari industri di momen krusial.

Hal ini penting karena Komite Perbankan Senat dan Komite Pertanian Senat memerlukan dukungan bipartisan untuk meloloskan RUU tersebut ke tahap berikutnya.

Apa Langkah Selanjutnya untuk CLARITY Act?

Senat sebelumnya diperkirakan akan memulai markup komite pekan ini, yaitu saat para pembuat undang-undang secara resmi membahas dan melakukan voting atas amandemen.

Akan tetapi, setelah pernyataan Coinbase tersebut, beberapa pihak yang dekat dengan kebijakan kini menyebut pimpinan mungkin akan menunda atau membatalkan markup guna menghindari kegagalan dukungan secara terbuka.

Untuk saat ini, RUU masih belum pasti. Namun, persaingan seputar siapa yang mengendalikan aset kripto, stablecoin, dan DeFi di Amerika Serikat jelas sudah memasuki tahap yang paling rapuh sejauh ini.

Bagaimana pendapat Anda tentang Coinbase yang menarik dukungan untuk CLARITY Act ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

  •  

Haruskah Pengguna Exchange Terpusat Khawatir dengan Kemajuan Deepfake?

Pemakaian alat berbasis AI yang makin marak untuk membuat konten deepfake telah memunculkan kembali kekhawatiran soal keamanan publik.

Ketika teknologi ini semakin canggih dan mudah diakses banyak orang, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keandalan sistem verifikasi identitas visual yang dipakai oleh exchange terpusat.

Pemerintah Bergerak untuk Membatasi Deepfake

Video-video yang menipu kini tersebar dengan cepat di berbagai platform media sosial, sehingga menambah kekhawatiran tentang gelombang baru disinformasi serta konten palsu. Penyalahgunaan teknologi ini yang makin meluas semakin merusak keamanan publik dan integritas pribadi.

Tingkat permasalahan ini kian meningkat, karena pemerintah di seluruh dunia mulai membuat undang-undang untuk melarang penggunaan deepfake.

Pada pekan ini, Malaysia dan Indonesia menjadi negara pertama yang membatasi akses ke Grok, chatbot kecerdasan buatan buatan xAI milik Elon Musk. Pihak berwenang mengatakan keputusan ini diambil karena kekhawatiran atas penyalahgunaan Grok untuk membuat gambar eksplisit seksual tanpa persetujuan.

xAI’s decision to create and host a breeding ground for predators to spread nonconsensual sexually explicit AI deepfakes, including images that digitally undress children, is vile.

I am calling on the Attorney General to immediately investigate the company and hold xAI…

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) January 14, 2026

Jaksa Agung California, Rob Bonta, juga mengambil langkah serupa. Pada hari Rabu, ia menegaskan bahwa kantornya sedang menyelidiki sejumlah laporan terkait gambar seksual tanpa persetujuan yang menampilkan orang sungguhan.

“Materi ini, yang menggambarkan perempuan dan anak di situasi telanjang dan eksplisit secara seksual, telah digunakan untuk melecehkan orang di internet. Saya mendesak xAI untuk segera bertindak agar penyebaran ini berhenti,” ujar Bonta dalam sebuah pernyataan.

Berbeda dengan deepfake generasi awal, alat-alat terbaru kini dapat merespons permintaan secara dinamis bahkan meniru gerakan wajah dan sinkronisasi ucapan secara alami dengan sangat meyakinkan.

Akibatnya, pemeriksaan dasar seperti mengedipkan mata, tersenyum, atau menggerakkan kepala bisa jadi tidak lagi cukup untuk memastikan identitas pengguna.

Kemajuan ini berdampak langsung bagi exchange terpusat yang mengandalkan verifikasi visual dalam proses onboarding pengguna.

Centralized Exchange di Bawah Tekanan

Dampak finansial dari penipuan berbasis deepfake kini bukan lagi sekadar teori.

Pengamat industri dan peneliti teknologi telah memperingatkan bahwa gambar maupun video hasil AI semakin sering digunakan, seperti dalam klaim asuransi dan kasus hukum.

The end of KYC video verification pic.twitter.com/bLSne3JS9f

— 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) January 14, 2026

Platform aset kripto yang beroperasi secara global dan kerap memakai proses onboarding otomatis bisa menjadi sasaran empuk jika langkah pengamanan tidak berkembang sejalan dengan teknologinya.

Ketika konten hasil AI semakin mudah dibuat, kepercayaan yang hanya mengandalkan verifikasi visual mungkin tidak lagi memadai.

Tantangan bagi platform kripto adalah bergerak cepat sebelum teknologi ini melampaui sistem perlindungan yang dibuat untuk melindungi pengguna dan infrastruktur mereka.

  •  
❌