Para ahli mengatakan Ethereum akan segera mengungguli seluruh pasar, tetapi XRP menantang ETH seperti belum pernah terjadi sebelumnya! Dua sinyal bullish, salah satunya muncul kembali untuk pertama kalinya sejak 2021, menunjukkan bahwa ciptaan Vitalik Buterin mungkin bukan rajanya.

Dua sinyal bullish, salah satunya muncul kembali untuk pertama kalinya sejak 2021, menunjukkan bahwa ciptaan Vitalik Buterin mungkin bukan rajanya.

XRP Mencetak Terobosan Bersejarah

XRP telah mencapai tonggak sejarah langka terhadap Ethereum dengan menembus di atas awan Ichimoku pada grafik dua mingguan. Secara historis, zona ini telah menghambat kenaikan XRP/ETH selama pasar bullish, bertindak sebagai resistensi kuat sejak 2018. Untuk pertama kalinya sejak 2021, awan tersebut kini tampak sebagai level support potensial.

Rasio XRP/ETH di perdagangkan sekitar 0,00061 ETH setelah penurunan baru-baru ini sekitar 6%, tetapi tetap berada di atas cloud

Setelah mencapai titik terendah 0,0001251 ETH pada Juni 2024, XRP kembali menembus level cloud pada November 2024. Hal ini menandakan pergeseran struktural utama. Pada tahun 2025, pasangan ini mencapai level tertinggi lima tahun di 0,00139 ETH sebelum terkoreksi sebesar 56%. Terlepas dari penurunan ini, harga tetap berada di atas level clou. Sekarang bertindak sebagai support, menandakan kemungkinan pembalikan tren bullish. Analis Matt Hughes menunjukkan bahwa Tenkan-sen telah melintasi di atas Kijun-sen, menunjukkan momentum jangka menengah yang di perbarui.

• Baca Juga: XRP Resmi Masuk ‘Big Three’ Kripto dan Raih Imunitas

Sementara itu, cadangan XRP yang di simpan di Binance telah turun sekitar 45% dalam satu tahun. Penurunan signifikan ini menunjukkan pengurangan yang nyata dalam pasokan yang tersedia di platform pertukaran terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna memindahkan XRP mereka ke dompet pribadi daripada membiarkannya di bursa. Tren ini mencerminkan perilaku akumulasi jangka panjang daripada keinginan untuk menjual segera.

Secara historis, kontraksi cadangan di bursa semacam ini sering mendahului pasar bullish, karena pasokan yang lebih terbatas meningkatkan sensitivitas harga terhadap permintaan. Dengan lebih sedikit XRP yang tersedia untuk penjualan langsung, peningkatan permintaan apa pun dapat mendorong harga lebih cepat daripada Ethereum, yang tidak menunjukkan dinamika akumulasi yang begitu kentara.

Target Kenaikan 5x Lipat Dalam Indikator Hijau

Sementara itu, harga XRP tetap berfluktuasi tetapi mendukung: saat ini di perdagangkan sekitar US$2,06, sedikit turun harian dan mingguan. Harga bertahan di atas rata-rata pergerakan 50 hari (US$2,02), menunjukkan dukungan jangka pendek, tetapi tetap di bawah rata-rata pergerakan 200 hari (US$2,53), mencerminkan tren bearish secara keseluruhan . Terakhir, RSI di 50,7 menunjukkan pasar netral, tanpa penjualan berlebihan maupun pembelian berlebihan.

Altcoin ini baru-baru ini menyelesaikan fase akumulasi panjang setelah menembus pola descending wedge tahun 2020-2024, di ikuti oleh ekspansi 600% sejak awal kemunculannya di US$0,60. Saat ini, altcoin tersebut diperdagangkan di atas zona breakout yang telah dikonfirmasi, dengan struktur bullish yang tetap utuh selama harganya tetap di atas US$1,30.

Target potensial meliputi US$3,50, US$5,00, US$8,70, dan di atas US$10, dengan pembatalan di bawah US$1,30 pada penutupan tertinggi. Struktur teknis ini, di kombinasikan dengan kelemahan relatif Ethereum terhadap awan Ichimoku, memposisikan XRP untuk kinerja yang lebih baik pada tahun 2026.

Bagaimana pendapat Anda tentang potensi XRP di 2026 ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Dunia aset digital memasuki babak baru pada awal 2026. XRP, token yang dikembangkan oleh Ripple, secara resmi telah mengakhiri ketidakpastian regulasi selama bertahun-tahun.

Melalui implementasi Digital Asset Market Clarity Act yang berlaku mulai 1 Januari 2026, XRP kini memiliki status hukum yang setara dengan Bitcoin dan Ethereum.

Akhir Sengketa Regulasi: Imunitas Hukum dan Yurisdiksi CFTC

Langkah ini memberikan XRP apa yang disebut sebagai “imunitas hukum”. Kini, token tersebut berada di bawah yurisdiksi penuh Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bukan lagi di bawah pengawasan ketat SEC. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyambut antusias perkembangan ini. “Hari ini kita tidak hanya merayakan kemenangan hukum, tetapi juga pengakuan bahwa XRP adalah infrastruktur vital bagi masa depan keuangan global yang transparan,” tegasnya.

Status baru ini memicu pergeseran besar dalam hierarki pasar. XRP kini resmi bergabung dalam kelompok eksklusif “Big Three” bersama Bitcoin dan Ethereum. Analis pasar dari BeInCrypto, Jakub Dziadkowiec, mencatat bahwa momen ini adalah titik balik krusial. “XRP akhirnya terbebas dari bayang-bayang SEC. Ini bukan lagi tentang spekulasi, melainkan tentang adopsi institusi skala besar yang selama ini tertahan,” ungkapnya.

• Baca Juga: Harga XRP Perlu Mengulangi Pergerakan Empat Bulan Lalu untuk Memicu Reli 33%

XRP Sebagai ‘Kekasih Baru’ Pasar Kripto

Selain aspek investasi, kegunaan praktis XRP sebagai aset jembatan (bridge asset) untuk penyelesaian pembayaran global semakin menguat. Dengan total nilai terkunci (TVL) di XRP Ledger yang melebihi 15 miliar USD, kepercayaan terhadap teknologi ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

Keberhasilan XRP melepaskan diri dari belenggu hukum bukan hanya kemenangan bagi Ripple, tetapi juga menjadi preseden penting bagi seluruh industri kripto dalam mencapai kejelasan regulasi global. XRP kini berdiri tegak sebagai pilar ketiga dalam ekosistem aset digital dunia.

Masa Depan XRP Sebagai Infrastruktur Pembayaran Global

Selain aspek investasi, kegunaan praktis XRP sebagai aset jembatan (bridge asset) untuk penyelesaian pembayaran global semakin menguat. Dengan total nilai terkunci (TVL) di XRP Ledger yang melebihi 15 miliar USD, kepercayaan terhadap teknologi ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

Keberhasilan XRP melepaskan diri dari belenggu hukum bukan hanya kemenangan bagi Ripple, tetapi juga menjadi preseden penting bagi seluruh industri kripto dalam mencapai kejelasan regulasi global. XRP kini berdiri tegak sebagai pilar ketiga dalam ekosistem aset digital dunia.

Bagaimana pendapat Anda tentang status hukum XRP ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Gedung Putih mempertimbangkan untuk sepenuhnya menarik dukungannya terhadap rancangan undang-undang struktur pasar aset kripto di AS, setelah Coinbase mencabut dukungan dan menolak kembali ke meja perundingan, menurut berbagai laporan.

Administrasi dilaporkan sedang mendorong tercapainya kesepakatan di menit terakhir terkait aturan imbal hasil stablecoin agar dapat memuaskan pihak bank serta membawa pelaku industri kembali sejalan. Jika Coinbase menolak untuk terlibat lagi, Gedung Putih bisa saja meninggalkan rancangan undang-undang tersebut.

Ketegangan CLARITY Act Semakin Meningkat

Konfrontasi ini menjadi babak terbaru dalam saga CLARITY Act yang berlangsung sangat cepat dalam satu minggu terakhir.

🚨SCOOP: The White House is considering pulling its support for the crypto market structure bill entirely if @coinbase does not come back to the table with a yield agreement that satisfies the banks and gets everyone to a deal, a source close to the Trump administration tells me.…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 17, 2026

Pejabat disebut sangat marah atas apa yang mereka gambarkan sebagai langkah “sepihak” dari Coinbase awal pekan ini. Perusahaan tersebut dikabarkan tidak memberi tahu pihak administrasi terlebih dahulu.

CLARITY Act yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dirancang untuk mengatasi isu inti dalam regulasi aset kripto di AS. RUU ini menentukan apakah sebagian besar aset digital harus diawasi oleh Commodity Futures Trading Commission atau Securities and Exchange Commission.

Pada awalnya, kerangka kerja ini mendapatkan dukungan luas dari industri.

namun, Komite Perbankan Senat memperkenalkan revisi total rancangan undang-undang tersebut, memperluas kewenangan SEC, memperketat aturan keterbukaan untuk token, membatasi imbal hasil stablecoin, dan menarik sebagian aspek DeFi agar semakin tunduk pada regulasi serta pengawasan bergaya perbankan.

After reviewing the Senate Banking draft text over the last 48hrs, Coinbase unfortunately can’t support the bill as written.

There are too many issues, including:

– A defacto ban on tokenized equities
– DeFi prohibitions, giving the government unlimited access to your financial…

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 14, 2026

Coinbase merespons dengan menarik dukungan mereka, dengan alasan bahwa versi Senat justru merugikan ekuitas ter-tokenisasi, melemahkan peran CFTC, membatasi DeFi, serta membiarkan bank membatasi persaingan di stablecoin.

Langkah Coinbase tersebut langsung mengganggu perjalanan RUU ini dan menyebabkan Senat menunda penjadwalan pembahasan resmi.

Mengapa Gedung Putih Turut Campur

Keterlibatan Gedung Putih menunjukkan betapa pentingnya secara politis RUU ini bagi pemerintahan Trump.

Gedung Putih kini mendorong kompromi soal imbal hasil stablecoin. Hal ini menjadi titik panas antara perusahaan aset kripto dan pihak perbankan, demi menyelamatkan legislasi sekaligus menampilkan persatuan di industri.

Yep https://t.co/CXTOOmrRn8

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 16, 2026

Kegagalan mencapai kompromi bisa membuat administrasi menarik dukungannya, bukan membiarkan RUU itu mandek sebab perpecahan di industri.

Waktu kini sangat krusial.

Mengesahkan CLARITY Act sebelum pemilu paruh waktu November akan memungkinkan pemerintahan Trump mengklaim kemenangan besar dalam inovasi keuangan, kejelasan regulasi, dan daya saing AS di aset digital.

Keterlambatan hingga melampaui pemilu paruh waktu berisiko mengubah total lanskap politik. Kepemimpinan komite bisa berubah, prioritas regulator dapat bergeser, dan Kongres baru mungkin tidak sejalan dengan pendekatan administrasi terhadap pasar aset kripto.

Bagi Gedung Putih, mendorong pengesahan RUU ini dengan cepat bisa mengurangi risiko politik dan menghindari pembukaan kembali perundingan di bawah keseimbangan kekuasaan yang mungkin kurang menguntungkan.

Regulator Prancis mengumumkan minggu ini bahwa sekitar 30% perusahaan aset kripto belum mengajukan izin MiCA. Berita ini muncul seiring tenggat waktu penting regulasi yang akan menentukan apakah perusahaan-perusahaan ini dapat terus beroperasi secara legal.

Walaupun Uni Eropa menjadi yurisdiksi pertama yang menciptakan kerangka hukum untuk aset kripto, MiCA mendapat penolakan karena persyaratan modal yang berat dan biaya operasional yang tinggi.

Prancis Hadapi Batas Waktu Lisensi

Berdasarkan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa, perusahaan aset kripto wajib memperoleh otorisasi dari regulator nasional untuk bisa beroperasi di seluruh kawasan Uni Eropa.

Di Prancis, perusahaan punya batas waktu sampai 30 Juni untuk memberi tahu regulator apakah mereka berniat mengajukan izin MiCA atau menutup operasional mereka. Tapi sekitar sepertiga dari perusahaan itu masih belum jelas dengan niatnya.

Berbicara kepada wartawan di Paris awal pekan ini, Stéphane Pontoizeau, kepala Divisi Perantara Pasar di otoritas pasar keuangan Prancis, menyampaikan bahwa regulator telah menghubungi perusahaan-perusahaan pada bulan November untuk mengingatkan bahwa masa transisi nasional hampir selesai.

Menurut Reuters, dari sekitar 90 perusahaan aset kripto yang terdaftar di Prancis dan belum berlisensi MiCA, sebanyak 30% sudah mengajukan permohonan otorisasi. Sementara itu, 40% menyatakan tidak berencana untuk mengajukannya.

Sisa 30% lagi belum merespons surat November tersebut dan juga belum menginformasikan rencana mereka kepada regulator.

MiCA mewajibkan otorisasi dari regulator nasional agar bisa memberikan layanan lintas Uni Eropa. Jika perusahaan melewatkan tenggat waktu, mereka berisiko kehilangan hak legal untuk beroperasi di Prancis maupun negara Uni Eropa lainnya.

Aturan Uni Eropa Menghadapi Penolakan Industri

MiCA mulai berlaku penuh pada Desember 2024, menghadirkan kerangka regulasi menyeluruh pertama untuk aset kripto yang diadopsi oleh yurisdiksi utama, membuat Uni Eropa lebih maju dari pesaing utamanya, terutama Amerika Serikat.

Walaupun mendapat pujian karena memberikan kejelasan dan kesatuan regulasi, beberapa pengamat industri mengungkapkan kekhawatiran terhadap detail aturan tersebut.

Pihak yang mengkritik berpendapat bahwa kerangka kerja ini memberikan beban patuh dan biaya operasional yang tinggi sehingga memberatkan perusahaan aset kripto kecil, dan bisa memaksa sebagian perusahaan keluar dari pasar atau konsolidasi.

MiCA sets a high standard for regulatory clarity and responsible innovation, positioning Europe as a leader in crypto oversight. The requirement for 60% of stablecoin reserves to be held in low-risk, bank-held assets while banning interest payments is a bold move to prioritize…

— Frederik Gregaard (@F_Gregaard) January 6, 2025

Pihak lain menyoroti aturan stablecoin MiCA sebagai potensi masalah. Aturannya mengharuskan integrasi erat dengan infrastruktur perbankan tradisional, dan beberapa pengamat menilai hal ini bisa menguntungkan lembaga keuangan mapan dibanding penerbit aset kripto native.

Akhirnya, laporan minggu ini tentang perusahaan aset kripto Prancis yang belum merespons menjelang tenggat waktu bulan Juni semakin memunculkan pertanyaan tentang daya tarik beroperasi di Uni Eropa.

Tekanan-tekanan ini bisa mendorong perusahaan untuk menjajaki yurisdiksi lain di luar kawasan dengan rezim regulasi yang lebih fleksibel.

Komite Perbankan Senat menunda pemungutan suara terkait legislasi struktur pasar aset kripto di tengah meningkatnya penolakan dari industri.

RUU yang sudah lama dinantikan ini kembali mengalami penundaan pada Rabu malam setelah debat kebijakan yang alot. Beberapa tokoh penting industri menarik dukungan mereka untuk CLARITY Act, sehingga komite memutuskan untuk menghentikan sementara prosesnya.

Penolakan Aset Kripto Menghambat Voting

Perjalanan membawa CLARITY Act ke Senat memang penuh gejolak. RUU ini seharusnya menjalani voting oleh Komite Perbankan Senat pada hari Kamis, namun kembali harus tertunda.

Setelah draf proposal bipartisan setebal 278 halaman dirilis pada hari Senin, RUU tersebut mendapatkan banyak penolakan. Pada hari Rabu, CEO Coinbase Brian Armstrong menyampaikan bahwa perusahaan sudah tidak bisa mendukung versi RUU yang sekarang.

Armstrong berpendapat bahwa draf ini “merusak bagian kunci dari struktur pasar” dan menciptakan risiko bagi saham yang ditokenisasi, decentralized finance, stablecoin, dan pasar aset kripto terbuka.

🚨NEW: I asked @brian_armstrong whether he was concerned that @coinbase pulling its support for the market structure bill, resulting in the @BankingGOP subsequently canceling today’s markup, may have permanently hurt the bill’s chances.

He said no, arguing that much of the… pic.twitter.com/LIbO9VE7SL

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 15, 2026

Setelah adanya berbagai hambatan ini, banyak pihak mulai bertanya-tanya apakah CLARITY Act bahkan bisa sampai ke meja Presiden sebelum akhir tahun.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, tetap optimistis dengan peluang pengesahan RUU ini.

“Saya sudah berbicara dengan para pemimpin di industri kripto, sektor keuangan, serta rekan-rekan Demokrat dan Republik saya. Semua pihak masih tetap bernegosiasi dengan itikad baik,” ujar Scott dalam sebuah unggahan di media sosial.

Hingga saat ini, Coinbase menjadi satu-satunya pemain utama industri kripto yang secara terbuka menolak versi terbaru RUU ini. Meski begitu, RUU ini tetap menghadapi banyak gesekan di industri.

Gesekan Politik Ancam Timeline RUU Kripto

Walaupun mendapat banyak penolakan, legislasi struktur pasar aset kripto ini masih mendapatkan dukungan dari beberapa pemangku kepentingan utama di industri.

Menurut jurnalis Eleanor Terrett, beberapa perusahaan seperti Circle, Ripple, Kraken, dan a16z tetap mendukung proposal ini. Organisasi nirlaba seperti The Digital Chamber dan Coin Center juga memberikan dukungan.

Meskipun demikian, legislasi ini masih menghadapi banyak tantangan ke depan.

Kekecewaan di industri semakin meningkat karena amandemen terbaru dinilai terlalu menguntungkan bank dan lembaga keuangan tradisional, terutama terkait imbal hasil stablecoin dan tokenisasi.

Di saat yang sama, sejumlah Demokrat menyampaikan keberatan atas tidaknya ada ketentuan etika untuk pejabat pemerintah senior, termasuk Presiden. Sumber yang mengetahui diskusi ini menyatakan bahwa Demokrat juga ingin menutup celah yang berkaitan dengan tokenisasi dan keamanan nasional.

Walau ekspektasi awal memperkirakan RUU ini bisa disahkan pada Maret, sengketa politik dan industri yang berlangsung saat ini sepertinya bisa menyebabkan penundaan yang cukup lama terhadap jadwal itu.

El Salvador kembali mengejutkan dunia. Kali ini, lewat peluncuran Bitcoin passport, sebuah langkah lanjutan dalam strategi unik negara tersebut. Program ini menggabungkan pariwisata, transaksi sehari-hari, dan konsep aset kripto dalam satu solusi. Yang terpenting, paspor Bitcoin ini dirancang untuk mendorong penggunaan Bitcoin di dunia nyata, bukan sekadar spekulasi.

El Salvador ingin membuktikan bahwa adopsi kripto dapat melampaui investasi semata dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Apa Itu Program Bitcoin Country dan dari Mana Asalnya?

Pekan ini, El Salvador resmi memperkenalkan program “Bitcoin Country” passport, yang memperluas strategi Bitcoin nasional ke sektor pariwisata dan perdagangan. Program ini merupakan kelanjutan dari pengakuan Bitcoin sebagai legal tender pada 2021. Pemerintah ingin Bitcoin hadir dalam transaksi harian, bukan hanya menjadi tajuk berita. Karena itu, fokus utama program ini adalah manfaat praktis bagi para penggunanya.

Melalui inisiatif ini, pemegang paspor berhak mendapatkan diskon hingga 10% di sejumlah merchant tertentu. Diskon tersebut hanya berlaku jika pembayaran dilakukan menggunakan Bitcoin, sehingga secara langsung mendorong adopsi kripto. Selain itu, program ini juga dirancang untuk menarik wisatawan yang tertarik dengan dunia kripto, sekaligus memperkuat citra El Salvador sebagai Bitcoin hub global.

Otoritas setempat menegaskan bahwa paspor ini bukan dokumen perjalanan resmi. Paspor Bitcoin lebih berfungsi sebagai identitas bermerek atau kartu keanggotaan. Ia melambangkan keanggotaan dalam komunitas “Bitcoin Country” sekaligus memberikan penghematan nyata untuk transaksi sehari-hari.

• Baca Juga: El Salvador Tetap Beli Bitcoin Meski IMF Berkata Sebaliknya

Bagaimana Cara Kerja Bitcoin Passport dalam Praktik?

Bitcoin passport tidak bisa digunakan untuk melintasi perbatasan atau menggantikan dokumen resmi negara. Fungsinya murni sebagai alat untuk mengakses manfaat lokal.

Pemegang paspor akan memperoleh diskon di merchant yang berpartisipasi, dengan syarat pembayaran dilakukan menggunakan Bitcoin dan merchant tersebut menerima aset kripto. Diskon bisa mencapai 10%, sehingga memberikan insentif finansial yang jelas bagi konsumen.

Di sisi lain, pelaku usaha juga diuntungkan karena terdorong untuk menerima Bitcoin. Dengan demikian, adopsi kripto langsung terhubung dengan kebiasaan belanja sehari-hari.

Hingga kini, daftar lengkap merchant yang berpartisipasi belum dipublikasikan. Namun, informasi awal menunjukkan bahwa program ini akan banyak melibatkan hotel, restoran, dan layanan pariwisata, sektor yang secara alami berkaitan dengan arus wisatawan asing dan sebelumnya sudah diuntungkan oleh kedatangan “turis Bitcoin”.

Dalam praktiknya, paspor ini bekerja layaknya kartu keanggotaan. Pemegang cukup menunjukkannya kepada penjual untuk mendapatkan diskon. Seluruh proses dirancang agar sederhana dan mudah dipahami, bahkan bagi pengguna Bitcoin pemula sekalipun.

Bitcoin Passport sebagai Identitas dan Gaya Hidup

Sejak 2021, El Salvador terus bereksperimen dalam mengintegrasikan Bitcoin ke kehidupan sehari-hari. Awalnya, fokus berada pada dompet digital dan remitansi. Namun, program terbaru ini menandai perubahan pendekatan.

Kini, pemerintah menekankan aspek gaya hidup dan identitas nasional. Bitcoin passport menggabungkan branding negara dengan manfaat ekonomi yang nyata. Menurut otoritas, ini adalah solusi yang bersifat simbolis sekaligus sangat praktis.

Baik warga lokal maupun wisatawan mendapat pesan yang jelas: Bitcoin adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Aset kripto tidak lagi dipandang sebagai teknologi abstrak.

Program ini juga memperkuat strategi pemasaran El Salvador sebagai destinasi ramah kripto. Selama beberapa tahun terakhir, negara ini kerap menarik perhatian global lewat konferensi dan acara Bitcoin. Kehadiran paspor Bitcoin memperluas narasi tersebut dengan menawarkan insentif finansial konkret.

Bagi banyak orang, rasa memiliki itu penting. Bitcoin passport memberikan cara untuk menunjukkan dukungan terhadap keuangan digital tanpa membutuhkan pengetahuan teknis yang rumit. Ini menjadi langkah sederhana menuju adopsi massal.

NEW: El Salvador is now giving Bitcoin passports to tourists visiting the country 🇸🇻 pic.twitter.com/cUA6IBzrGu

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 13, 2026

Apa Arti Program Ini bagi Turis dan Warga Lokal?

Bagi wisatawan asing, program ini menawarkan sistem diskon yang terstruktur. Aturannya jelas dan manfaatnya konkret. Pada saat yang sama, turis bisa merasakan langsung eksperimen kebijakan kripto El Salvador.

Kombinasi antara pariwisata dan keuangan digital inilah yang membedakan El Salvador dari negara lain.

Bagi penduduk lokal, paspor ini memperkuat peran Bitcoin di luar sekadar instrumen investasi. Aset kripto menjadi alat pembayaran sehari-hari. Program ini menunjukkan bahwa Bitcoin dapat berfungsi di ekonomi nyata, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap sistem secara keseluruhan.

Pertanyaan besarnya adalah apakah solusi ini benar-benar akan meningkatkan adopsi. Jawabannya bergantung pada skala partisipasi merchant dan pengguna. Jika daftar vendor terus bertambah, program ini akan semakin relevan dan paspor Bitcoin bisa benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan lain adalah apakah negara lain akan mengikuti langkah El Salvador. Untuk saat ini, ini masih menjadi eksperimen unik yang diawasi secara global. Jika berhasil, bukan tidak mungkin program serupa akan ditiru di negara lain.

• Baca Juga: El Salvador Kembali Borong Bitcoin Untuk Strategic Bitcoin Reserve

Manfaat Utama Program Bitcoin Country Passport

• Diskon hingga 10% untuk pembayaran menggunakan Bitcoin
• Promosi pariwisata berbasis kripto
• Penguatan adopsi Bitcoin dalam perdagangan
• Pembangunan identitas nasional berbasis inovasi

Bitcoin passport menyatukan pariwisata, perdagangan, dan keuangan digital dalam satu sistem yang kohesif. El Salvador menunjukkan bahwa aset kripto dapat terintegrasi ke dalam pengalaman sehari-hari. Program ini memang tidak menyelesaikan seluruh tantangan adopsi, namun jelas menandai arah baru.

Ini adalah satu langkah berani lagi dalam eksperimen Bitcoin global.

Bagaimana pendapat Anda tentang inovasi El Salvador soal paspor Bitcoin ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

CEO Coinbase Brian Armstrong mengungkapkan pada Selasa malam bahwa perusahaannya tidak bisa lagi mendukung versi CLARITY Act yang disusun Senat AS setelah para legislator memperkenalkan perubahan besar pada struktur RUU pasar kripto (CLARITY Act) tersebut.

Ia menyampaikan bahwa draf Komite Perbankan Senat “merusak bagian-bagian penting dari struktur pasar” dan menciptakan risiko untuk saham yang ditokenisasi, DeFi, stablecoin, serta pasar kripto terbuka secara umum.

CLARITY Act Baru Saja Berubah

Coinbase menarik dukungannya hanya beberapa jam sebelum Senat dijadwalkan untuk membawa RUU tersebut ke tahap markup komite.

After reviewing the Senate Banking draft text over the last 48hrs, Coinbase unfortunately can’t support the bill as written.

There are too many issues, including:

– A defacto ban on tokenized equities
– DeFi prohibitions, giving the government unlimited access to your financial…

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 14, 2026

Pada saat yang sama, terdapat laporan yang belum dikonfirmasi beredar di lingkungan Capitol Hill bahwa markup yang dijadwalkan untuk esok hari bisa saja dibatalkan setelah langkah Coinbase tersebut.

Laporan ini masih berupa rumor, namun menunjukkan risiko politik yang semakin besar seputar RUU ini.

Armstrong memaparkan ada empat kekhawatiran utama dalam pernyataannya. Pelarangan de facto terhadap saham tokenisasi berarti instrumen keuangan dan saham berbasis blockchain tidak bisa diperdagangkan secara bebas di infrastruktur aset kripto.

CEO Coinbase menilai bahwa RUU ini memperluas akses pemerintah terhadap data transaksi DeFi dengan mendorong protokol terdesentralisasi masuk ke dalam rezim Bank Secrecy Act dan anti pencucian uang.

• Baca Juga: 3 Katalis yang Bisa Picu Pemulihan Pasar Kripto Lebih Luas pada 2026

Penting untuk dipahami bahwa perubahan terbaru memperluas kendali SEC atas pasar aset kripto. Ini berpotensi membawa masalah era Gensler kembali ke industri ini.

🚨NEW: It probably speaks to the size and influence of @coinbase on Capitol Hill that I'm hearing rumblings the markup could be pulled tomorrow after CEO @brian_armstrong announced he was withdrawing the company's support for the bill an hour ago. TO BE CLEAR: I have not…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 14, 2026

Terakhir, ia menyebutkan bahwa draf ini memiliki ketentuan stablecoin dan perbankan yang mengizinkan bank untuk membatasi persaingan dan mengurangi insentif murni dari dunia kripto.

Apa yang Diubah dalam Versi Senat?

Komite Perbankan Senat tidak melakukan voting pada CLARITY Act yang sudah disetujui DPR. Sebaliknya, mereka menggunakan penulisan ulang secara penuh yang dikenal sebagai “amendment in the nature of a substitute”.

Draf tersebut membuat beberapa perubahan besar dalam cara pengaturan pasar aset kripto di AS.

Berikut perbandingan sederhana mengenai apa saja yang berubah.

Coinbase merupakan crypto exchange teregulasi terbesar di Amerika Serikat dan menjadi salah satu suara paling aktif di dunia kebijakan industri ini di Washington.

Penarikan dukungan secara terbuka ini memberi sinyal pada para legislator bahwa RUU tersebut mungkin sudah tidak mendapat dukungan dari industri di momen krusial.

Hal ini penting karena Komite Perbankan Senat dan Komite Pertanian Senat memerlukan dukungan bipartisan untuk meloloskan RUU tersebut ke tahap berikutnya.

• Baca Juga: Hanya Butuh 1 Bulan, Trader Crypto Ini “Sulap” Rp6 Juta Jadi Rp20 Miliar

Apa Langkah Selanjutnya untuk CLARITY Act?

Senat sebelumnya diperkirakan akan memulai markup komite pekan ini, yaitu saat para pembuat undang-undang secara resmi membahas dan melakukan voting atas amandemen.

Akan tetapi, setelah pernyataan Coinbase tersebut, beberapa pihak yang dekat dengan kebijakan kini menyebut pimpinan mungkin akan menunda atau membatalkan markup guna menghindari kegagalan dukungan secara terbuka.

Untuk saat ini, RUU masih belum pasti. Namun, persaingan seputar siapa yang mengendalikan aset kripto, stablecoin, dan DeFi di Amerika Serikat jelas sudah memasuki tahap yang paling rapuh sejauh ini.

Bagaimana pendapat Anda tentang Coinbase yang menarik dukungan untuk CLARITY Act ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Pemakaian alat berbasis AI yang makin marak untuk membuat konten deepfake telah memunculkan kembali kekhawatiran soal keamanan publik.

Ketika teknologi ini semakin canggih dan mudah diakses banyak orang, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keandalan sistem verifikasi identitas visual yang dipakai oleh exchange terpusat.

Pemerintah Bergerak untuk Membatasi Deepfake

Video-video yang menipu kini tersebar dengan cepat di berbagai platform media sosial, sehingga menambah kekhawatiran tentang gelombang baru disinformasi serta konten palsu. Penyalahgunaan teknologi ini yang makin meluas semakin merusak keamanan publik dan integritas pribadi.

Tingkat permasalahan ini kian meningkat, karena pemerintah di seluruh dunia mulai membuat undang-undang untuk melarang penggunaan deepfake.

Pada pekan ini, Malaysia dan Indonesia menjadi negara pertama yang membatasi akses ke Grok, chatbot kecerdasan buatan buatan xAI milik Elon Musk. Pihak berwenang mengatakan keputusan ini diambil karena kekhawatiran atas penyalahgunaan Grok untuk membuat gambar eksplisit seksual tanpa persetujuan.

xAI’s decision to create and host a breeding ground for predators to spread nonconsensual sexually explicit AI deepfakes, including images that digitally undress children, is vile.

I am calling on the Attorney General to immediately investigate the company and hold xAI…

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) January 14, 2026

Jaksa Agung California, Rob Bonta, juga mengambil langkah serupa. Pada hari Rabu, ia menegaskan bahwa kantornya sedang menyelidiki sejumlah laporan terkait gambar seksual tanpa persetujuan yang menampilkan orang sungguhan.

“Materi ini, yang menggambarkan perempuan dan anak di situasi telanjang dan eksplisit secara seksual, telah digunakan untuk melecehkan orang di internet. Saya mendesak xAI untuk segera bertindak agar penyebaran ini berhenti,” ujar Bonta dalam sebuah pernyataan.

Berbeda dengan deepfake generasi awal, alat-alat terbaru kini dapat merespons permintaan secara dinamis bahkan meniru gerakan wajah dan sinkronisasi ucapan secara alami dengan sangat meyakinkan.

Akibatnya, pemeriksaan dasar seperti mengedipkan mata, tersenyum, atau menggerakkan kepala bisa jadi tidak lagi cukup untuk memastikan identitas pengguna.

Kemajuan ini berdampak langsung bagi exchange terpusat yang mengandalkan verifikasi visual dalam proses onboarding pengguna.

Centralized Exchange di Bawah Tekanan

Dampak finansial dari penipuan berbasis deepfake kini bukan lagi sekadar teori.

Pengamat industri dan peneliti teknologi telah memperingatkan bahwa gambar maupun video hasil AI semakin sering digunakan, seperti dalam klaim asuransi dan kasus hukum.

The end of KYC video verification pic.twitter.com/bLSne3JS9f

— 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) January 14, 2026

Platform aset kripto yang beroperasi secara global dan kerap memakai proses onboarding otomatis bisa menjadi sasaran empuk jika langkah pengamanan tidak berkembang sejalan dengan teknologinya.

Ketika konten hasil AI semakin mudah dibuat, kepercayaan yang hanya mengandalkan verifikasi visual mungkin tidak lagi memadai.

Tantangan bagi platform kripto adalah bergerak cepat sebelum teknologi ini melampaui sistem perlindungan yang dibuat untuk melindungi pengguna dan infrastruktur mereka.